Connect with us

Puncak Harganas ke-31, Danny Pomanto Dianugerahi Penghargaan Satyalencana Wira Karya

Published

on

Kitasulsel–Makassar Danny Pomanto Satu-satunya Wali Kota Di Indonesia yang Dianugerahi Satyalencana Wira Karya 2024 Oleh Presiden RI Joko Widodo

Berdedikasi Dibidang Program Bangga Kencana, Wali Kota Makassar Raih Tanda Kehormatan Satyalencana Wira Karya

Dinilai Berkomitmen Terhadap Program Bangga Kencana dan Penurunan Stunting, Danny Pomanto Diganjar Penghargaan Satyalencana Wira Karya

SEMARANG, Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto menerima Penganugrahan Tanda Kehormatan Satyalencana Wira Karya. Sebuah penghargaan oleh Presiden Republik Indonesia, Ir Joko Widodo.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Republik Indonesia, Muhadjir Effendy pada puncak Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-31 tahun 2024 di Simpang Lima, Kota Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (29/06/2024).

Satyalencana Wira Karya ini diraih oleh empat kepala daerah dan satu akademisi diantaranya, Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto, Bupati Sumbawa, Mahmud Abdullah, Bupati Lampung Selatan, Nanang Ermanto, Ketua TP PKK Lampung Selatan, Winarni Nanang Ermanto dan Ketua STKIP PGRI Pacitan, Dr. Mukodi.

Ini artinya, Danny Pomanto menjadi satu-satunya Wali Kota di Indonesia yang meraih penganugerahan Satyalencana Wira Karya 2024 tersebut.

Berdasarkan usulan BKKBN RI dan penilaian Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres) penghargaan tersebut diberikan kepada Danny Pomanto atas jasa dan upayanya berperan aktif menyukseskan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana atau disingkat Bangga Kencana.

Serta berperan aktif meningkatkan program pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penurunan angka prevelensi stunting di Kota Makassar.

Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto mengatakan tanda kehormatan ini saya persembahkan untuk tim DPPKB Makassar atas usahanya selama ini sehingga dianugerahi tanda kehormatan.

“Pertama-tama saya mengucapkan banyak terimakasih kepada Bapak Presiden RI, Joko Widodo atas tanda kehormatan yang diberikan. Ini tidak lepas dari kerja teman-teman KB dan masyarakat yang ikut mensupport program bangga kencana dan stunting,” ucapnya.

Momen ini kata Danny, jangan dijadikan sebagai kepuasan sesaat karena kota Makassar masih memiliki banyak tugas apa lagi terkait ketahangan keluarga dan target penurunan stunting.

“Saya kira mengenai tanda kehormatan ini indikatornya salah satunya program jagai anakta itu berjalan dengan massif di Makassar.

Percepatan penurunan stunting, generasi muda yang lebih baik dan produktif bisa lebih kita maksimalkan lagi ke depan. Sekali lagi, penghargaan ini bukan untuk saya tapi untuk kita semua warga Kota Makassar,” tuturnya.

Tak hanya itu, Danny juga mengungkapkan ada beberapa inovasi yang menjadi penilaian seperti aplikasi Masiga inovasi dari DPPKB yang berisi database program Bangga Kencana hingga program Lorong Pengendali Stunting atau disebut dengan Lopis.

Di mana di dalam Lorong Pengendali Stunting terdapat kegiatan Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) yang merupakan salah satu intervensi Pemkot Makassar di dalam menekan angka stunting.

Berdasarkan data EPPGM per Februari 2024 itu data stunting kita tinggal 3,01%. Angka itu mengalami penuruna dibandingkan periode yang sama Februari 2023 yakni 3,73%,” tutup Syahruddin.

Berbagai upaya yang dilakukan Danny untuk mengoptimalkan Kampung KB sebagai wadah pemberdayaan masyarakat berbasis keluarga.

Seperti, pemenuhan sarana dan prasarana serta dukungan regulasi dan pembiayaan Program Bangga Kencana melalui APBD.

“Kampung KB kita di Kota Makassar sudah capai 153 kampung KB per tahun 2023. Tahun lalu itu kita hanya punya 16 Kampung KB. Alhamdulillah tahun ini meningkat pesat berkat kerja-kerja cerdas teman-teman DPPKB Makassar,” sebut Danny.

Danny mengungkapkan Satyalancana Wira Karya yang diperoleh hari ini tentu dengan harapan dapat semakin memotivasi sehingga target-target indikator kuantitatif dalam pembangunan keluarga bisa tercapai.

Untuk diketahui, Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalencana Wira Karya telah melalui proses yang ketat mulai dari pengusulan Pemerintah Propinsi melalui BKKBN RI, verifikasi langsung dan peninjauan lapangan oleh Tim Gelar, Tanda Jasa dan Kehormatan dari Sekretariat Militer Presiden beberapa waktu sebelumnya.

Satyalencana Wira Karya sendiri sebuah tanda kehormatan yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia kepada para warganya yang telah memberikan darma bakti yang besar kepada negara dan bangsa Indonesia sehingga dapat menjadi teladan bagi orang lain. (*).

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DPR Makassar

Pj Gubernur dan DPRD Sulsel Sepakati APBD Sehat Tahun Anggaran 2025

Published

on

Kitasulsel–Makassar Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, menghadiri rapat Paripurna dengan agenda utama Persetujuan Bersama Gubernur dan DPRD Sulsel terhadap Ranperda APBD 2025, di Kantor DPRD Sulsel, Jumat, 20 September 2024.

Adapun Pendapatan Daerah sebesar Rp9,378 triliun lebih, Belanja Daerah sebesar Rp9,214 triliun lebih dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp164 miliar rupiah.

“Pada penyusunan dan pembahasan Anggaran Pendapat Belanja Daerah APBD Pokok 2025 juga diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait prioritas kebutuhan masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan.

Memiliki peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah daerah Sulawesi Selatan dalam menjalankan fungsinya,” kata Anggota DPRD Sulsel, Irwan Hamid saat menyampaikan laporan hasil kerja Badan Pekerja Badan Anggaran DPRD Sulawesi Selatan.

Lanjutnya, bahwa fungsi ini untuk pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan diberbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat, APBD juga sumber teknis dari idealisme yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang muaranya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Oleh karenanya dalam penyusunannya harus berdasarkan prinsip efisien, efektivitas, ekonomis dan tepat sasaran. Yang paling penting lagi, APBD harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan prioritas masyarakat dan punya kapasitas menyelesaikan sebagian besar problem masyarakat,” sebutnya.

Adapun Penjabat Gubernur Prof Zudan mengapresiasi hal ini yang merupakan paripurna terakhir dari masa jabatan DPRD Sulsel periode 2019-2024 ini untuk menyusun APBD sehat.

“Hari ini, hari terakhir rapat Paripurna setelah lima tahun anggota DPRD ini bekerja, bermitra dengan jajaran Pemerintah Provinsi. Nah hari ini ada legacy yang sangat bagus. Yaitu kehendak menyusun APBD yang sehat,” sebutnya.

Bahwa APBD sehat harus dilaksanakan dari APBD Perubahan 2024 dan APBD induk (2025). “Sehingga semua kewajiban pada pihak ketiga selesai. Tidak lagi tutup lubang gali lubang.

Tapi didesain dengan sistem penganggaran yang tepat. Yang compliance (memenuhi peraturan, prosedur dan segala standar yang ditetapkan) dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Hal lain disampaikan, bahwa DPRD, Gubernur dan TAPD itu menyepakati untuk pengembangan SDM, pemberian beasiswa bagi ASN, para mahasiswa, pelajar, tokoh yang berprestasi untuk diberikan beasiswa dalam rangka pengembangan SDM di Sulawesi Selatan.

Demikian juga pengembangan event-event budaya, pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, termasuk pengembangan pariwisata.

Selain itu, juga terus untuk fokus program nasional untuk menangani kemiskinan, stunting, inflasi, kemudian berbagai persoalan lain yang kita masukan ke dalam delapan program prioritas termasuk Program 4 Plus 2, stunting, gizi buruk, anak tidak sekolah, inflasi, kemiskinan, kemiskinan ekstrem. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.