Connect with us

Dedikasi Tinggi dalam Program Pengendalian Penduduk Hantar Indira Yusuf Ismail Raih Manggala Karya Kencana

Published

on

Kitasulsel–Makassar Ketua TP PKK Kota Makassar, Indira Yusuf Ismail, menerima Tanda Penghargaan Manggala Karya Kencana dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Penghargaan ini diberikan langsung oleh Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK, Woro Sri Hastuti, pada Malam Penganugerahan Tanda Penghargaan Tahun 2024 dalam momentum peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-31 di Merapi Grand Ballroom, Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) Kota Semarang, Jumat (28/2024).

Manggala Karya Kencana merupakan penghargaan paling bergensi yang diberikan kepada tokoh-tokoh yang telah memberikan kontribusi serta dedikasi tinggi dalam menunjukkan komitmen luar biasa untuk melaksanakan program pengendalian penduduk.

Penghargaan ini merupakan pengakuan atas komitmen dan dedikasi Indira Yusuf Ismail dalam mendukung berbagai program yang berorientasi pada pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

“Penghargaan ini adalah hasil kerja keras seluruh anggota PKK Kota Makassar yang selalu berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Tentu kami sangat bersyukur dan akan terus mendukung program-program yang berfokus pada pemberdayaan dan kesehatan keluarga, demi masa depan yang lebih baik,” ungkap Indira.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah dukungan terhadap pembinaan Dasawisma, yakni unit terkecil dalam kelompok PKK yang terdiri dari 10 anggota rumah tangga, di mana setiap anggotanya bertanggung jawab untuk memantau kondisi rumah tangga lainnya.

Indira dinilai telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menyediakan berbagai dukungan bagi Dasawisma.

Mulai dari penyediaan aplikasi Dasa Wisma yang membantu kader PKK mendata dan memonitor potensi serta kebutuhan masyarakat, hingga pembentukan dan pembinaan administrasi kelompok Dasawisma di 15 kecamatan yang ada di Kota Makassar.

“Kami di PKK juga menginisiasi bimtek (bimbingan teknis) data berbasis Dasawisma untuk memberikan pengetahuan terkait 10 Program Pokok PKK dan pemanfaatan aplikasi Dasawisma,” ucapnya.

Lebih lanjut, Indira juga mendorong pengangkatan operator Dasawisma di setiap kecamatan se-Kota Makassar yang bertugas menginput, mengontrol, dan mengolah data, serta menyelesaikan berbagai masalah kesehatan seperti perbaikan gizi keluarga, pertumbuhan anak, kebersihan lingkungan, dan kesehatan ibu dan bayi.

“Semua upaya ini tujuannya tentu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program PKK di tingkat kecamatan sampai ke kelurahan,” katanya.

Lebih jauh, dalam pelaksanaan operasional program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana atau Bangga Kencana, kata Indira, pihaknya bersama BKKBN telah bekerja sama melalui berbagai kegiatan.

Mulai dari Posyandu, Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, hingga PIK-Remaja. Semua program ini berfokus pada penurunan angka stunting dan perhatian terhadap psikologis anak-anak, yang merupakan prioritas nasional.

“Kami percaya bahwa dengan kolaborasi dan kerja sama yang baik, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak-anak kita dan tentu kesejahteraan keluarga secara menyeluruh. Komitmen kami adalah terus berinovasi dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat,” pungkas Indira. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DPR Makassar

Pj Gubernur dan DPRD Sulsel Sepakati APBD Sehat Tahun Anggaran 2025

Published

on

Kitasulsel–Makassar Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, menghadiri rapat Paripurna dengan agenda utama Persetujuan Bersama Gubernur dan DPRD Sulsel terhadap Ranperda APBD 2025, di Kantor DPRD Sulsel, Jumat, 20 September 2024.

Adapun Pendapatan Daerah sebesar Rp9,378 triliun lebih, Belanja Daerah sebesar Rp9,214 triliun lebih dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp164 miliar rupiah.

“Pada penyusunan dan pembahasan Anggaran Pendapat Belanja Daerah APBD Pokok 2025 juga diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait prioritas kebutuhan masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan.

Memiliki peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah daerah Sulawesi Selatan dalam menjalankan fungsinya,” kata Anggota DPRD Sulsel, Irwan Hamid saat menyampaikan laporan hasil kerja Badan Pekerja Badan Anggaran DPRD Sulawesi Selatan.

Lanjutnya, bahwa fungsi ini untuk pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan diberbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat, APBD juga sumber teknis dari idealisme yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang muaranya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Oleh karenanya dalam penyusunannya harus berdasarkan prinsip efisien, efektivitas, ekonomis dan tepat sasaran. Yang paling penting lagi, APBD harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan prioritas masyarakat dan punya kapasitas menyelesaikan sebagian besar problem masyarakat,” sebutnya.

Adapun Penjabat Gubernur Prof Zudan mengapresiasi hal ini yang merupakan paripurna terakhir dari masa jabatan DPRD Sulsel periode 2019-2024 ini untuk menyusun APBD sehat.

“Hari ini, hari terakhir rapat Paripurna setelah lima tahun anggota DPRD ini bekerja, bermitra dengan jajaran Pemerintah Provinsi. Nah hari ini ada legacy yang sangat bagus. Yaitu kehendak menyusun APBD yang sehat,” sebutnya.

Bahwa APBD sehat harus dilaksanakan dari APBD Perubahan 2024 dan APBD induk (2025). “Sehingga semua kewajiban pada pihak ketiga selesai. Tidak lagi tutup lubang gali lubang.

Tapi didesain dengan sistem penganggaran yang tepat. Yang compliance (memenuhi peraturan, prosedur dan segala standar yang ditetapkan) dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Hal lain disampaikan, bahwa DPRD, Gubernur dan TAPD itu menyepakati untuk pengembangan SDM, pemberian beasiswa bagi ASN, para mahasiswa, pelajar, tokoh yang berprestasi untuk diberikan beasiswa dalam rangka pengembangan SDM di Sulawesi Selatan.

Demikian juga pengembangan event-event budaya, pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, termasuk pengembangan pariwisata.

Selain itu, juga terus untuk fokus program nasional untuk menangani kemiskinan, stunting, inflasi, kemudian berbagai persoalan lain yang kita masukan ke dalam delapan program prioritas termasuk Program 4 Plus 2, stunting, gizi buruk, anak tidak sekolah, inflasi, kemiskinan, kemiskinan ekstrem. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.