Diskominfo Kota Makassar Dorong Percepatan Tata Pemerintahan “Sombere and Smart City

Published

1 tahun ago

4 Juli 2024

Kitasulsel–Makassar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar melakukan berbagai upaya dalam percepatan tata pemerintahan “Sombere and Smart City”.

Hal ini merupakan salah satu program strategis Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto, dalam memimpin Pemerintah Kota Makassar.

Plt Kepala Diskominfo Kota Makassar, Ismawaty Nur, mengatakan bahwa Diskominfo telah mengambil peran penting dalam transformasi tata pemerintahan kota yang lebih efisien dan terintegrasi secara digital.

“Dukungan kami pada program Makassar Sombere and Smart City mencakup pelayanan yang ramah dan berbasis digital serta layanan yang efektif, efisien, dan transparan,” jelasnya pada Kamis (4/7/2024).

Untuk mendukung program tersebut, katanya, pihaknya telah memaksimalkan peran War Room sebagai ikon Smart City yang menyediakan sejumlah pelayanan publik terintegrasi.

“War Room memiliki fungsi sebagai pengelola data sektoral seluruh OPD, pemantauan lalu lintas kota hingga ke lorong-lorong, pelayanan call center 112 yang terhubung dengan seluruh OPD, dan pelayanan lainnya,” jelasnya.

Lanjutnya, keberadaan War Room membuahkan hasil yang diakui dunia. Terbukti, Kota Makassar menempati urutan 115 dari hanya 145 smart city yang diakui dunia (versi IMD World City Index).

“Makassar juga menjadi bagian dari Asean Smart City Network, sebuah jejaring kota-kota cerdas di Asia Tenggara.

Makassar sebagai salah satu dari empat kota di Indonesia yang tergabung dalam jaringan prestisius ini, bersama Jakarta, Banyuwangi, dan Sumedang,” jelasnya.

Ismawaty juga menyebutkan dalam waktu dekat akan hadir Marvec, yang berfungsi sebagai pusat big data dan pemantauan real-time seluruh layanan publik yang lebih terintergrasi.

Kepala Bidang Aplikasi Diskominfo Makassar, Andi Zulkarnain menambahkan, upaya lain dalam percepatan tata pemerintahan yang Sombere and Smart City dengan memaksimalkan infratruktur pelayanan dan pengamanan publik seperti CCTV dan Wifi publik.

“Saat ini, jumlah CCTV lalu lintas sebanyak 230 titik, CCTV Lorong Wisata 1815 titik, dan WiFi publik 40 titik yang terus bertambah seiring proses pemasangan,” sebutnya.

Selain itu, lanjutnya, Diskominfo terus berupaya dalam peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Makassar, tercatat sebanyak 100 aplikasi pelayanan publik yang dibina dan dibenahi oleh Diskominfo.

“SPBE Pemkot Makassar meraih prestasi pada tahun 2023 dengan nilai 3,41 dan predikat Baik, tertinggi di Sulawesi Selatan dalam evaluasi.

Capaian ini adalah hasil dedikasi dan kerja keras Pemkot Makassar dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel,” ujarnya. (*)

Kementrian Agama RI

Menag Dukung Penguatan Organisasi IAEI untuk Perkuat Ekonomi Umat

Published

11 jam ago

3 November 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menerima pengurus Indonesian Association of Islamic Economists (IAEI) di Masjid Istiqlal, Jakarta. Pertemuan ini membahas proses pembentukan struktur baru organisasi serta penguatan peran ekonomi Islam dalam pembangunan nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Tim Formatur Pengurus IAEI Mustafa Edwin Nasution melaporkan progres penyusunan kepengurusan baru, termasuk pembentukan tim formatur dan rencana pelantikan. Struktur organisasi akan diperluas dengan pembagian bidang dan komite untuk memperkuat fungsi kelembagaan.

“Struktur baru ini dirancang untuk memastikan IAEI semakin kontributif dalam pengembangan ekonomi umat, pendidikan ekonomi syariah, hingga penguatan ekosistem zakat dan wakaf nasional,” ujar Mustafa.

Indonesian Association of Islamic Economists (IAEI) adalah organisasi profesi yang mewadahi para ekonom dan akademisi di bidang ekonomi Islam di Indonesia. Didirikan untuk mengembangkan ilmu, riset, dan kebijakan ekonomi syariah, IAEI berperan mendorong penguatan ekosistem ekonomi syariah nasional melalui pendidikan, penelitian, dan kerja sama dengan pemerintah, lembaga pendidikan, serta industri keuangan syariah.

Ketua Formatur juga menyampaikan bahwa rapat pleno tim formatur akan digelar pada 9 November, sementara pelantikan pengurus direncanakan berlangsung pada akhir November di Jakarta. Organisasi ini kini memiliki lebih dari 7.000 anggota, terdiri dari akademisi, praktisi, serta pemangku kepentingan ekonomi syariah dari berbagai daerah.

Menag Nasaruddin Umar dalam tanggapannya menyampaikan apresiasi atas langkah IAEI memperkuat tata kelembagaan dan arah kerja strategisnya. Menurut Menag, ekonomi Islam tidak hanya berbicara soal instrumen keuangan, tetapi juga tanggung jawab moral untuk mewujudkan keadilan sosial.

“Kita tidak bisa berdakwah tanpa bicara ekonomi. Ekonomi adalah bagian dari misi kemanusiaan dan keagamaan. Ketika ketimpangan terjadi, maka agama hadir untuk mengingatkan, mengoreksi, dan membimbing,” ujar Menag, Senin (03/11/2025).

Ia menyinggung tantangan sosial yang masih dihadapi Indonesia, termasuk tingginya angka kemiskinan ekstrem. Menurut Menag, penguatan peran ekonomi syariah harus menjadi solusi yang konkret bagi masyarakat.

“Nilai-nilai kebajikan Islam harus menuntun transformasi ekonomi kita. Bukan hanya tumbuh, tetapi juga adil,” lanjutnya.

Menag menegaskan bahwa Kementerian Agama siap bersinergi dengan IAEI, baik dalam pengembangan riset ekonomi Islam, peningkatan literasi keuangan syariah, maupun penguatan peran zakat dan wakaf produktif.

“Kini saatnya memperkuat sinergi ulama, akademisi, dan praktisi ekonomi syariah. Kita ingin ekonomi umat tumbuh berdampingan dengan nilai moral dan spiritual,” ungkap Menag.

Pertemuan diakhiri dengan komitmen untuk menindaklanjuti kerja sama strategis antara Kemenag dan IAEI, termasuk dukungan terhadap program ekonomi kerakyatan dan kegiatan akademik di sektor ekonomi syariah. (*)