Indira Yusuf Ismail Dilantik Jadi Ketua Pembina Posyandu Kota Makassar

Published

3 bulan ago

27 Juni 2024

Kitasulsel–Makassar Indira Yusuf Ismail dilantik sebagai Ketua Pembina Posyandu Kota Makassar di Ruang Pola Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi selatan, Kamis (27/06/2024).

Indira dilantik oleh Ninuk Triyanti Zudan selaku Pejabat Ketua Pembina Posyandu Provinsi Sulawesi selatan. Ia dilantik bersama seluruh Ketua Pembina Posyandu Sulsel.

“Kami mengucapkan selamat, saya percaya bahwa ibu-ibu akan mampu melaksanakan tugas sebaik-baiknya, kami dari provinsi tentunya senantiasa berharap dukungan dari pemerintah kabupaten/kota,” kata Ninuk.

Pelantikan Ketua Pembina Posyandu digelar selepas acara Pengukuhan Pengurus baru TP PKK Provinsi Sulawesi selatan yang diketuai oleh Ninuk Triyanti sebagai PJ Ketua TP PKK Provinsi Sulsel.

Pengukuhan Indira sebagai Ketua Posyandu ditandai dengan pemasangan selempang oleh Ninuk Triyanti. Pengukuhan ini semakin memperlebar kesempatan Indira untuk mengoptimalkan seluruh Posyandu di Kota Makassar.

“Alhamdulillah, memang kita selalu berkomitmen memberikan yang terbaik di Kota Makassar, termasuk mengoptimalkan pelayanan di seluruh Posyandu,” ujar Indira.

Perhatian Indira terhadap posyandu di Makassar memang besar. Sebelum dilantik menjadi ketua pembina hari ini, ia sudah sering berkeliling posyandu di berbagai Kecamatan.

Indira sebagai Bunda PAUD dan Ketua TP PKK Kota Makassar selalu bersinergi dengan program Dinas Kesehatan maupun Dinas Kependudukan dan Keluarga Bencana.

Bagi dia, kesehatan anak khususnya dalam proses tumbuh kembangnya menuju sekolah PAUD sangat penting. Anak-anak mesti memperoleh haknya untuk bisa tumbuh dengan sehat.

Poin itu akan diperoleh jika orang tua mereka aware, salah satunya dengan rutinitas melakukan pemeriksaan di posyandu. Di Makassar sendiri Indira selalu menekankan pentingnya pentingnya peningkatan partisipasi masyarakat di posyandu.

Indira melihat masih banyak orang tua yang mengabaikan pemeriksaan bayi/balitanya. Sejalan dengan itu, Indira terus mengenjot Pengurus TP PKK dan Dinas terkait agar memberikan edukasi kepada masyarakat, serta memberikan pelayanan yang maksimal di posyandu.(*)

DPR Makassar

Pj Gubernur dan DPRD Sulsel Sepakati APBD Sehat Tahun Anggaran 2025

Published

17 jam ago

20 September 2024

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–Makassar Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, menghadiri rapat Paripurna dengan agenda utama Persetujuan Bersama Gubernur dan DPRD Sulsel terhadap Ranperda APBD 2025, di Kantor DPRD Sulsel, Jumat, 20 September 2024.

Adapun Pendapatan Daerah sebesar Rp9,378 triliun lebih, Belanja Daerah sebesar Rp9,214 triliun lebih dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp164 miliar rupiah.

“Pada penyusunan dan pembahasan Anggaran Pendapat Belanja Daerah APBD Pokok 2025 juga diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait prioritas kebutuhan masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan.

Memiliki peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah daerah Sulawesi Selatan dalam menjalankan fungsinya,” kata Anggota DPRD Sulsel, Irwan Hamid saat menyampaikan laporan hasil kerja Badan Pekerja Badan Anggaran DPRD Sulawesi Selatan.

Lanjutnya, bahwa fungsi ini untuk pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan diberbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat, APBD juga sumber teknis dari idealisme yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang muaranya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Oleh karenanya dalam penyusunannya harus berdasarkan prinsip efisien, efektivitas, ekonomis dan tepat sasaran. Yang paling penting lagi, APBD harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan prioritas masyarakat dan punya kapasitas menyelesaikan sebagian besar problem masyarakat,” sebutnya.

Adapun Penjabat Gubernur Prof Zudan mengapresiasi hal ini yang merupakan paripurna terakhir dari masa jabatan DPRD Sulsel periode 2019-2024 ini untuk menyusun APBD sehat.

“Hari ini, hari terakhir rapat Paripurna setelah lima tahun anggota DPRD ini bekerja, bermitra dengan jajaran Pemerintah Provinsi. Nah hari ini ada legacy yang sangat bagus. Yaitu kehendak menyusun APBD yang sehat,” sebutnya.

Bahwa APBD sehat harus dilaksanakan dari APBD Perubahan 2024 dan APBD induk (2025). “Sehingga semua kewajiban pada pihak ketiga selesai. Tidak lagi tutup lubang gali lubang.

Tapi didesain dengan sistem penganggaran yang tepat. Yang compliance (memenuhi peraturan, prosedur dan segala standar yang ditetapkan) dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Hal lain disampaikan, bahwa DPRD, Gubernur dan TAPD itu menyepakati untuk pengembangan SDM, pemberian beasiswa bagi ASN, para mahasiswa, pelajar, tokoh yang berprestasi untuk diberikan beasiswa dalam rangka pengembangan SDM di Sulawesi Selatan.

Demikian juga pengembangan event-event budaya, pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, termasuk pengembangan pariwisata.

Selain itu, juga terus untuk fokus program nasional untuk menangani kemiskinan, stunting, inflasi, kemudian berbagai persoalan lain yang kita masukan ke dalam delapan program prioritas termasuk Program 4 Plus 2, stunting, gizi buruk, anak tidak sekolah, inflasi, kemiskinan, kemiskinan ekstrem. (*)