Wali Kota Danny Pomanto Persiapkan Perwali untuk Melanjutkan Program RISE

Published

2 bulan ago

18 Juli 2024

Kitasulsel–Makassar Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto berencana membuat regulasi berupa Peraturan Wali Kota atau Perwali untuk melanjutkannya program Revitalising Informal Settlement and their Environment (RISE).

“Saya akan buat peraturan wali kota spesial untuk RISE agar program ini berkesinambungan,” kata Ramdhan Pomanto pada sela-sela acara Kegiatan Simposium Pemkot Makassar dan Dinner Bersama Monash University of Australia di Tokka Tena Rata, Rabu, 17 Juli 2024.

Danny Pomanto sapaan akrabnya mengaku bakal menyiapkan satu slot anggaran demi keberlanjutan program yang berkaitan dengan lingkungan ini.

Langkah itu, jelas dia, ialah sebuah tanda komitmen Pemkot Makassar terhadap lingkungan dan alam.

Danny juga menjelaskan bahwa RISE sendiri dalah berkah bagi Makassar. Makanya harus disyukuri, dipelihara.

“RISE adalah Siri’na pacce kita. Kini sudah terbentuk ‘titik’, selanjutnya akan menjadi ‘garis’, lalu ruang dan kehidupan,” jelasnya, bangga.

Apalagi, ini merupakan pengalaman pertama Makassar dan telah berkomitmen untuk menjadikan kota ini rendah karbon.

Direktur Eksekutif Monash University, masing-masing Diego Ramires, Karin Ledder juga Tony Wong sangat berterimakasih kepada wali kota dua periode ini.

Lantaran memiliki kepemimpinan yang luar biasa dan memiliki pemikiran masa depan yang luar biasa.

“saya bangga dengan tim RISE yang ada di Makassar juga dengan kepemimpinan Danny Pomanto,” kata Diego pada sela-sela sambutannya.

Begitu pun dengan Karin. Dia bilang, Danny Pomanto mampu mengkonsolidasikan masyarakat juga masing-masing dinas sehingga membantu keberhasilan program RISE ini.

Di samping itu dia memuji suasana Kota Makassar yang begitu indah juga orang-orangnya yang ramah.

Sebagaimana diketahui, RISE sangat sesuai dengan kebutuhan saat ini. Program RISE ramah lingkungan.

Seperti pengolahan air limbah dari toilet diolah dengan teknologi yang sudah diteliti. Jadi mengubah paradigma tentang penanganan air kotor atau air limbah yang kerap memfokuskan pada penggunaan alat dan bahan kimia.

Program RISE juga tidak hanya menyelesaikan masalah sanitasi tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya air.

Sejauh ini RISE sudah diterapkan di Untia, Alla-Alla, Bonelengga, Barombong, Tallo dan Bulurokeng Biringkanaya. (*)

DPR Makassar

Pj Gubernur dan DPRD Sulsel Sepakati APBD Sehat Tahun Anggaran 2025

Published

8 jam ago

20 September 2024

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–Makassar Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, menghadiri rapat Paripurna dengan agenda utama Persetujuan Bersama Gubernur dan DPRD Sulsel terhadap Ranperda APBD 2025, di Kantor DPRD Sulsel, Jumat, 20 September 2024.

Adapun Pendapatan Daerah sebesar Rp9,378 triliun lebih, Belanja Daerah sebesar Rp9,214 triliun lebih dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp164 miliar rupiah.

“Pada penyusunan dan pembahasan Anggaran Pendapat Belanja Daerah APBD Pokok 2025 juga diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait prioritas kebutuhan masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan.

Memiliki peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah daerah Sulawesi Selatan dalam menjalankan fungsinya,” kata Anggota DPRD Sulsel, Irwan Hamid saat menyampaikan laporan hasil kerja Badan Pekerja Badan Anggaran DPRD Sulawesi Selatan.

Lanjutnya, bahwa fungsi ini untuk pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan diberbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat, APBD juga sumber teknis dari idealisme yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang muaranya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Oleh karenanya dalam penyusunannya harus berdasarkan prinsip efisien, efektivitas, ekonomis dan tepat sasaran. Yang paling penting lagi, APBD harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan prioritas masyarakat dan punya kapasitas menyelesaikan sebagian besar problem masyarakat,” sebutnya.

Adapun Penjabat Gubernur Prof Zudan mengapresiasi hal ini yang merupakan paripurna terakhir dari masa jabatan DPRD Sulsel periode 2019-2024 ini untuk menyusun APBD sehat.

“Hari ini, hari terakhir rapat Paripurna setelah lima tahun anggota DPRD ini bekerja, bermitra dengan jajaran Pemerintah Provinsi. Nah hari ini ada legacy yang sangat bagus. Yaitu kehendak menyusun APBD yang sehat,” sebutnya.

Bahwa APBD sehat harus dilaksanakan dari APBD Perubahan 2024 dan APBD induk (2025). “Sehingga semua kewajiban pada pihak ketiga selesai. Tidak lagi tutup lubang gali lubang.

Tapi didesain dengan sistem penganggaran yang tepat. Yang compliance (memenuhi peraturan, prosedur dan segala standar yang ditetapkan) dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Hal lain disampaikan, bahwa DPRD, Gubernur dan TAPD itu menyepakati untuk pengembangan SDM, pemberian beasiswa bagi ASN, para mahasiswa, pelajar, tokoh yang berprestasi untuk diberikan beasiswa dalam rangka pengembangan SDM di Sulawesi Selatan.

Demikian juga pengembangan event-event budaya, pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, termasuk pengembangan pariwisata.

Selain itu, juga terus untuk fokus program nasional untuk menangani kemiskinan, stunting, inflasi, kemudian berbagai persoalan lain yang kita masukan ke dalam delapan program prioritas termasuk Program 4 Plus 2, stunting, gizi buruk, anak tidak sekolah, inflasi, kemiskinan, kemiskinan ekstrem. (*)