Makassar Tuan Rumah, Sembilan Provinsi Bakal Ramaikan KIM Fest 2024
Kitasulsel–Makassar Pemerintah Kota Makassar terus mematangkan persiapan pelaksanaan Festival Komunitas Informasi Masyarakat (KIM Fest) 2024.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI menunjuk Makassar sebagai tuan rumah KIM Fest 2024.
Berkolaborasi dengan UMKM Fiesta yang digelar Dinas Koperasi dan UKM, kegiatan ini akan berlangsung di Anjungan City Of Makassar pada 9-11 Agustus.
Memastikan semua persiapan matang, Plt Kepala Dinas Kominfo Makassar Ismawaty Nur bersama beberapa OPD melaporkan progres KIM Fest ke Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto.
Diantaranya, perwakilan Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pariwisata, Bapenda, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Damkar, PDAM, dan PD Parkir.
Wali Kota Danny Pomanto menyambut baik kegiatan tersebut. Sebagai tuan rumah ia ingin Makassar menjadi percontohan bagi kabupaten/kota dalam pelaksanaan event.
Apalagi Makassar sudah membranding dirinya sebagai kota festival tepian air.
“Selalu ada hal-hal yang menarik perhatian. Kalau saya layoutnya begitu,” kata Danny Pomanto dalam rapat persiapan KIM Fest berlangsung di Amirullah, Senin (5/8).
Ia juga mengingatkan untuk pengerahan tenaga medis, pengamanan, air bersih dan juga kantong parkir mengingat kegiatan ini akan diramaikan banyak peserta.
“Nanti saya coba koordinasi dengan pak menteri (Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi) untuk opening ceremony-nya,” ungkapnya.
Sementara itu, Plt Dinas Kominfo Ismawaty Nur mengatakan kegiatan ini akan diikuti 50 KIM dari sembilan provinsi.
Yakni, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Jogja, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Jawa Tengah.
“KIM ini membantu menyebarkan program pemerintah daerah,” ungkap Ismawaty Nur.
Kegiatan ini juga akan diramaikan dengan puluhan UMKM-UMKM terbaik yang ada di lorong-lorong.
Termasuk membuka pelayanan, seperti KTP, pembayaran air PDAM, PBB oleh Bapenda, hingga NIB untuk pelaku UMKM bekerja sama dengan Dinas PM-PTSP.
“Ada pameran KIM, kita akan membawa tim KIM ini mengunjungi lorong wisata, museum, dan warrom. Termasuk memberi awarding,” tutupnya. (*)
Kitasulsel–SERANGBANTEN Menteri ATR/BPN Nusron Wahid angkat bicara terkait kasus penguasaan lahan di Pondok Aren, Tangsel, Banten oleh ormas DPC Grib Jaya yang ternyata telah dipastikan milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Menurutnya, setelah dicek status lahan seluas 127.780 meter persegi yang sedianya hendak dibangun Gedung Arsip, dipastikan milik BMKG dan tidak ada catatan sengketa.
Tanah BMKG sertipikat Hak Pakai atas nama BMKG dan tidak ada catatan konflik dan sengketa,” kata Nusron saat dikonfirmasi, Minggu (25/5/2025).
Bahkan, Nusron merasa heran apabila ada pihak mengaku sebagai ahli waris, berujung klaim dari DPC Grib Jaya Tangsel yang turut menyewakan lahan kepada para pengusaha.
“Jadi aneh kalau ada yang mengaku atas nama ahli waris. Kami sangat menyayangkan sikap dan arogansi oknum ormas tersebut,” ujarnya.
Sebelumnya, Sekretaris Utama BMKG, Guswanto mengungkap para anggota DPC Grib Jaya Tangerang Selatan (Tangsel) kurang lebih sudah tiga tahun mengklaim penguasaan lahan di Pondok Aren, Tangsel, Banten.
Hal itu disampaikan Guswanto, setelah jajaran Polda Metro Jaya berhasil mengusut polemik kasus penguasaan lahan seluas 127.780 meter persegi yang sedianya hendak dibangun Gedung Arsip BMKG.
“Menguasai di sini sebenarnya sudah lama ya, tapi untuk kegiatan masifnya itu ada 2-3 tahunan lah. Namun untuk yang ahli waris itu sudah cukup lama,” jelas dia dikutip Minggu (25/5/2025).
Guswanto menjelaskan pihaknya akan segera memanfaatkan lahan yang telah memiliki Sertifikat Hak Pakai (SHP) No. 1/Pondok Betung Tahun 2003, yang sebelumnya tercatat sebagai SHP No. 0005/Pondok Betung.
Diperkuat lewat Putusan Mahkamah Agung RI No. 396 PK/Pdt/2000 tanggal 8 Januari 2007 dengan rencana pembangunan Gedung Arsip BMKG yang sedianya hendak dibangun pada 2023.
“Langkah dari BMKG setelah hari ini, tentunya kita akan memanfaatkan lahan ini, sesuai dengan kepentingan BMKG. Karena BMKG merupakan instansi pemerintah, jadi akan kita lakukan sesuai kebutuhan,” jelasnya.
Adapun dalam kasus ini, setidaknya ada 17 orang ditangkap oleh jajaran Polda Metro Jaya. Di mana 11 merupakan Anggota Ormas dan enam sisanya yang mengaku sebagai ahli waris tanah milik BMKG.
Dari hasil klaim lahan tanah ini, lewat Ketua DPC Ormas GRIB Jaya Tangsel inisial Y, turut disewakan ke beberapa pengusaha dengan bayaran bervariatif untuk nantinya ditransfer langsung kepada Y.sinpo . (*)
-
Politics8 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
11 bulan agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
You must be logged in to post a comment Login