Revolusi Pemilih Cerdas: Melumpuhkan Kekuatan Klan dalam Pilkada

Published

3 bulan ago

25 Juni 2024

Kitasulsel–Makassar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan dilaksanakan bulan Nopember mendatang akan menjadi pesta demokrasi skala lokal yang menarik untuk dicermati.

Dibanding dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada justru sering kali diwarnai oleh dominasi kekuatan klan politik, yang memanfaatkan kekuasaan dan sumber daya mereka untuk mengamankan kemenangan.

Klan politik ini cenderung mengandalkan jaringan kekerabatan, patronase, dan loyalitas kelompok untuk mempengaruhi pemilih.

Akibatnya, kontestasi politik menjadi kurang transparan dan tidak demokratis, mengikis prinsip-prinsip dasar demokrasi yang inklusif dan adil. Untuk melawan fenomena ini, diperlukan sebuah revolusi dalam bentuk pemilih cerdas yang memiliki kesadaran politik tinggi.

Revolusi pemilih cerdas dapat dicapai melalui peningkatan literasi politik di masyarakat.

Literasi politik yang baik mencakup pemahaman mendalam tentang bagaimana sistem politik bekerja, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta kemampuan kritis untuk mengevaluasi program dan visi-misi para calon pemimpin.

Dengan literasi politik yang tinggi, pemilih tidak mudah terpengaruh oleh janji-janji populis atau tekanan dari klan politik.

Sebaliknya, mereka dapat membuat keputusan berdasarkan evaluasi objektif terhadap kompetensi dan integritas kandidat.

Pendidikan politik yang berkelanjutan adalah kunci dalam membangun pemilih yang cerdas.

Program-program pendidikan politik, baik formal maupun non-formal, harus digalakkan

Media massa dan lembaga swadaya masyarakat juga dapat berperan penting dalam menyebarluaskan informasi politik yang objektif dan terverifikasi.

Selain itu, penggunaan teknologi informasi dan media sosial harus dioptimalkan untuk mendukung proses edukasi politik yang lebih luas dan efisien.

Dengan demikian, masyarakat dapat terus memperoleh informasi terbaru dan akurat mengenai situasi politik serta kinerja para pemimpin mereka.

Partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi adalah langkah krusial untuk mengurangi pengaruh klan politik.

Partisipasi ini tidak hanya terbatas pada penggunaan hak pilih, tetapi juga melibatkan keterlibatan dalam diskusi publik, pengawasan terhadap proses pemilihan, dan advokasi untuk kebijakan yang lebih adil dan transparan.

Dengan menjadi lebih aktif dan kritis, masyarakat dapat menekan para politisi untuk bertindak lebih bertanggung jawab dan transparan.

Akhirnya, revolusi pemilih cerdas adalah perjalanan panjang yang memerlukan komitmen dan kerja keras dari semua pihak.

Namun, hasilnya akan sangat berharga bagi masa depan demokrasi Indonesia. Dengan pemilih yang cerdas dan kritis, kekuatan klan politik dapat dilumpuhkan, membuka jalan bagi pemilihan kepala daerah yang lebih transparan, adil, dan bermakna.

Inilah saatnya bagi masyarakat Indonesia untuk mengambil peran aktif dalam revolusi ini, demi terciptanya sebuah demokrasi yang sejati dan berkeadilan. (*)

DPR Makassar

Pj Gubernur dan DPRD Sulsel Sepakati APBD Sehat Tahun Anggaran 2025

Published

17 jam ago

20 September 2024

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–Makassar Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, menghadiri rapat Paripurna dengan agenda utama Persetujuan Bersama Gubernur dan DPRD Sulsel terhadap Ranperda APBD 2025, di Kantor DPRD Sulsel, Jumat, 20 September 2024.

Adapun Pendapatan Daerah sebesar Rp9,378 triliun lebih, Belanja Daerah sebesar Rp9,214 triliun lebih dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp164 miliar rupiah.

“Pada penyusunan dan pembahasan Anggaran Pendapat Belanja Daerah APBD Pokok 2025 juga diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait prioritas kebutuhan masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan.

Memiliki peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah daerah Sulawesi Selatan dalam menjalankan fungsinya,” kata Anggota DPRD Sulsel, Irwan Hamid saat menyampaikan laporan hasil kerja Badan Pekerja Badan Anggaran DPRD Sulawesi Selatan.

Lanjutnya, bahwa fungsi ini untuk pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan diberbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat, APBD juga sumber teknis dari idealisme yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang muaranya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Oleh karenanya dalam penyusunannya harus berdasarkan prinsip efisien, efektivitas, ekonomis dan tepat sasaran. Yang paling penting lagi, APBD harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan prioritas masyarakat dan punya kapasitas menyelesaikan sebagian besar problem masyarakat,” sebutnya.

Adapun Penjabat Gubernur Prof Zudan mengapresiasi hal ini yang merupakan paripurna terakhir dari masa jabatan DPRD Sulsel periode 2019-2024 ini untuk menyusun APBD sehat.

“Hari ini, hari terakhir rapat Paripurna setelah lima tahun anggota DPRD ini bekerja, bermitra dengan jajaran Pemerintah Provinsi. Nah hari ini ada legacy yang sangat bagus. Yaitu kehendak menyusun APBD yang sehat,” sebutnya.

Bahwa APBD sehat harus dilaksanakan dari APBD Perubahan 2024 dan APBD induk (2025). “Sehingga semua kewajiban pada pihak ketiga selesai. Tidak lagi tutup lubang gali lubang.

Tapi didesain dengan sistem penganggaran yang tepat. Yang compliance (memenuhi peraturan, prosedur dan segala standar yang ditetapkan) dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Hal lain disampaikan, bahwa DPRD, Gubernur dan TAPD itu menyepakati untuk pengembangan SDM, pemberian beasiswa bagi ASN, para mahasiswa, pelajar, tokoh yang berprestasi untuk diberikan beasiswa dalam rangka pengembangan SDM di Sulawesi Selatan.

Demikian juga pengembangan event-event budaya, pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, termasuk pengembangan pariwisata.

Selain itu, juga terus untuk fokus program nasional untuk menangani kemiskinan, stunting, inflasi, kemudian berbagai persoalan lain yang kita masukan ke dalam delapan program prioritas termasuk Program 4 Plus 2, stunting, gizi buruk, anak tidak sekolah, inflasi, kemiskinan, kemiskinan ekstrem. (*)