Penanganan Inflasi Sulawesi Selatan Masuk Lima Terbaik di Indonesia

Published

3 bulan ago

1 Juli 2024

Kitasulsel–Makassar Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mengumumkan bahwa inflasi di daerah ini pada Juni 2024 di angka 2,03 persen year-on-year (y-on-y) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,84. Angka ini menempatkan Sulsel di posisi lima terbaik dalam pengendalian inflasi di Indonesia.

“Ini kabar yang menggembirakan bagi Sulsel,” ujar Penjabat Gubernur Sulsel, Prof Zudan Arif Fakrulloh, di Kantor BPS Sulsel, Jalan Haji Bau, Makassar, Senin, 1 Juli 2024.

“Tingkat indeks yang membaik tercermin dari inflasi year on year di Bulan Juni di Sulsel turun menjadi 2,03 persen. Ini menjadi sesuatu yang sangat bagus bagi kita,” ujarnya.

“Kalau dilihat rata-rata nasional dari 38 provinsi, Sulawesi Selatan masuk nomor lima terbaik di Indonesia, jadi terima kasih banyak untuk semua,” sambung Prof Zudan.

Pencapaian ini berkat kerja sama yang baik antara BPS, Bank Indonesia, Dinas Ketahanan Pangan Sulsel, dan seluruh kabupaten/kota di Sulsel.

“BPS luar biasa, datanya sangat akurat sehingga intervensi dari pemerintah provinsi dan kabupaten kota semakin tepat,” puji Prof Zudan.

Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Wajo 2,73 persen dengan IHK sebesar 106,34 dan terendah terjadi di Kota Makassar sebesar 1,77 persen dengan IHK sebesar 106,13.

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran. Yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 4,06 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,71 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,4 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,79 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,71 persen; kelompok transportasi sebesar 0,9 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,43 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,78 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,27 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 4,28 persen.

Adapun kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami deflasi sebesar 0,12 persen.

“Inflasi dari tahun ke tahun 2,03 persen ini diakibatkan oleh kelompok, makanan, minuman, tembakau, transportasi dan perawatan pribadi yaitu harga emas. Sedangkan Informasi dan komunikasi mengalami deflasi dari tahun ke tahun,” jelas Kepala BPS Sulsel, Ariyanto.

Tingkat deflasi month to month (m-to-m) pada Juni 2024 sebesar 0,26 persen dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) Provinsi Sulawesi Selatan bulan Juni 2024 sebesar 0,83 persen. (*)

DPR Makassar

Pj Gubernur dan DPRD Sulsel Sepakati APBD Sehat Tahun Anggaran 2025

Published

14 jam ago

20 September 2024

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–Makassar Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, menghadiri rapat Paripurna dengan agenda utama Persetujuan Bersama Gubernur dan DPRD Sulsel terhadap Ranperda APBD 2025, di Kantor DPRD Sulsel, Jumat, 20 September 2024.

Adapun Pendapatan Daerah sebesar Rp9,378 triliun lebih, Belanja Daerah sebesar Rp9,214 triliun lebih dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp164 miliar rupiah.

“Pada penyusunan dan pembahasan Anggaran Pendapat Belanja Daerah APBD Pokok 2025 juga diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait prioritas kebutuhan masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan.

Memiliki peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah daerah Sulawesi Selatan dalam menjalankan fungsinya,” kata Anggota DPRD Sulsel, Irwan Hamid saat menyampaikan laporan hasil kerja Badan Pekerja Badan Anggaran DPRD Sulawesi Selatan.

Lanjutnya, bahwa fungsi ini untuk pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan diberbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat, APBD juga sumber teknis dari idealisme yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang muaranya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Oleh karenanya dalam penyusunannya harus berdasarkan prinsip efisien, efektivitas, ekonomis dan tepat sasaran. Yang paling penting lagi, APBD harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan prioritas masyarakat dan punya kapasitas menyelesaikan sebagian besar problem masyarakat,” sebutnya.

Adapun Penjabat Gubernur Prof Zudan mengapresiasi hal ini yang merupakan paripurna terakhir dari masa jabatan DPRD Sulsel periode 2019-2024 ini untuk menyusun APBD sehat.

“Hari ini, hari terakhir rapat Paripurna setelah lima tahun anggota DPRD ini bekerja, bermitra dengan jajaran Pemerintah Provinsi. Nah hari ini ada legacy yang sangat bagus. Yaitu kehendak menyusun APBD yang sehat,” sebutnya.

Bahwa APBD sehat harus dilaksanakan dari APBD Perubahan 2024 dan APBD induk (2025). “Sehingga semua kewajiban pada pihak ketiga selesai. Tidak lagi tutup lubang gali lubang.

Tapi didesain dengan sistem penganggaran yang tepat. Yang compliance (memenuhi peraturan, prosedur dan segala standar yang ditetapkan) dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Hal lain disampaikan, bahwa DPRD, Gubernur dan TAPD itu menyepakati untuk pengembangan SDM, pemberian beasiswa bagi ASN, para mahasiswa, pelajar, tokoh yang berprestasi untuk diberikan beasiswa dalam rangka pengembangan SDM di Sulawesi Selatan.

Demikian juga pengembangan event-event budaya, pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, termasuk pengembangan pariwisata.

Selain itu, juga terus untuk fokus program nasional untuk menangani kemiskinan, stunting, inflasi, kemudian berbagai persoalan lain yang kita masukan ke dalam delapan program prioritas termasuk Program 4 Plus 2, stunting, gizi buruk, anak tidak sekolah, inflasi, kemiskinan, kemiskinan ekstrem. (*)