Lantik 4 Wakil Rektor dan Sejumlah Pejabat, Ini Pesan Rektor UNM Prof Karta

Published

2 bulan ago

15 Juli 2024

Kitasulsel–Makassar Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM) Prof Karta Jayadi melantik empat Wakil Rektor UNM dan sejumlah pejabat dalam lingkup UNM di Gedung Pascasarjana UNM, Senin (15/7/2024).

Kegiatan ini dirangkaikan dengan serah terima jabatan dan sumpah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan UNM.

Para Wakil Rektor UNM yang dilantik antara lain, Prof. Dr. Hj. Andi Aslinda, M.Si sebagai Wakil Rektor I, Prof. Dr. Ir. M. Ichsan Ali, M.T selalu Wakil Rektor II, Dr. Arifin Manggau, S.Pd. M.Sn sebagai Wakil Rektor III, dan Prof. Dr. Syahruddin sebagai Wakil Rektor IV.

Prof Karta mengatakan ada banyak wajah baru yang diangkat menjadi Wakil Rektor. Hal ini menandakan dinamika kepemimpinan di UNM berjalan.

Meski demikian, Prof Karta Jayadi menegaskan jika para Wakil Rektor yang dilantik secara karir akademik adalah wajah lama.

“Apakah dia yang terbaik? Tergantung cara kita mengukurnya. Tapi saya yakin mereka yang dilantik hari ini adalah mereka yang mampu menjalankan tugas sesuai dengan visi-misi UNM selama ini, termasuk visi-misi saya do 2024-2028,” ujarnya.

Prof Karta pun berharap para Wakil Rektor yang dilantik menjalankan fungsinya dengan baik sesuai dengan tupoksinya masing-masing.

Misalnya Wakil Rektor I di bidang akademik, dia harus mampu memetakan proses-proses akademik secara standar dan dia juga harus meningkatkan indeks kinerja utama yang terkait dengan bidang tugasnya.

Prof Karta Jayadi memberi penekanan khusus para Wakil Rektor III karena tugasnya terbilang berat, yakni mengurusi mahasiswa.

Dia harus mampu beradaptasi dengan mahasiswa dan juga harus mampu mendengarkan curahan mahasiswa berdasarkan pada aturan yang berlaku.

Pada intinya, menurut guru besar antropologi seni ini, setiap Wakil Rektor diharapkan mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

“Saya tidak paksa untuk melakukan percepatan tapi tetap ada target. Ketika tidak tercapai target di situ kita akan bantu semua. Saya akan melibatkan orang lain untuk itu,” tandasnya. (*)

DPR Makassar

Pj Gubernur dan DPRD Sulsel Sepakati APBD Sehat Tahun Anggaran 2025

Published

9 jam ago

20 September 2024

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–Makassar Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, menghadiri rapat Paripurna dengan agenda utama Persetujuan Bersama Gubernur dan DPRD Sulsel terhadap Ranperda APBD 2025, di Kantor DPRD Sulsel, Jumat, 20 September 2024.

Adapun Pendapatan Daerah sebesar Rp9,378 triliun lebih, Belanja Daerah sebesar Rp9,214 triliun lebih dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp164 miliar rupiah.

“Pada penyusunan dan pembahasan Anggaran Pendapat Belanja Daerah APBD Pokok 2025 juga diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait prioritas kebutuhan masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan.

Memiliki peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah daerah Sulawesi Selatan dalam menjalankan fungsinya,” kata Anggota DPRD Sulsel, Irwan Hamid saat menyampaikan laporan hasil kerja Badan Pekerja Badan Anggaran DPRD Sulawesi Selatan.

Lanjutnya, bahwa fungsi ini untuk pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan diberbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat, APBD juga sumber teknis dari idealisme yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang muaranya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Oleh karenanya dalam penyusunannya harus berdasarkan prinsip efisien, efektivitas, ekonomis dan tepat sasaran. Yang paling penting lagi, APBD harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan prioritas masyarakat dan punya kapasitas menyelesaikan sebagian besar problem masyarakat,” sebutnya.

Adapun Penjabat Gubernur Prof Zudan mengapresiasi hal ini yang merupakan paripurna terakhir dari masa jabatan DPRD Sulsel periode 2019-2024 ini untuk menyusun APBD sehat.

“Hari ini, hari terakhir rapat Paripurna setelah lima tahun anggota DPRD ini bekerja, bermitra dengan jajaran Pemerintah Provinsi. Nah hari ini ada legacy yang sangat bagus. Yaitu kehendak menyusun APBD yang sehat,” sebutnya.

Bahwa APBD sehat harus dilaksanakan dari APBD Perubahan 2024 dan APBD induk (2025). “Sehingga semua kewajiban pada pihak ketiga selesai. Tidak lagi tutup lubang gali lubang.

Tapi didesain dengan sistem penganggaran yang tepat. Yang compliance (memenuhi peraturan, prosedur dan segala standar yang ditetapkan) dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Hal lain disampaikan, bahwa DPRD, Gubernur dan TAPD itu menyepakati untuk pengembangan SDM, pemberian beasiswa bagi ASN, para mahasiswa, pelajar, tokoh yang berprestasi untuk diberikan beasiswa dalam rangka pengembangan SDM di Sulawesi Selatan.

Demikian juga pengembangan event-event budaya, pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, termasuk pengembangan pariwisata.

Selain itu, juga terus untuk fokus program nasional untuk menangani kemiskinan, stunting, inflasi, kemudian berbagai persoalan lain yang kita masukan ke dalam delapan program prioritas termasuk Program 4 Plus 2, stunting, gizi buruk, anak tidak sekolah, inflasi, kemiskinan, kemiskinan ekstrem. (*)