Triwulan II, Realisasi PAD DKP Sulsel Capai 50 Persen

Published

1 tahun ago

9 Juli 2024

Kitasulsel–Makassar Penggunaan jasa laboratorium (Lab) untuk uji kelayakan hasil laut menjadi salah satu pendorong pendapatan asli daerah (PAD) organisasi perangkat daerah (OPD) Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulawesi Selatan (Sulsel).

Kepala DKP Sulsel, Muhammad Ilyas menyampaikan, pada triwulan kedua (TW II) tahun anggaran 2024 ini, PAD dari OPD yang dipimpinnya itu sudah mencapai 50 persen dari target tahun ini.

Ia membeberkan, persentase PAD tersebut sudah mencapai 50,74 persen atau sekira Rp1 miliar lebih. “PAD kami di Dinas Kelautan dan Perikanan Sulsel sudah mencapai Rp 1 miliar lebih,” bebernya saat diwawancara Rakyat Sulsel, Selasa (9/7/2024).

Ia mengutarakan, untuk target PAD DKP Sulsel tahun ini hanya Rp2 miliar saja, target itu berlaku pasca perizinan sudah beralih pada pemerintah pusat. Kata dia, sebelumnya targer PAD DKP Sulsel Rp3 miliar.

Meski demikian, lanjut Ilyas, sumber PAD yang dikelola pihaknya itu masih memiliki kontribusi yang signifikan untuk Pemprov Sulsel, bahkan masuk kedalam lima besar PAD tertinggi Sulsel.

Sumber PAD itu seperti pengelolaan tambak, penggunaan laboratorium, penjualan benih dan benur untuk ikan air tawar, hingga pada pengelolaan pelabuhan.

Ia menyampaikan, untuk capaian PAD pertengahan tahun ini, itu didominasi dari penggunaan laboratorium milik DKP Sulsel, Kemudian pelabuhan, kemudian sewa tambak yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

“Jadi Laboratorium menjadi penyumbang PAD tertinggi itu, sebab mereka rutin terus melakukan pengujian untuk kebutuhan dan kualitas ekspor, komoditas perikanan.

Jadi kebanyakan mereka mendapatkan dari pihak swasta yang menggunakan jasa itu, untuk sertifikat uji, termasuk juga mendapatkan order dari Provinsi lain,” jelasnya. (*)

Kementrian Agama RI

Menag Dukung Penguatan Organisasi IAEI untuk Perkuat Ekonomi Umat

Published

11 jam ago

3 November 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menerima pengurus Indonesian Association of Islamic Economists (IAEI) di Masjid Istiqlal, Jakarta. Pertemuan ini membahas proses pembentukan struktur baru organisasi serta penguatan peran ekonomi Islam dalam pembangunan nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Tim Formatur Pengurus IAEI Mustafa Edwin Nasution melaporkan progres penyusunan kepengurusan baru, termasuk pembentukan tim formatur dan rencana pelantikan. Struktur organisasi akan diperluas dengan pembagian bidang dan komite untuk memperkuat fungsi kelembagaan.

“Struktur baru ini dirancang untuk memastikan IAEI semakin kontributif dalam pengembangan ekonomi umat, pendidikan ekonomi syariah, hingga penguatan ekosistem zakat dan wakaf nasional,” ujar Mustafa.

Indonesian Association of Islamic Economists (IAEI) adalah organisasi profesi yang mewadahi para ekonom dan akademisi di bidang ekonomi Islam di Indonesia. Didirikan untuk mengembangkan ilmu, riset, dan kebijakan ekonomi syariah, IAEI berperan mendorong penguatan ekosistem ekonomi syariah nasional melalui pendidikan, penelitian, dan kerja sama dengan pemerintah, lembaga pendidikan, serta industri keuangan syariah.

Ketua Formatur juga menyampaikan bahwa rapat pleno tim formatur akan digelar pada 9 November, sementara pelantikan pengurus direncanakan berlangsung pada akhir November di Jakarta. Organisasi ini kini memiliki lebih dari 7.000 anggota, terdiri dari akademisi, praktisi, serta pemangku kepentingan ekonomi syariah dari berbagai daerah.

Menag Nasaruddin Umar dalam tanggapannya menyampaikan apresiasi atas langkah IAEI memperkuat tata kelembagaan dan arah kerja strategisnya. Menurut Menag, ekonomi Islam tidak hanya berbicara soal instrumen keuangan, tetapi juga tanggung jawab moral untuk mewujudkan keadilan sosial.

“Kita tidak bisa berdakwah tanpa bicara ekonomi. Ekonomi adalah bagian dari misi kemanusiaan dan keagamaan. Ketika ketimpangan terjadi, maka agama hadir untuk mengingatkan, mengoreksi, dan membimbing,” ujar Menag, Senin (03/11/2025).

Ia menyinggung tantangan sosial yang masih dihadapi Indonesia, termasuk tingginya angka kemiskinan ekstrem. Menurut Menag, penguatan peran ekonomi syariah harus menjadi solusi yang konkret bagi masyarakat.

“Nilai-nilai kebajikan Islam harus menuntun transformasi ekonomi kita. Bukan hanya tumbuh, tetapi juga adil,” lanjutnya.

Menag menegaskan bahwa Kementerian Agama siap bersinergi dengan IAEI, baik dalam pengembangan riset ekonomi Islam, peningkatan literasi keuangan syariah, maupun penguatan peran zakat dan wakaf produktif.

“Kini saatnya memperkuat sinergi ulama, akademisi, dan praktisi ekonomi syariah. Kita ingin ekonomi umat tumbuh berdampingan dengan nilai moral dan spiritual,” ungkap Menag.

Pertemuan diakhiri dengan komitmen untuk menindaklanjuti kerja sama strategis antara Kemenag dan IAEI, termasuk dukungan terhadap program ekonomi kerakyatan dan kegiatan akademik di sektor ekonomi syariah. (*)