Cegah Penyumbatan, Satgas Dinas PU Makassar Bangun Pondasi di Inspeksi Kanal

Published

1 tahun ago

24 Juni 2024

Kitasulsel–Makassar Satgas fisik drainase Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar membangun pondasi di Jalan Inspeksi PAM Nipa-nipa, Senin (24/06/2024).

Pembangunan dilakukan setelah menerima aduan dari masyarakat.

“Jadi kita menerima laporan dari masyarakat jika di lokasi tersebut terjadi genangan. Setelah menerima laporan saya meminta agar bidang drainase untuk segera melakukan pengecekan kondisi di lokasi tersebut,” ujar Kadis PU Makassar, Zuhaelsi Zubir.

Zuhaelsi mengungkapkan, setelah menerima laporan kondisi di lokasi tersebut ada beberapa penyebab yang mengakibatkan terjadinya genangan. Akhirnya diputuskan dilakukan pengerjaan pondasi.

“Saya menginstrusikan kepada Kabid dan PPTK untuk segera mengambil tindakan yang diperlukan sehingga kita melakukan pekerjaan fisik (membangun pondasi) tersebut,” ungkap Zuhaelsi.

Sementara itu PPTK Satgas Drainase, Ronny Narra, menjelaskan, pekerjaan tersebut dilakukan untuk merespons permohonan warga.

“Atas permohonan warga karena terjadi genangan di situ, jadi kami laksanakan pengerukan itu pertama, terus kami lihat setelah pengerukan tidak ada pembuangannya jadi kami bikin kan crossing mengarah ke aliran kanal, di plat dekker (crossing) itu ujungnya ternyata masih perlu kita bikinkan samban,” ujar Ronny.

Untuk memperlancar aliran air satgas fisik drainase Dinas PU Makassar membuat saluran aliran air di lokasi tersebut.

“Supaya aliran airnya lebih bagus lagi makanya kami bikin kan lagi aliran airnya dengan memasang saluran di situ. Kalau crossingannya itu selebar jalanan sekitar 3,5 meter, terus ada tambahan untuk pondasinya ke sungai sekitar 5 meter, agar tanah-tanah tidak terjadi longsor (amblas) dengan adanya pondasi itu,” ucap Ronny. (*)

KEMENHAJ-UMRAH

Pelunasan Haji Tahap II Dibuka Januari 2026, Jemaah Cadangan Sulsel Segera Verifikasi Data

Published

7 jam ago

13 Desember 2025

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL —MAKASSAR,Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia terus mematangkan persiapan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Reguler Tahap II Tahun 1447 H/2026 M. Salah satu tahapan krusial yang harus segera dilaksanakan adalah verifikasi data jemaah haji cadangan di seluruh provinsi, termasuk Sulawesi Selatan.

Hal tersebut tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Layanan Haji Kementerian Haji dan Umrah RI Nomor SD-7/PU.2025 tertanggal 9 Desember 2025 tentang Verifikasi Data Jemaah Haji Cadangan Berhak Lunasi Tahap II Tahun 1447 H/2026 M.

Dalam surat yang ditujukan kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah se-Indonesia tersebut dijelaskan bahwa pelunasan Bipih jemaah haji reguler Tahap II akan dilaksanakan pada 2 hingga 9 Januari 2026.

Adapun kuota jemaah haji cadangan yang ditetapkan pemerintah dan berhak mengikuti pelunasan sesuai Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 32 Tahun 2025, yakni 50 persen untuk Provinsi DKI Jakarta dan 40 persen untuk provinsi lainnya, termasuk Sulawesi Selatan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sulawesi Selatan, H. Ikbal Ismail, mengimbau seluruh jajaran di tingkat Kanwil maupun kabupaten/kota agar segera menindaklanjuti surat dimaksud dengan melakukan verifikasi data secara cermat, akurat, dan tepat waktu.

“Verifikasi data jemaah haji cadangan ini sangat menentukan kelancaran proses pelunasan Tahap II. Kami minta seluruh jajaran di kabupaten/kota bekerja cepat, teliti, dan terus berkoordinasi, sehingga hak jemaah dapat terlayani dengan baik,” tegas Ikbal Ismail di Makassar, Jumat (12/12/2025).

Ia menambahkan, ketepatan dan validitas data menjadi kunci agar tidak terjadi kendala administratif yang dapat merugikan jemaah.

“Jemaah haji cadangan yang telah memenuhi syarat harus dipastikan datanya valid dan lengkap. Hal ini penting untuk mengantisipasi apabila jemaah dengan urut porsi tahun berjalan mengalami kendala dalam pelunasan,” imbuhnya.

Ikbal Ismail juga menyampaikan pesan khusus bagi jemaah haji cadangan agar memahami mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

“Perlu kami sampaikan bahwa jemaah haji cadangan merupakan jemaah yang mengisi sisa kuota pada Tahap I setelah terpenuhinya kategori prioritas, seperti jemaah gagal sistem, pendamping lansia, penyandang disabilitas, serta penggabungan mahram,” jelasnya.

“Karena itu, jemaah cadangan harus memahami ketentuannya, yakni tidak menuntut kepastian keberangkatan dan siap menjalani pemeriksaan kesehatan kembali pada tahun berikutnya apabila belum dapat diberangkatkan karena keterbatasan kuota,” pungkasnya.

Berdasarkan data hingga 12 Desember 2025, jumlah jemaah haji Sulawesi Selatan yang telah melakukan pelunasan Bipih pada Tahap I sebanyak 4.289 orang atau 44,35 persen. Sementara 5.381 jemaah lainnya diharapkan dapat melakukan pelunasan hingga 23 Desember 2025, atau pada pelunasan Tahap II yang berlangsung 2–9 Januari 2026.

Daftar nama jemaah haji cadangan Tahap II masing-masing provinsi dapat diunduh melalui sistem yang telah disiapkan oleh Direktorat Jenderal Layanan Haji Kementerian Haji dan Umrah RI. https.//haji.kemenag.go.id/drive/index.php/s/vsC8xkeDjmvJqs7.

Kementerian Haji dan Umrah berharap seluruh proses verifikasi data jemaah haji cadangan dapat diselesaikan tepat waktu, sehingga pelunasan Bipih Tahap II Tahun 1447 H/2026 M dapat berjalan lancar serta memberikan kepastian dan pelayanan terbaik bagi jemaah haji di seluruh Indonesia.