Connect with us

MUI Makassar Gelar FGD Lintas Ormas untuk Perkuat Ukhuwah

Published

on

Kitasulsel–Makassar Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Makassar, Sulawesi Selatan, menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Karebosi Premier Makassar, Selasa (23/7/2024).

FGD ini menghadirkan ormas-ormas dan perwakilan MUI kecamatan se-Kota Makassar.

FGD mengangkat tema “Penguatan Ukhuwah Berbasis Moderasi Beragama”. Para pembicara yang hadir yakni Ketua Dewan Syuro Wahdah Islamiyah Makassar, KH. Ikhwan Abdul Jalil, Wakil Pimpinan Muhammadiyah Makassar KH. Sudirman, dan Ketua Komisi Ukhuwah MUI Makassar, KH. Mahmud Suyuti. FGD dipandu oleh Hasan Pinang, S.Ag.

Ratusan peserta tampak hadir dalam kegiatan tersebut. Selain unsur MUI Kecamatan, Pengurus MUI Kota Makassar sendiri hadir lengkap, di antaranya Ketua MUI Makassar, AGH. Syekh Dr. H. Baharuddin HS, Sekertaris Umum Dr. KH Masykur Yusuf dan Bendahara Umum Drs. HM. Yunus HJ, dan pengurus teras lainnya.

Kegiatan FGD dibuka Walikota Makassar diwakili Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Ormas Kesbangpol Makassar, Chaidir, S.STP, M.Si. Chaidir berharap MUI dan Pemkot terus bekerjasama dalam menjunjung tinggi untuk merawat toleransi di Kota Makassar yang merupakan kota metropolitan.

“Saya mewakili Walikota Makassar sangat mengapresiasi kegiatan ini. Semoga semakin memperkuat persatuan antar umat dan sesama umat,” katanya.

Ketua MUI Makassar, AGH. Syekh Dr. H. Baharuddin HS, dalam sambutannya menegaskan pentingnya memahami konsep moderasi untuk menguatkan ukhuwah dan toleransi.

Oleh karena, katanya, diskusi mengenai tema tersebut menjadi sangat penting di tengah keragaman pemikir dan dan pendapat umat Islam.

“Moderasi atau wasathiyah harus mampu memperkuat ukhuwah di antara kita, baik ukhuwah Islamiyah yaitu persaudaraan sesama umat Islam, ukhuwah wathaniyah adalah persatuan dalam ikatan kebangsaan,dan ukhuwah basyariah yaitu persaudaraan sesama umat manusia,” tandas Syekh Baharuddin.

Ia juga berharap kepada peserta FGD agar menyampaikan hasil diskusi nantinya kepada keluarga, dan semua umat Islam agar tetap mengamalkan ukhuwah ini sehingga terciptanya rasa keamanan dan kedamaian.

Wakil Pimpinan Muhammadiyah Makassar KH. Sudirman dalam materinya mengatakan umat Islam saatnya jangan memperbesar perbedaaan mazhab karena suda merupakan sunnatullah.

“Kami di Muhammadyah tidak mempersoalkan perbedaan mazhab karena masing-masing punya landasan yang kuat, ” katanya.

Ia juga menyayangkan banyak masyarakat yang tidak paham agama tapi ikut memberi komentar di media sosial. “Kita sangat menyayangkan hari ini banyak yang berkomentar agama yang bukan ahlinya seperti di Media sosial sehingga umat semakin bingung, ” katanya.

KH Ikhwan Abd Jal Ketua Dewan Syuro Wahdah Islamiyah Makassar, KH. Ikhwan Abdul Jalil, juga menambahkan bahwa persaudaraan seharusnya tak perlu ada prsyarat atau agenda tertentu. Tapi persaudaraan harus dibangun karena Allah semata

“Persaudaraan dan persatuan adalah buah dari akhlak yang baik, sementara perpecahan adalah buah dari akhlak yang buruk”, ungkap KH Ikhwan Jalil.

Sementara itu, Ketua Komisi Ukhuwah Kota Makassar, KH Mahmud Suyuti, menegaskan bahwa proyek pertama yang dilakukan Rasulullah ketika sampai di Madinah adalah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Anshar.

“Ini menunjukkan bahwa persaudaraan adalah hal yang paling penting dalam Islam”, ungkapnya.

Mahmud Suyuti menutup paparan materinya dengan mengatakan bahwa hidup dengan keragaman, memang bisa menjadi berkah, namun bisa juga menjadi musibah.

Namun, kalau tidak mau hidup dengan keberagaman atau tidak menghargai keberagaman, Mahmud Suyuti mempersilakan untuk hidup di hutan saja. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DPR Makassar

Pj Gubernur dan DPRD Sulsel Sepakati APBD Sehat Tahun Anggaran 2025

Published

on

Kitasulsel–Makassar Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, menghadiri rapat Paripurna dengan agenda utama Persetujuan Bersama Gubernur dan DPRD Sulsel terhadap Ranperda APBD 2025, di Kantor DPRD Sulsel, Jumat, 20 September 2024.

Adapun Pendapatan Daerah sebesar Rp9,378 triliun lebih, Belanja Daerah sebesar Rp9,214 triliun lebih dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp164 miliar rupiah.

“Pada penyusunan dan pembahasan Anggaran Pendapat Belanja Daerah APBD Pokok 2025 juga diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait prioritas kebutuhan masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan.

Memiliki peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah daerah Sulawesi Selatan dalam menjalankan fungsinya,” kata Anggota DPRD Sulsel, Irwan Hamid saat menyampaikan laporan hasil kerja Badan Pekerja Badan Anggaran DPRD Sulawesi Selatan.

Lanjutnya, bahwa fungsi ini untuk pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan diberbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat, APBD juga sumber teknis dari idealisme yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang muaranya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Oleh karenanya dalam penyusunannya harus berdasarkan prinsip efisien, efektivitas, ekonomis dan tepat sasaran. Yang paling penting lagi, APBD harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan prioritas masyarakat dan punya kapasitas menyelesaikan sebagian besar problem masyarakat,” sebutnya.

Adapun Penjabat Gubernur Prof Zudan mengapresiasi hal ini yang merupakan paripurna terakhir dari masa jabatan DPRD Sulsel periode 2019-2024 ini untuk menyusun APBD sehat.

“Hari ini, hari terakhir rapat Paripurna setelah lima tahun anggota DPRD ini bekerja, bermitra dengan jajaran Pemerintah Provinsi. Nah hari ini ada legacy yang sangat bagus. Yaitu kehendak menyusun APBD yang sehat,” sebutnya.

Bahwa APBD sehat harus dilaksanakan dari APBD Perubahan 2024 dan APBD induk (2025). “Sehingga semua kewajiban pada pihak ketiga selesai. Tidak lagi tutup lubang gali lubang.

Tapi didesain dengan sistem penganggaran yang tepat. Yang compliance (memenuhi peraturan, prosedur dan segala standar yang ditetapkan) dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Hal lain disampaikan, bahwa DPRD, Gubernur dan TAPD itu menyepakati untuk pengembangan SDM, pemberian beasiswa bagi ASN, para mahasiswa, pelajar, tokoh yang berprestasi untuk diberikan beasiswa dalam rangka pengembangan SDM di Sulawesi Selatan.

Demikian juga pengembangan event-event budaya, pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, termasuk pengembangan pariwisata.

Selain itu, juga terus untuk fokus program nasional untuk menangani kemiskinan, stunting, inflasi, kemudian berbagai persoalan lain yang kita masukan ke dalam delapan program prioritas termasuk Program 4 Plus 2, stunting, gizi buruk, anak tidak sekolah, inflasi, kemiskinan, kemiskinan ekstrem. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.