Connect with us

Anggota DPR RI Sosialisasi Gemar Makan Ikan di Kecamatan Panakkukang

Published

on

Kitasulsel–Makassar Camat Panakkukang, Muhammad Ari Fadli menerima kunjungan Anggota Komisi IV DPR RI, Azikin Solthan di Kantor Kecamatan Panakkukang, Rabu (31/7/2024).

Ari didampingi Ketua TP PKK Kecamatan Panakkukang, Isna Ari Fadli serta Lurah se Kecamatan Panakkukang.

Kunjungan ini dalam rangka sosisalisasi gemar makan ikan untuk pencegahan gizi buruk dan penurunan angka stunting, khususnya di Kecamatan Panakkukang.

Azikin Solthan menyebut program ini sangat bermanfaat untuk mencegah stunting.

“Ini menjadi salah satu upaya untuk menurunkan angka stunting di Kecamatan Panakkukang, sehingga kunjungan ini tentu cukup baik untuk masyarakat, dan kami akan melanjutkan,” ujarnya.

Pasca melaksanakan sosialisasi, Azikin Solthan lalu membagikan Ikan segar dan olahan ikan kepada ibu hamil, bayi lima tahun dan bayi dua tahun yang beresiko stunting.

Sementara itu, Ari Fadli berterima kasih, Kecamatan Panakkukang ditunjuk dalam pelaksanaan program sosialisasi gemar makan ikan.

“Kecamatan Panakkukang memang menjadi salah satu atensi Pemerintah Kota Makassar terkait penanganan stunting di Kota Makassar,” ujarnya.

Gerakan memasyarakatkan makan ikan merupakan program nasional yang dicanangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2004.

Tujuannya adalah untuk mengkampanyekan akan pentingnya manfaat makan ikan sejak dini, karena banyaknya kandungan gizi pada ikan yang penting untuk pertumbuhan dan kecerdasan otak. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Makassar

Menuju Kesetaraan Regulasi Penyiaran Berbasis Internet dan Konvensional

Published

on

Kitasulsel–Makassar Pengaturan konten pada lembaga penyiaran, hingga saat ini, masih berpegang pada Undang-Undang Pers, Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta regulasi turunan lainnya yang juga diatur dalam perundang-undangan.

Namun demikian, belum ada satu pun aturan yang menata secara spesifik tentang konten media yang disiarkan melalui medium internet.

Padahal, perkembangan teknologi informasi terkini, sudah mulai menggeser konsumsi publik dari media konvensional free to air pada media berbasis internet.

Dengan demikian, pengaturan secara formal atas pengelolaan konten media yang disebarluaskan melalui internet menjadi kebutuhan yang mendesak.

Pengaturan ini sebagai bentuk perlindungan pada publik atas potensi munculnya residu dari keberlimpahan konten yang hadir melalui internet.

Dinamika tersebut sejatinya mendapatkan jalan keluar dengan hadirnya Undang-Undang Penyiaran yang baru.

Sambil menanti hadirnya regulasi yang baru ini, Komisi Penyiaran Indonsia (KPI) terus melakukan sosialisasi dan diskusi bersama pemangku kepentingan penyiaran, tentang pentingnya kehadiran regulasi penyiaran yang setara lewat berbagai medium.

Untuk itu, KPI menggelar Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) yang mengikutsertakan berbagai kelompok masyarakat dengan narasumber kalangan akademisi, pemerhati media dan juga kelompok masyarakat sipil, di Makassar (21/9/2024).

Tercatat Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, Prof Judhariksawan, Dr Bachtiar Maddutuang dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) AMKOP Makassar, Rusdin Tompo selaku Pemerhati Media, Fachruddin Palapa dari Masyarakat Anti Hoax dan Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) dan Alem Pebri Sonny dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin Makassar.

Turut hadir pula dalam diskusi tersebut, Ketua KPI Pusat Ubaidillah, Wakil Ketua KPI Pusat Mohamad Reza, Koordinator Bidang Pengelolaan Kebijakan dan Sistem Penyiaran KPI Pusat Muhammad Hasrul Hasan, Anggota KPI Pusat Bidang Pengawasan Isi Siaran Aliyah, dan Anggota KPI Pusat Bidang Kelembagaan Mimah Susanti.

Saat ini, televisi, radio dan juga media cetak memiliki pagar api yang jelas bagi para pengelolanya dalam menghadirkan konten ke tengah masyarakat.

Kita mengenal adanya Kode Etik Jurnalistik untuk produk-produk jurnalistik dan juga ada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 & SPS) untuk semua konten di televisi dan radio.

Tapi untuk konten dari media sosial, seperti siaran langsung di facebook dan instagram atau video pendek di youtube dan tiktok, hingga saat ini belum ada pengaturan rinci. Padahal, pada media tersebut ratusan juta mata publik teralihkan, termasuk juga pendapatan iklan dari lembaga penyiaran.

KPI berharap diskusi ini dapat menampung aspirasi publik terkait konten media dan model pengaturannya. Pada prinsipnya, KPI tetap menjunjung nilai-nilai demokrasi dalam bentuk kebebasan berekspresi dan berpendapat. Pada sisi lain, KPI juga berkepentingan menjaga ranah publik untuk tetap kondusif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.