Diskominfo Kota Makassar Dorong Percepatan Tata Pemerintahan “Sombere and Smart City
Kitasulsel–Makassar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar melakukan berbagai upaya dalam percepatan tata pemerintahan “Sombere and Smart City”.
Hal ini merupakan salah satu program strategis Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto, dalam memimpin Pemerintah Kota Makassar.
Plt Kepala Diskominfo Kota Makassar, Ismawaty Nur, mengatakan bahwa Diskominfo telah mengambil peran penting dalam transformasi tata pemerintahan kota yang lebih efisien dan terintegrasi secara digital.
“Dukungan kami pada program Makassar Sombere and Smart City mencakup pelayanan yang ramah dan berbasis digital serta layanan yang efektif, efisien, dan transparan,” jelasnya pada Kamis (4/7/2024).
Untuk mendukung program tersebut, katanya, pihaknya telah memaksimalkan peran War Room sebagai ikon Smart City yang menyediakan sejumlah pelayanan publik terintegrasi.
“War Room memiliki fungsi sebagai pengelola data sektoral seluruh OPD, pemantauan lalu lintas kota hingga ke lorong-lorong, pelayanan call center 112 yang terhubung dengan seluruh OPD, dan pelayanan lainnya,” jelasnya.
Lanjutnya, keberadaan War Room membuahkan hasil yang diakui dunia. Terbukti, Kota Makassar menempati urutan 115 dari hanya 145 smart city yang diakui dunia (versi IMD World City Index).
“Makassar juga menjadi bagian dari Asean Smart City Network, sebuah jejaring kota-kota cerdas di Asia Tenggara.
Makassar sebagai salah satu dari empat kota di Indonesia yang tergabung dalam jaringan prestisius ini, bersama Jakarta, Banyuwangi, dan Sumedang,” jelasnya.
Ismawaty juga menyebutkan dalam waktu dekat akan hadir Marvec, yang berfungsi sebagai pusat big data dan pemantauan real-time seluruh layanan publik yang lebih terintergrasi.
Kepala Bidang Aplikasi Diskominfo Makassar, Andi Zulkarnain menambahkan, upaya lain dalam percepatan tata pemerintahan yang Sombere and Smart City dengan memaksimalkan infratruktur pelayanan dan pengamanan publik seperti CCTV dan Wifi publik.
“Saat ini, jumlah CCTV lalu lintas sebanyak 230 titik, CCTV Lorong Wisata 1815 titik, dan WiFi publik 40 titik yang terus bertambah seiring proses pemasangan,” sebutnya.
Selain itu, lanjutnya, Diskominfo terus berupaya dalam peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Makassar, tercatat sebanyak 100 aplikasi pelayanan publik yang dibina dan dibenahi oleh Diskominfo.
“SPBE Pemkot Makassar meraih prestasi pada tahun 2023 dengan nilai 3,41 dan predikat Baik, tertinggi di Sulawesi Selatan dalam evaluasi.
Capaian ini adalah hasil dedikasi dan kerja keras Pemkot Makassar dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel,” ujarnya. (*)
Daerah
Bupati Kepulauan Selayar Imbau ASN Sholat Berjamaah, Hentikan Aktivitas Kerja 30 Menit Sebelum Adzan
KITASULSEL—Kepulauan Selayar — Dalam upaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta memperkuat nilai-nilai spiritual di lingkungan pemerintahan, Bupati Kepulauan Selayar, Muhammad Natsir Ali, mengeluarkan surat edaran yang mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid atau musholla.
Melalui surat edaran tersebut, ASN diminta untuk menghentikan seluruh aktivitas kerja paling lambat 30 menit sebelum adzan berkumandang, sebagai bentuk persiapan menuju pelaksanaan ibadah sholat secara berjamaah. Kebijakan ini diberlakukan pada seluruh kantor dan unit kerja yang berada di bawah lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.
Menurut Bupati Natsir Ali, langkah ini diambil sebagai bagian dari ikhtiar spiritual untuk memperkuat keimanan para ASN, serta mendorong terwujudnya aparatur pemerintahan yang tidak hanya profesional, tetapi juga religius. Selain itu, kebijakan ini juga dinilai mampu mendukung efektivitas jam kerja dan mempererat tali silaturahim antarsesama ASN.
“Imbauan ini tidak hanya bersifat keagamaan, tapi juga berdampak positif dalam membangun karakter ASN yang berintegritas dan berakhlak mulia,” ujar Natsir Ali dalam keterangan tertulisnya.
Lebih lanjut, bupati juga menginstruksikan agar kantor-kantor yang lokasinya jauh dari masjid atau musholla dapat menyediakan fasilitas ibadah yang memadai di lingkungan kerja masing-masing. Hal ini dimaksudkan agar seluruh ASN tetap dapat melaksanakan ibadah secara berjamaah tanpa terkendala jarak.
Sementara itu, bagi unit kerja atau kantor pelayanan publik yang memiliki tugas pelayanan langsung kepada masyarakat, pengaturan petugas secara bergiliran selama waktu ibadah juga diimbau agar pelayanan kepada masyarakat tetap dapat berjalan dengan baik dan tidak terganggu.
Kebijakan ini disambut positif oleh sejumlah ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Mereka menilai, imbauan tersebut menjadi bentuk perhatian pimpinan terhadap pembinaan spiritual pegawai dan dapat menjadi momen memperkuat kebersamaan dalam lingkungan kerja.
-
Politics7 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
10 bulan agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
11 bulan agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
You must be logged in to post a comment Login