Connect with us

Diskominfo Kota Makassar Dorong Percepatan Tata Pemerintahan “Sombere and Smart City

Published

on

Kitasulsel–Makassar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar melakukan berbagai upaya dalam percepatan tata pemerintahan “Sombere and Smart City”.

Hal ini merupakan salah satu program strategis Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto, dalam memimpin Pemerintah Kota Makassar.

Plt Kepala Diskominfo Kota Makassar, Ismawaty Nur, mengatakan bahwa Diskominfo telah mengambil peran penting dalam transformasi tata pemerintahan kota yang lebih efisien dan terintegrasi secara digital.

“Dukungan kami pada program Makassar Sombere and Smart City mencakup pelayanan yang ramah dan berbasis digital serta layanan yang efektif, efisien, dan transparan,” jelasnya pada Kamis (4/7/2024).

Untuk mendukung program tersebut, katanya, pihaknya telah memaksimalkan peran War Room sebagai ikon Smart City yang menyediakan sejumlah pelayanan publik terintegrasi.

“War Room memiliki fungsi sebagai pengelola data sektoral seluruh OPD, pemantauan lalu lintas kota hingga ke lorong-lorong, pelayanan call center 112 yang terhubung dengan seluruh OPD, dan pelayanan lainnya,” jelasnya.

Lanjutnya, keberadaan War Room membuahkan hasil yang diakui dunia. Terbukti, Kota Makassar menempati urutan 115 dari hanya 145 smart city yang diakui dunia (versi IMD World City Index).

“Makassar juga menjadi bagian dari Asean Smart City Network, sebuah jejaring kota-kota cerdas di Asia Tenggara.

Makassar sebagai salah satu dari empat kota di Indonesia yang tergabung dalam jaringan prestisius ini, bersama Jakarta, Banyuwangi, dan Sumedang,” jelasnya.

Ismawaty juga menyebutkan dalam waktu dekat akan hadir Marvec, yang berfungsi sebagai pusat big data dan pemantauan real-time seluruh layanan publik yang lebih terintergrasi.

Kepala Bidang Aplikasi Diskominfo Makassar, Andi Zulkarnain menambahkan, upaya lain dalam percepatan tata pemerintahan yang Sombere and Smart City dengan memaksimalkan infratruktur pelayanan dan pengamanan publik seperti CCTV dan Wifi publik.

“Saat ini, jumlah CCTV lalu lintas sebanyak 230 titik, CCTV Lorong Wisata 1815 titik, dan WiFi publik 40 titik yang terus bertambah seiring proses pemasangan,” sebutnya.

Selain itu, lanjutnya, Diskominfo terus berupaya dalam peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Makassar, tercatat sebanyak 100 aplikasi pelayanan publik yang dibina dan dibenahi oleh Diskominfo.

“SPBE Pemkot Makassar meraih prestasi pada tahun 2023 dengan nilai 3,41 dan predikat Baik, tertinggi di Sulawesi Selatan dalam evaluasi.

Capaian ini adalah hasil dedikasi dan kerja keras Pemkot Makassar dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel,” ujarnya. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nasional

Kapolri Rotasi Enam Kapolda, Sejumlah Pejabat Utama Mabes Polri Juga Berganti

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA kepolisian Republik Indonesia (Polri) melakukan rotasi besar-besaran di jajaran perwira tinggi Polri dengan melantik dan memimpin serah terima jabatan enam Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) serta sejumlah Pejabat Utama Mabes Polri di Rupattama Mabes Polri, Jakarta, Sabtu (4/7/2026).

Rotasi tersebut mencakup pergantian pimpinan di enam kepolisian daerah, yakni Aceh, Sumatera Barat, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Papua Barat Daya.

Adapun pejabat yang dilantik meliputi:

Kapolda Aceh dijabat menggantikan .

Kapolda Sumatera Barat dijabat menggantikan .

Kapolda Jawa Barat dijabat menggantikan .

Kapolda Kalimantan Barat dijabat menggantikan .

Kapolda Kalimantan Utara dijabat menggantikan .

Kapolda Papua Barat Daya dijabat menggantikan .

Kepala Divisi Humas Polri, , mengatakan mutasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi yang bertujuan memperkuat institusi melalui regenerasi kepemimpinan.

“Pelantikan dan serah terima jabatan merupakan bagian dari pembinaan karier, regenerasi kepemimpinan, dan penyegaran organisasi,” ujar Johnny dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/7/2026).

Menurutnya, rotasi jabatan dilakukan untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat.

“Hal ini menjadi langkah strategis agar organisasi Polri semakin adaptif, profesional, dan mampu menjawab tantangan tugas yang terus berkembang,” katanya.

Rotasi pejabat di lingkungan Polri merupakan bagian dari mekanisme pembinaan organisasi yang dilakukan secara berkala untuk mendukung peningkatan kinerja institusi, memperkuat kepemimpinan, serta memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan secara optimal.

Continue Reading

Trending