Connect with us

Kadivim Kanwil Kemenkumham Sulsel Ikuti Rapat Koordinasi Penguatan Pengamanan dan Intelijen Keimigrasian

Published

on

Kitasulsel–Makassar Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkumham Sulsel) melalui Kepala Divisi Keimigrasian (Kadivim) Jaya Saputra mengikuti Rapat Koordinasi Pengamanan Keimigrasian dengan tema “Internalisasi Pengamanan Keimigrasian sebagai upaya deteksi dini dan pencegahan terhadap ancaman, tantangan, hambatan, serta ganguan dalam pelaksanaan fungsi keimigrasian” yang digelar oleh Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjenim).

Rapat dibuka secara resmi oleh Direktur Intelijen Keimigrasian, Brigjen Pol. Drs. Ratna Pristiana Mulya. Mulya dalam sambutannya mengatakan rapat ini digelar untuk memperkuat internal imigrasi dalam hal pengamanan serta deteksi dini mengantisipasi adanya serangan kesisteman yang berakibat pada hilangnya beberapa data Keimigrasian.

“Beberapa waktu lalu, Pusat Data Nasional (PDN) mengalami serangan ransomware yang berakibat terhambatnya pelayanan Keimigrasian kita serta hilangnya beberapa data. Oleh karena itu, saya mendorong seluruh jajaran agar selalu melaporkan keamanan keimigrasian sampai tingkat unit pelaksana teknis” ujar Mulya.

Lebih lanjut Mulya juga mengatakan pihaknya akan bersinergi dengan pihak eksternal seperti BIN, BSSN serta Kemenkominfo dan juga pihak internal yakni Direktorat Sistem dan Teknologi Keimigrasian dalam hal keamanan data.

“Melalui singeritas ini, data-data penting Keimigrasian dapat terlindungi serta selalu dapat melakukan back up data di beberapa titik,” sambung Mulya.

Selanjutnya dalam sesi materi, narasumber Kombes Pol Irvan Indarta, S.I.K., M.H., dari Baintelkam Polri, menyampaikan materi tentang perlunya sinergi dan kolaborasi antar kementerian dan lembaga, termasuk antara Imigrasi dan Polri. Irvan juga menekankan pentingnya peningkatan keamanan perbatasan dengan penggunaan teknologi canggih, penguatan sistem identifikasi menggunakan teknologi biometrik dan perangkat lunak pengenalan wajah, serta pengembangan sistem intelijen yang efektif untuk mengumpulkan, menganalisis, dan membagikan informasi tentang potensi ancaman keimigrasian.

Narasumber berikutnya, Ade Permana dari Perum Peruri memaparkan tentang teknologi dan bahan material pembuatan paspor yang kini lebih canggih dan memiliki keamanan yang lebih tinggi, sehingga sulit untuk dipalsukan.

Selanjutnya narasumber Yustam Syahril, dari BNPB, menjelaskan tentang kegiatan pra-bencana di level perkantoran, seperti pemasangan rambu evakuasi, pembentukan Emergency Response Team (ERT), penyusunan contingency plan, dan pelaksanaan simulasi bencana.

Usai mengikuti rapat, Kadivim Jaya menginstruksikan kepada seluruh jajaran baik di Kanwil maupun di Satuan Kerja (Satker) Imigrasi se-Sulsel, untuk memahami secara komprehensif tugas pokok dan fungsi (tupoksi) agar bisa mengantisipasi dan mewaspadai adanya potensi yang terjadi dalam ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang dapat mengancam keamanan negara.

Adapun Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Liberti Sitinjak mengatakan bahwa kehadiran Kanwil Kemenkumham Sulsel dalam rapat tersebut merupakan bagian dari komitmennya untuk meningkatkan pelayanan keimigrasian agar nantinya masyarakat semakin mudah dan merasa aman saat memperoleh informasi layanan keimigrasian. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DPR Makassar

Pj Gubernur dan DPRD Sulsel Sepakati APBD Sehat Tahun Anggaran 2025

Published

on

Kitasulsel–Makassar Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, menghadiri rapat Paripurna dengan agenda utama Persetujuan Bersama Gubernur dan DPRD Sulsel terhadap Ranperda APBD 2025, di Kantor DPRD Sulsel, Jumat, 20 September 2024.

Adapun Pendapatan Daerah sebesar Rp9,378 triliun lebih, Belanja Daerah sebesar Rp9,214 triliun lebih dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp164 miliar rupiah.

“Pada penyusunan dan pembahasan Anggaran Pendapat Belanja Daerah APBD Pokok 2025 juga diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait prioritas kebutuhan masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan.

Memiliki peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah daerah Sulawesi Selatan dalam menjalankan fungsinya,” kata Anggota DPRD Sulsel, Irwan Hamid saat menyampaikan laporan hasil kerja Badan Pekerja Badan Anggaran DPRD Sulawesi Selatan.

Lanjutnya, bahwa fungsi ini untuk pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan diberbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat, APBD juga sumber teknis dari idealisme yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang muaranya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Oleh karenanya dalam penyusunannya harus berdasarkan prinsip efisien, efektivitas, ekonomis dan tepat sasaran. Yang paling penting lagi, APBD harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan prioritas masyarakat dan punya kapasitas menyelesaikan sebagian besar problem masyarakat,” sebutnya.

Adapun Penjabat Gubernur Prof Zudan mengapresiasi hal ini yang merupakan paripurna terakhir dari masa jabatan DPRD Sulsel periode 2019-2024 ini untuk menyusun APBD sehat.

“Hari ini, hari terakhir rapat Paripurna setelah lima tahun anggota DPRD ini bekerja, bermitra dengan jajaran Pemerintah Provinsi. Nah hari ini ada legacy yang sangat bagus. Yaitu kehendak menyusun APBD yang sehat,” sebutnya.

Bahwa APBD sehat harus dilaksanakan dari APBD Perubahan 2024 dan APBD induk (2025). “Sehingga semua kewajiban pada pihak ketiga selesai. Tidak lagi tutup lubang gali lubang.

Tapi didesain dengan sistem penganggaran yang tepat. Yang compliance (memenuhi peraturan, prosedur dan segala standar yang ditetapkan) dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Hal lain disampaikan, bahwa DPRD, Gubernur dan TAPD itu menyepakati untuk pengembangan SDM, pemberian beasiswa bagi ASN, para mahasiswa, pelajar, tokoh yang berprestasi untuk diberikan beasiswa dalam rangka pengembangan SDM di Sulawesi Selatan.

Demikian juga pengembangan event-event budaya, pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, termasuk pengembangan pariwisata.

Selain itu, juga terus untuk fokus program nasional untuk menangani kemiskinan, stunting, inflasi, kemudian berbagai persoalan lain yang kita masukan ke dalam delapan program prioritas termasuk Program 4 Plus 2, stunting, gizi buruk, anak tidak sekolah, inflasi, kemiskinan, kemiskinan ekstrem. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.