Connect with us

Soal Polemik SD Inpres Pajjaiang, Muhyiddin: Mudah-mudahan Pekan ini Direlokasi

Published

on

Kitasulsel–Makassar Kepala Sekolah SD Inpres Sudiang, Intan membeberkan siswa SD Negeri Inpres Pajjaiang di Kota Makassar, yang mengalami penyegelan oleh ahli waris lahan sekolah, hingga saat ini masih melangsungkan kegiatan belajar-mengajar dengan cara daring.

Rencana relokasi ke SMP 16 pun belum bisa dilakukan sebab masih dalam tahap persiapan.

Untuk diketahui polemik penyegelan SD Inpres Pajjaiang sudah terjadi kali kedua. Pertama pada Januari 2024 lalu, dan kali keduanya kembali dilakukan oleh pihak yang mengaku ahli waris atas lahan tersebut pada Juli 2024 ini.

Hal ini imbas berimbas panjang pada kegiatan belajar mengajar yang tidak normal. Siswa harus disekolahkan dari rumah, sebab akses masuk ke sekolah tertutup dan karena pagar sekolah disegel dengan gembok.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Muhyiddin, mengatakan kondisi tersebut membuat kekhawatiran yang cukup tinggi terkait nasib para peserta didik di sekolah itu.

Terlebih, ada 3 sekolah di dalam kompleks SD Negeri Pajjaiang yang terdiri dari 1.000-an siswa. Sekolah itu adalah SD Negeri Inpres Pajjaiang yaitu SD Inpres Pajjaiang, SD Negeri Pajjaiang, SD Inpres Sudiang.

“Saya tidak pikir lahan, tapi bagaimana siswa tetap belajar. Relokasi adalah solusi. Tidak ada hubungannya dengan hukum, justru Kita melanggar kalau anak-anak tidak sekolah,” kata Muhyiddin, Selasa (30/7/2024).

Katanya, relokasi siswa akan dilakukan secepatnya, meski sebelumnya Ia sempat memprediksi siswa akan mulai melakukan aktivitas belajar mengajar secara tatap muka pada Senin pekan ini.

“Kita akan relokasi secepatnya, saat ini masih ada sedikit kendala,” ujarnya.

Ia menekankan, pihaknya tidak ingin proses kegiatan belajar-mengajar siswa terganggu akibat sengketa lahan.

“Relokasi mudah-mudahan minggu ini selesai karena kebetulan Saya di Jakarta, sekaligus Saya laporkan juga di kementerian terkait hal ini,” tandas Muhyiddin. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Politics

Seto-Kiki Gratiskan Iuran Sampah untuk Warga Berpenghasilan Rendah di Makassar

Published

on

Kitasulsel–Makassar Bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Andi Seto Gadhista Asapa dan Rezki Mulfiati Lutfi (Sehati) berkomitmen meringankan beban hidup masyarakat berpenghasilan rendah dengan menggratiskan iuran sampah.

Seto menegaskan bahwa pembebasan retribusi sampah ini merupakan wujud kepedulian terhadap kelompok rentan di tengah tantangan ekonomi saat ini. “Kami akan menggratiskan biaya retribusi sampah bagi masyarakat berpendapatan rendah. Program ini sudah tertuang dalam visi misi Sehati,” ucap Seto.

Pria yang lahir dan besar di Kota Makassar ini menambahkan, warga berpenghasilan menengah ke atas serta pelaku industri tetap akan dikenakan biaya retribusi sampah, sebagai salah satu upaya menjaga Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Untuk mereka yang berpenghasilan tinggi, retribusi tetap akan dikenakan agar pemerintah memiliki sumber pendapatan yang berkelanjutan,” jelas Seto yang kini berusia 40 tahun.

Bupati Sinjai periode 2018-2023 ini menjelaskan, pasangan Sehati akan mengedepankan transparansi terkait data penerima kebijakan ini, termasuk bantuan sosial bila diamanahkan memimpin Kota Makassar selama lima tahun ke depan.

“Nanti akan ada data terpadu di Dinas Sosial yang disebarkan ke kelurahan-kelurahan. Setiap tiga bulan sekali, data ini akan dievaluasi untuk memastikan bahwa penerima bantuan benar-benar yang membutuhkan,” terang Seto.

Jubir Muda Sehati, Jafar Shadiq, menambahkan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen Tim Sehati untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meringankan beban ekonomi kelompok rentan.

“Kami memahami bahwa di tengah situasi ekonomi saat ini, banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Oleh karena itu, Tim Sehati mengambil langkah konkret dengan menggratiskan retribusi sampah, agar sedikit meringankan beban mereka,” ujar Jafar.

Menurutnya, kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan dan mengajak masyarakat berpartisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan tanpa khawatir dengan biaya tambahan.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap warga, terutama mereka yang kurang mampu, dapat hidup di lingkungan yang bersih tanpa harus terbebani oleh biaya retribusi sampah. Ini juga diharapkan akan memotivasi mereka untuk lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan sekitar,” pungkas Jafar (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.