PKN Tegaskan Belum Bergabung dengan Koalisi Manapun untuk Pilwalkot Makassar

Published

2 bulan ago

13 Juli 2024

Kitasulsel–Makassar Menanggapi pemberitaan yang menyebutkan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) telah bergabung dalam “Koalisi Kerakyatan” yang dikomandoi oleh Partai Gelora untuk menghadapi Pemilihan Wali Kota Makassar, PKN dengan tegas menyatakan bahwa informasi tersebut tidak benar.

Nurhidayatullah B. Cottong, Sekretaris Umum PKN Sulawesi Selatan, menyampaikan bahwa hingga saat ini PKN belum bergabung dengan koalisi manapun.

“Kami saat ini sedang menunggu survei internal untuk menentukan calon kepala daerah potensial yang bisa kami usulkan ke pusat.

Keputusan ini akan kami ambil berdasarkan hasil survei tersebut, dan belum ada keputusan final mengenai arah koalisi kami,” jelasnya.

Pernyataan ini juga berlaku untuk 24 Kabupaten Kota di Sulawesi Selatan.

“Pada dasarnya, kami mengedepankan gagasan masing-masing calon kepala daerah.

PKN memiliki infrastruktur partai yang solid, SDM yang mumpuni meskipun kami adalah partai non parlemen,” tambah Nurhidayatullah.

Partai yang dikomandoi Anas Usbaningrum ini menegaskan bahwa setiap langkah politik yang diambil akan berdasarkan pada kajian dan survei yang mendalam.

“Kami berkomitmen untuk mengusung calon yang benar-benar memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk memimpin Makassar ke arah yang lebih baik.

Oleh karena itu, kami masih dalam proses penjajakan dan belum memutuskan untuk bergabung dengan koalisi manapun,” tambahnya.

Pernyataan ini diharapkan dapat meluruskan informasi yang beredar dan memberikan gambaran yang jelas mengenai posisi PKN dalam menghadapi Pilwalkot Makassar dan daerah-daerah lain di Sulawesi Selatan. (*)

DPR Makassar

Pj Gubernur dan DPRD Sulsel Sepakati APBD Sehat Tahun Anggaran 2025

Published

9 jam ago

20 September 2024

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–Makassar Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, menghadiri rapat Paripurna dengan agenda utama Persetujuan Bersama Gubernur dan DPRD Sulsel terhadap Ranperda APBD 2025, di Kantor DPRD Sulsel, Jumat, 20 September 2024.

Adapun Pendapatan Daerah sebesar Rp9,378 triliun lebih, Belanja Daerah sebesar Rp9,214 triliun lebih dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp164 miliar rupiah.

“Pada penyusunan dan pembahasan Anggaran Pendapat Belanja Daerah APBD Pokok 2025 juga diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait prioritas kebutuhan masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan.

Memiliki peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah daerah Sulawesi Selatan dalam menjalankan fungsinya,” kata Anggota DPRD Sulsel, Irwan Hamid saat menyampaikan laporan hasil kerja Badan Pekerja Badan Anggaran DPRD Sulawesi Selatan.

Lanjutnya, bahwa fungsi ini untuk pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan diberbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat, APBD juga sumber teknis dari idealisme yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang muaranya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Oleh karenanya dalam penyusunannya harus berdasarkan prinsip efisien, efektivitas, ekonomis dan tepat sasaran. Yang paling penting lagi, APBD harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan prioritas masyarakat dan punya kapasitas menyelesaikan sebagian besar problem masyarakat,” sebutnya.

Adapun Penjabat Gubernur Prof Zudan mengapresiasi hal ini yang merupakan paripurna terakhir dari masa jabatan DPRD Sulsel periode 2019-2024 ini untuk menyusun APBD sehat.

“Hari ini, hari terakhir rapat Paripurna setelah lima tahun anggota DPRD ini bekerja, bermitra dengan jajaran Pemerintah Provinsi. Nah hari ini ada legacy yang sangat bagus. Yaitu kehendak menyusun APBD yang sehat,” sebutnya.

Bahwa APBD sehat harus dilaksanakan dari APBD Perubahan 2024 dan APBD induk (2025). “Sehingga semua kewajiban pada pihak ketiga selesai. Tidak lagi tutup lubang gali lubang.

Tapi didesain dengan sistem penganggaran yang tepat. Yang compliance (memenuhi peraturan, prosedur dan segala standar yang ditetapkan) dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Hal lain disampaikan, bahwa DPRD, Gubernur dan TAPD itu menyepakati untuk pengembangan SDM, pemberian beasiswa bagi ASN, para mahasiswa, pelajar, tokoh yang berprestasi untuk diberikan beasiswa dalam rangka pengembangan SDM di Sulawesi Selatan.

Demikian juga pengembangan event-event budaya, pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, termasuk pengembangan pariwisata.

Selain itu, juga terus untuk fokus program nasional untuk menangani kemiskinan, stunting, inflasi, kemudian berbagai persoalan lain yang kita masukan ke dalam delapan program prioritas termasuk Program 4 Plus 2, stunting, gizi buruk, anak tidak sekolah, inflasi, kemiskinan, kemiskinan ekstrem. (*)