Surat Tugas Bukan Jaminan, Ketua Demokrat Sulsel: Masih 50 Persen

Published

2 bulan ago

16 Juli 2024

Kitasulsel–Makassar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Demokrat segera mengeluarkan rekomendasi berpasangan untuk bakal calon kepala daerah.

Sebelumnya, partai besutan Agus Harimurti Yudhoyono itu telah menerbitkan rekomendasi untuk satu orang beberapa pekan lalu.

Ketua Demokrat Sulsel Ni’matullah menjelaskan, surat rekomendasi nantinya bukan jaminan mereka diusung oleh Partai Demokrat. Syarat mendaftar, pasangan wajib mengantongi rekomendasi bentuk B1-KWK.

“Peluang diusung 50 persen yang mendapatkan surat tugas,” kata Ni’matullah, Selasa (16/7).

ADiketahui, mereka telah mendapatkan rekomendasi Partai Demokrat untuk Pilkada di Sulsel diantaranya Darmawangsyah Muin-Rismawati Kadir Nyampa (Gowa), Andi Rosman-Baso Rahmanuddin (Wajo), Chaidir Syam-Suhartina Buhari (Maros) dan Muhammad Nasyit Umar – Andi Muhammad Nur Al Bisry Nurdin Halid (Sinjai).

Sementara, rekomendasi perseorangan yakni Ady Ansar, Nasir Ali (Selayar) ,Taqyuddin Djabbar, Rahmat Syam Alam (Parepare) Fachruddin MB (Enrekang), Trisal Tahir (Palopo), Andi Muhammad Khaerul Akbar (Pangkep), Rustan Sailong (Bone) dan Sindawa Tarang (Takalar).

Kemudian, Rahman Bando, Adi Rasyid Ali (Makassar), dr Zadrak (Tana Toraja), Muhammad Yusuf DM, Mashur Bin Mohd. Alias (Sidrap), Muzayyin Arif (Sinjai), Frederik Victor Palimbong (Toraja Utara), Suaib Mansur (Luwu Utara) dan Ahmad Jaya Marabuli (Pinrang).

Adapun kandidat calon wakil ada Devy Bijak (Luwu), Jon Diplomasi (Tana Toraja) dan Marthen Rante Tondok (Toraja Utara).

“Kan dalam surat tugas yang kami keluarkan itu ada syaratnya, harus mencukupkan jumlah koalisi, siapa pasangannya. Kiita juga mau melihat bagaimana eletoralnya. Kan kita mau menang,” bebernya.

Bahkan, kata dia, saat ini Demokrat sudah memiliki hasil survei internal dan simulasi paket.

“Ini sementara kami akan kaji bagaimana peluang untuk menang. Kan kita ini mau menang,” tegasnya lagi.

Wakil ketua DPRD Sulsel ini menyebutkan jika rekomendasi berpaket tersebut akan keluar secara bertahap. “Kemungkinan pekan depan 7 rekomendasi berpaket, akhir bulan Juli ini 10 dan Agustus 7,” jelasnya. (*)

DPR Makassar

Pj Gubernur dan DPRD Sulsel Sepakati APBD Sehat Tahun Anggaran 2025

Published

9 jam ago

20 September 2024

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–Makassar Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, menghadiri rapat Paripurna dengan agenda utama Persetujuan Bersama Gubernur dan DPRD Sulsel terhadap Ranperda APBD 2025, di Kantor DPRD Sulsel, Jumat, 20 September 2024.

Adapun Pendapatan Daerah sebesar Rp9,378 triliun lebih, Belanja Daerah sebesar Rp9,214 triliun lebih dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp164 miliar rupiah.

“Pada penyusunan dan pembahasan Anggaran Pendapat Belanja Daerah APBD Pokok 2025 juga diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait prioritas kebutuhan masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan.

Memiliki peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah daerah Sulawesi Selatan dalam menjalankan fungsinya,” kata Anggota DPRD Sulsel, Irwan Hamid saat menyampaikan laporan hasil kerja Badan Pekerja Badan Anggaran DPRD Sulawesi Selatan.

Lanjutnya, bahwa fungsi ini untuk pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan diberbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat, APBD juga sumber teknis dari idealisme yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang muaranya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Oleh karenanya dalam penyusunannya harus berdasarkan prinsip efisien, efektivitas, ekonomis dan tepat sasaran. Yang paling penting lagi, APBD harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan prioritas masyarakat dan punya kapasitas menyelesaikan sebagian besar problem masyarakat,” sebutnya.

Adapun Penjabat Gubernur Prof Zudan mengapresiasi hal ini yang merupakan paripurna terakhir dari masa jabatan DPRD Sulsel periode 2019-2024 ini untuk menyusun APBD sehat.

“Hari ini, hari terakhir rapat Paripurna setelah lima tahun anggota DPRD ini bekerja, bermitra dengan jajaran Pemerintah Provinsi. Nah hari ini ada legacy yang sangat bagus. Yaitu kehendak menyusun APBD yang sehat,” sebutnya.

Bahwa APBD sehat harus dilaksanakan dari APBD Perubahan 2024 dan APBD induk (2025). “Sehingga semua kewajiban pada pihak ketiga selesai. Tidak lagi tutup lubang gali lubang.

Tapi didesain dengan sistem penganggaran yang tepat. Yang compliance (memenuhi peraturan, prosedur dan segala standar yang ditetapkan) dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Hal lain disampaikan, bahwa DPRD, Gubernur dan TAPD itu menyepakati untuk pengembangan SDM, pemberian beasiswa bagi ASN, para mahasiswa, pelajar, tokoh yang berprestasi untuk diberikan beasiswa dalam rangka pengembangan SDM di Sulawesi Selatan.

Demikian juga pengembangan event-event budaya, pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, termasuk pengembangan pariwisata.

Selain itu, juga terus untuk fokus program nasional untuk menangani kemiskinan, stunting, inflasi, kemudian berbagai persoalan lain yang kita masukan ke dalam delapan program prioritas termasuk Program 4 Plus 2, stunting, gizi buruk, anak tidak sekolah, inflasi, kemiskinan, kemiskinan ekstrem. (*)