Pasca Kantor Disdik di Demo, Kabid SMA Bersuara Soal PPDB Online 2024
Kitasulsel–Makassar Pasca Kantor Disdik Sulsel di geruduk sejumlah Ormas, Mahasiswa, Lsm dan beberapa pemerhati pendidikan Kepala Bidang SMA Muhammad Nur Kusuma angkat bicara.
Menurut dia, bahwa tidak ada siswa siluman dalam proses PPDB 2024 Sulawesi Selatan, mulai dari tahap awal PPDB hingga jalur prestasi SMA.
Dalam setiap tahapan PPDB 2024 ada masa sanggah dimana semua sanggahan yang diterima baik melalui Sekolah, Cabang Dinas Pendidikan maupun Panitia Tingkat Dinas Pendidikan diselesaikan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Juknis PPDB 2024,” Kata Kabid Selasa (08/07/2024)
Lanjut, Dihadapan media ia menjelaska di setiap proses berjalannya tahapan penerimaan melalui jalur prestasi SMA yang merupakan tahapan akhir PPDB 2024, berdasarkan data yang ada jumlah pendaftar di Kota Makassar sebanyak 3.057 casis, sementara daya tampung yang tersedia adalah 1.285 kursi, dimana masih terdapat 1.772 casis yang belum bisa tersalurkan.
Berdasarkan data tersebut, Kepala Dinas Pendidikan memerintahkan kepada Kepala Bidang SMA untuk melakukan pemetaan terhadap sarana prasarana dan ketersediaan guru SMA Negeri pada daerah-daerah yang berpotensi terjadi penumpukan pendaftar, khususnya di Kota Makassar.
Dari hasil pemetaan khusus Kota Makassar bisa dilakukan penambahan sebanyak 30 rombel yang dapat menampung 1.080 calon siswa serta jumlah kursi di SMK Negeri se Kota Makassar yang masih dapat menampung 460 calon siswa,” Sambung dia
Sehingga jumlah keseluruhan Calon Siswa yang dapat ditampung pada SMA dan SMK Negeri adalah 1.540 casis. Selain melakukan pemetaan terhadap kondisi sarana prasarana, Tim Helpdesk PPDB 2024 juga melakukan pemetaan terhadap pengaduan yang diterima dari orang tua calon siswa dan melakukan pemetaan terhadap alamat casis.
Beberapa kesulitan yang dialami oleh Tim Teknis Pemetaan adalah pada beberapa daerah dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, tetapi hanya terdapat 1 (satu) SMA Negeri, seperti SMA 4, SMA 21 dan SMA 9 Makassar.
Selain itu ada beberapa daerah blind spot, yaitu Kawasan Pettarani, Rappocini, hingga Banta-Bantaeng. Sementara itu dari sisi pemetaan pengaduan 98% masyarakat tetap menginginkan anaknya sekolah di SMA Negeri.
Berdasarkan data-data yang ada baik dari kondisi sarana prasarana, guru dan pengaduan, Dinas Pendidikan memutuskan untuk melakukan penambahan ruangan kelas pada SMA-SMA negeri yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dan membuka jalur pemenuhan kuota.
Dalam jalur pemenuhan kuota, Dinas Pendidikan melakukan pemetaan siswa berdasarkan beberapa pertimbangan antara lain, jarak rumah ke sekolah, pengaduan orang tua langsung dan lokasi kerja orang tua,” Tambahnya.
Dari hasil pemilahan, maka Dinas Pendidikan melakukan penyaluran calon siswa yang belum lulus dalam tahapan prestasi ke sekolah-sekolah berdasarkan pemetaan terhadap pengaduan.
Pemenuhan kuota yang merupakan solusi akhir terhadap calon siswa yang belum lulus, Dinas Pendidikan melakukan secara optimal dan berusaha memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku.
Selain itu pada tahun ajaran 2024/2025, Dinas Pendidikan juga akan menyalurkan seragam sekolah kepada seluruh peserta didik yang diterima melalui jalur afirmasi, diharapkan dengan penyaluran seragam sekolah kepada peserta didik yang tidak mampu bisa meringankan beban orang tua siswa. Dalam setiap jalur penerimaan PPDB 2024, Satuan Pendidikan dilarang keras melakukan pungutan dengan alasan apapun, termasuk mengarahkan tempat pembelian baju seragam sekolah,” Tegas Kabid. (*)
Kementrian Agama RI
Menag Dukung Penguatan Organisasi IAEI untuk Perkuat Ekonomi Umat
Kitasulsel–MAKASSAR Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menerima pengurus Indonesian Association of Islamic Economists (IAEI) di Masjid Istiqlal, Jakarta. Pertemuan ini membahas proses pembentukan struktur baru organisasi serta penguatan peran ekonomi Islam dalam pembangunan nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Tim Formatur Pengurus IAEI Mustafa Edwin Nasution melaporkan progres penyusunan kepengurusan baru, termasuk pembentukan tim formatur dan rencana pelantikan. Struktur organisasi akan diperluas dengan pembagian bidang dan komite untuk memperkuat fungsi kelembagaan.
“Struktur baru ini dirancang untuk memastikan IAEI semakin kontributif dalam pengembangan ekonomi umat, pendidikan ekonomi syariah, hingga penguatan ekosistem zakat dan wakaf nasional,” ujar Mustafa.
Indonesian Association of Islamic Economists (IAEI) adalah organisasi profesi yang mewadahi para ekonom dan akademisi di bidang ekonomi Islam di Indonesia. Didirikan untuk mengembangkan ilmu, riset, dan kebijakan ekonomi syariah, IAEI berperan mendorong penguatan ekosistem ekonomi syariah nasional melalui pendidikan, penelitian, dan kerja sama dengan pemerintah, lembaga pendidikan, serta industri keuangan syariah.
Ketua Formatur juga menyampaikan bahwa rapat pleno tim formatur akan digelar pada 9 November, sementara pelantikan pengurus direncanakan berlangsung pada akhir November di Jakarta. Organisasi ini kini memiliki lebih dari 7.000 anggota, terdiri dari akademisi, praktisi, serta pemangku kepentingan ekonomi syariah dari berbagai daerah.
Menag Nasaruddin Umar dalam tanggapannya menyampaikan apresiasi atas langkah IAEI memperkuat tata kelembagaan dan arah kerja strategisnya. Menurut Menag, ekonomi Islam tidak hanya berbicara soal instrumen keuangan, tetapi juga tanggung jawab moral untuk mewujudkan keadilan sosial.
“Kita tidak bisa berdakwah tanpa bicara ekonomi. Ekonomi adalah bagian dari misi kemanusiaan dan keagamaan. Ketika ketimpangan terjadi, maka agama hadir untuk mengingatkan, mengoreksi, dan membimbing,” ujar Menag, Senin (03/11/2025).
Ia menyinggung tantangan sosial yang masih dihadapi Indonesia, termasuk tingginya angka kemiskinan ekstrem. Menurut Menag, penguatan peran ekonomi syariah harus menjadi solusi yang konkret bagi masyarakat.
“Nilai-nilai kebajikan Islam harus menuntun transformasi ekonomi kita. Bukan hanya tumbuh, tetapi juga adil,” lanjutnya.
Menag menegaskan bahwa Kementerian Agama siap bersinergi dengan IAEI, baik dalam pengembangan riset ekonomi Islam, peningkatan literasi keuangan syariah, maupun penguatan peran zakat dan wakaf produktif.
“Kini saatnya memperkuat sinergi ulama, akademisi, dan praktisi ekonomi syariah. Kita ingin ekonomi umat tumbuh berdampingan dengan nilai moral dan spiritual,” ungkap Menag.
Pertemuan diakhiri dengan komitmen untuk menindaklanjuti kerja sama strategis antara Kemenag dan IAEI, termasuk dukungan terhadap program ekonomi kerakyatan dan kegiatan akademik di sektor ekonomi syariah. (*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap








You must be logged in to post a comment Login