Triwulan II, Realisasi PAD DKP Sulsel Capai 50 Persen

Published

1 tahun ago

9 Juli 2024

Kitasulsel–Makassar Penggunaan jasa laboratorium (Lab) untuk uji kelayakan hasil laut menjadi salah satu pendorong pendapatan asli daerah (PAD) organisasi perangkat daerah (OPD) Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulawesi Selatan (Sulsel).

Kepala DKP Sulsel, Muhammad Ilyas menyampaikan, pada triwulan kedua (TW II) tahun anggaran 2024 ini, PAD dari OPD yang dipimpinnya itu sudah mencapai 50 persen dari target tahun ini.

Ia membeberkan, persentase PAD tersebut sudah mencapai 50,74 persen atau sekira Rp1 miliar lebih. “PAD kami di Dinas Kelautan dan Perikanan Sulsel sudah mencapai Rp 1 miliar lebih,” bebernya saat diwawancara Rakyat Sulsel, Selasa (9/7/2024).

Ia mengutarakan, untuk target PAD DKP Sulsel tahun ini hanya Rp2 miliar saja, target itu berlaku pasca perizinan sudah beralih pada pemerintah pusat. Kata dia, sebelumnya targer PAD DKP Sulsel Rp3 miliar.

Meski demikian, lanjut Ilyas, sumber PAD yang dikelola pihaknya itu masih memiliki kontribusi yang signifikan untuk Pemprov Sulsel, bahkan masuk kedalam lima besar PAD tertinggi Sulsel.

Sumber PAD itu seperti pengelolaan tambak, penggunaan laboratorium, penjualan benih dan benur untuk ikan air tawar, hingga pada pengelolaan pelabuhan.

Ia menyampaikan, untuk capaian PAD pertengahan tahun ini, itu didominasi dari penggunaan laboratorium milik DKP Sulsel, Kemudian pelabuhan, kemudian sewa tambak yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

“Jadi Laboratorium menjadi penyumbang PAD tertinggi itu, sebab mereka rutin terus melakukan pengujian untuk kebutuhan dan kualitas ekspor, komoditas perikanan.

Jadi kebanyakan mereka mendapatkan dari pihak swasta yang menggunakan jasa itu, untuk sertifikat uji, termasuk juga mendapatkan order dari Provinsi lain,” jelasnya. (*)

Kementrian Agama RI

Menag Resmikan Alih Status IAIN Ponorogo Jadi UIN Kiai Ageng Muhammad Besari

Published

10 jam ago

14 September 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–PONOROGO Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo resmi beralih status menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Ageng Muhammad Besari. Peresmian perubahan status ini dilakukan Menteri Agama Nasaruddin Umar, sekaligus meresmikan Gedung Pusat Sumber Belajar, Minggu (14/9/2025).

Gedung baru tersebut akan difungsikan sebagai pusat pendidikan sekaligus kantor layanan, mempertegas peran UIN Ponorogo sebagai pusat keilmuan dan pengabdian masyarakat.

Menag berharap dengan status universitas, UIN Ponorogo semakin produktif melahirkan generasi muda yang berakhlak, berilmu, dan berdaya saing global.

“Saya bangga dengan kampus-kampus yang bersih, asri, disiplin, dengan mahasiswa produktif dan sopan, serta dosen-dosen kreatif. InsyaAllah UIN Ponorogo bisa menjadi kampus yang membanggakan,” kata Menag.

Lebih lanjut, Menag mengingatkan bahwa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) memiliki peran lebih luas dibandingkan kampus umum. “Kampus UIN harus berbeda. Bukan hanya lembaga akademik, tetapi juga institusi dakwah,” pesan Menag.

“PTKIN tidak cukup hanya melahirkan ilmuwan, tapi juga intelektual dan cendekiawan. Ilmuwan itu tahu, intelektual mengamalkan, dan cendekiawan menghadirkan resonansi kebermanfaatan bagi masyarakat,” sambungnya.

Dalam sambutannya, Menag juga menyoroti suasana kampus yang hijau dan asri sebagai salah satu keunggulan UIN Ponorogo. “Kampus ini indah, hijau, dan sejuk. Banyak pepohonan dan hewan di sekitarnya. Suasana seperti ini akan membuat mahasiswa betah belajar,” ujarnya.

Menag menekankan bahwa keasrian kampus harus sejalan dengan kualitas akademik dan karakter mahasiswa. “Prasarananya sudah bagus, tinggal bagaimana kita merawatnya. Yang lebih penting adalah manusianya. Produk yang lahir dari UIN Ponorogo harus hebat dan terkenal, menjadi kebanggaan Ponorogo bahkan Indonesia,” tegasnya.

Peresmian ini turut dihadiri Rektor UIN Ponorogo, Bupati Ponorogo, Direktur Pendidikan Tinggi Islam, Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur, Kepala Kankemenag Ponorogo, serta para rektor PTKIN dari berbagai daerah. (*)