Appi Punya Peluang Kendarai Demokrat, Meski Tak Pegang Surat Tugas

Published

2 bulan ago

9 Juli 2024

Kitasulsel–Makassar Bakal Calon Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin atau Appi memiliki peluang mengendarai Partai Demokrat di Pilkada Serentak 27 November mendatang. Meskipun Ketua Golkar Makassar itu tidak mengantongi surat tugas dari partai berlambang mercy itu.

Ketua Demokrat Sulsel, Ni’matullah Erbe mengatakan, surat tugas yang diberikan kepada kadernya, Adi Rasyid Ali dan Abdul Rahman Bando memiliki batas waktu dan belum final.

Serta surat tugas tersebut digunakan untuk mencukupkan koalisi pengusung dan mencari pasangan. Apabila indikator tersebut tidak terpenuhi, dukungan Demokrat akan berpindah ke kandidat lain.

“Namanya surat tugas, ada jangka waktunya, kalau sampai jangka waktunya, kita evaluasi. Masih terbuka untuk figur lain,” kata Ni’matullah kepada wartawan, Senin, (8/7/2024).

Menurut Wakil Ketua DPRD Sulsel itu, peluang Appi mengendarai Demokrat di Pilwali Makassar terbuka lebar. Apalagi mantan CEO PSM Makassar itu sudah mengikuti mekanisme penjaringan di Partai Demokrat, mulai pendaftaran hingga fit and proper tes atau uji kelayakan dan kepatutan.

“Figur lain, mendaftar dan ikut fit and proper tes, jadi ada peluang,” ucapnya.

Sebelumnya, Munafri Arifuddin atau Appi bermanuver di Demokrat untuk diusung di Pilwali Makassar. Meski tak diberi surat tugas, Appi melobi langsung Ketua Majelis Tinggi Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Pertemuan Ketua DPD Golkar Makassar itu dengan SBY dan AHY berlangsung di Surabaya, Sabtu (6/7/2024). Sebelum menemui SBY dan AHY, dia terlebih dahulu bertemu dengan Sekretaris Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat, Andi Alfian Mallarangeng Andi Alfian Mallarangeng dan Wakil Ketua Bappilu Andi Arief.

Appi mengaku, ikhtiar melobi DPP Demokrat agar bisa kembali diusung di Pilwali Makassar. Apalagi pada Pilwali sebelumnya, Demokrat menjadi salah satu partai penusungnya.

“Pada dasarnya karena Pilwalkot lalu kita sama-sama, sehingga tidak ada salahnya kalau kita sama-sama lagi. Walau pun kalau dengan Demokrat saja tentu belum cukup untuk mengusung,” jelasnya.

Diketahui, Demokrat di DPRD Makassar hanya mengantongi 3 kursi, sementara Golkar memiliki 6 kursi. Sehingga masih butuh 1 kursi lagi untuk bisa membuat koalisi agar mengung pasangan calon.***

DPR Makassar

Pj Gubernur dan DPRD Sulsel Sepakati APBD Sehat Tahun Anggaran 2025

Published

12 jam ago

20 September 2024

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–Makassar Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, menghadiri rapat Paripurna dengan agenda utama Persetujuan Bersama Gubernur dan DPRD Sulsel terhadap Ranperda APBD 2025, di Kantor DPRD Sulsel, Jumat, 20 September 2024.

Adapun Pendapatan Daerah sebesar Rp9,378 triliun lebih, Belanja Daerah sebesar Rp9,214 triliun lebih dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp164 miliar rupiah.

“Pada penyusunan dan pembahasan Anggaran Pendapat Belanja Daerah APBD Pokok 2025 juga diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait prioritas kebutuhan masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan.

Memiliki peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah daerah Sulawesi Selatan dalam menjalankan fungsinya,” kata Anggota DPRD Sulsel, Irwan Hamid saat menyampaikan laporan hasil kerja Badan Pekerja Badan Anggaran DPRD Sulawesi Selatan.

Lanjutnya, bahwa fungsi ini untuk pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan diberbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat, APBD juga sumber teknis dari idealisme yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang muaranya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Oleh karenanya dalam penyusunannya harus berdasarkan prinsip efisien, efektivitas, ekonomis dan tepat sasaran. Yang paling penting lagi, APBD harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan prioritas masyarakat dan punya kapasitas menyelesaikan sebagian besar problem masyarakat,” sebutnya.

Adapun Penjabat Gubernur Prof Zudan mengapresiasi hal ini yang merupakan paripurna terakhir dari masa jabatan DPRD Sulsel periode 2019-2024 ini untuk menyusun APBD sehat.

“Hari ini, hari terakhir rapat Paripurna setelah lima tahun anggota DPRD ini bekerja, bermitra dengan jajaran Pemerintah Provinsi. Nah hari ini ada legacy yang sangat bagus. Yaitu kehendak menyusun APBD yang sehat,” sebutnya.

Bahwa APBD sehat harus dilaksanakan dari APBD Perubahan 2024 dan APBD induk (2025). “Sehingga semua kewajiban pada pihak ketiga selesai. Tidak lagi tutup lubang gali lubang.

Tapi didesain dengan sistem penganggaran yang tepat. Yang compliance (memenuhi peraturan, prosedur dan segala standar yang ditetapkan) dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Hal lain disampaikan, bahwa DPRD, Gubernur dan TAPD itu menyepakati untuk pengembangan SDM, pemberian beasiswa bagi ASN, para mahasiswa, pelajar, tokoh yang berprestasi untuk diberikan beasiswa dalam rangka pengembangan SDM di Sulawesi Selatan.

Demikian juga pengembangan event-event budaya, pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, termasuk pengembangan pariwisata.

Selain itu, juga terus untuk fokus program nasional untuk menangani kemiskinan, stunting, inflasi, kemudian berbagai persoalan lain yang kita masukan ke dalam delapan program prioritas termasuk Program 4 Plus 2, stunting, gizi buruk, anak tidak sekolah, inflasi, kemiskinan, kemiskinan ekstrem. (*)