Dinas pendidikan Makassar
Tak Lulus PPDB, Ada Jalur Solusi
Kitasulsel–Makassar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk jenjang SD dan SMP mulai berproses. Dinas Pendidikan menjadi leading sektor, sementara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk verifikasi database calon siswa, serta Dinas Kominfo terkait jaringan.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Muhyiddin Mustakim, menerangkan bahwa untuk jalur zonasi, baik SD maupun SMP, panitia PPDB membagi enam zona pendaftaran. Untuk zona satu meliputi Kecamatan Biringkanaya, Tamalanrea, Panakkukang, dan Manggala.
Zona dua mencakup Kecamatan Bontoala, Tallo, Ujung Pandang, Wajo, dan Panakkukang. Zona tiga Kecamatan Makassar, Mamajang, Ujung Pandang, Mariso, Rappocini, dan Wajo. Zona empat Kecamatan Manggala, Panakkukang, dan Rappocini. Zona lima Kecamatan Tamalate, Mamajang, Mariso, Panakkukang, dan Rappocini. Serta zona enam meliputi Kecamatan Ujung Tanah, Tallo, Ujung Pandang, dan Sangkarrang.
Muhyiddin mengatakan, selain membuka jalur zonasi dan non zonasi, Pemkot Makassar juga membuka jalur solusi. Jalur tersebut untuk mengakomodir para peserta didik yang tidak lulus seleksi PPDB.
“Keputusan itu diambil untuk mengatasi persoalan anak yang tidak sekolah,” ungkap Muhyiddin saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (7/6).
Mantan Kepala Dinas Sosial Kota Makassar itu mengatakan, jalur solusi merupakan kebijakan Pemkot Makassar sebagai bentuk representasi UUD 1945 dan visi misi Wali Kota Makassar dalam 18 Revolusi Pendidikan, yakni semua anak harus sekolah. Juga merupakan tindak lanjut dari Perda RPJPD, di mana Pemkot Makassar harus menjamin semua anak usia sekolah harus belajar.
“Jadi melalui jalur solusi, kami akan mendata berapa peserta didik yang tidak lulus PPDB. Selanjutnya disinkronkan dengan data sekolah yang kuotanya masih ada kosong. Nanti kita isi kuota yang masih kosong itu,” jelas Muhyiddin.
Dia menekankan kepada seluruh orang tua peserta didik agar jangan menggunakan jasa orang ketiga dalam mengurus pendaftaran PPDB anaknya. Karena kalau ada persoalan, panitia PPDB hanya akan menerima laporan dari orang tua kandung peserta PPDB. Juga dari wali murid yang memang betul-betul dipercaya sebagai wakil dari peserta didik.
Seperti tahun sebelumnya, kata Muhyiddin, PPDB juga memberi kemudahan kepada penghafal Al-Qur’an untuk mengikuti proses PPDB lewat jalur prestasi. “Untuk para penghafal Al-Qur’an minimal lima juz, berhak untuk memilih sekolah mana saja yang mereka inginkan,” terang Muhyiddin.
Saat ini, aplikasi untuk pendaftaran PPDB sudah siap digunakan. Begitu juga dengan validasi data dapodik, Disdik didukung langsung Disdukcapil untuk melakukan verifikasi data kependudukan.
Sementara untuk verifikasi data peserta didik yang ikut jalur afirmasi (warga tidak mampu), Disdik didukung oleh Dinas Sosial Kota Makassar. Berdasarkan data dari Dinas Pendiidkan Kota Makassar saat ini terdapat 473 SD dan 225 SMP.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Dukcapil Makassar Muhammad Hatim Salam mengatakan pihaknya siap menjadi verifikator data untuk peserta PPDB. “Setiap tahun memang kami dilibatkan untuk melakukan verifikasi data kependudukan bagi peserta didik yang mendaftar PPDB,” ungkapnya saat dihubungi BKM, kemarin.
“Nanti teman-teman Dukcapil bertugas melakukan verifikasi berka yang masuk dari warga sesuai database Dukcapil yang kami miliki. Nanti pengecekannya di kepanitiaan di sana,” tambahnya.
Dia menekankan, untuk mengantisipasi terjadinya manipulasi data, Dukcapil melakukan pengecekan secara cermat dan detail. Khususnya terhadap dokumen Kartu Keluarga (KK).
Sesuai aturan, peserta didik yang mendaftar PPDB jalur zonasi, harus tercatat sebagai penduduk sekurang-kurangnya satu tahun di wilayah zonasi tempatnya mendaftar sekolah.
“Tentunya kami akan melakukan pengecekan secara detail. Pertama pengecekan fisik dari KK. Di situ kan ada tanggal. Kalau pun masih diperlukan pengecekan selanjutnya nanti teman-teman verifikator yang ada di sana siap standby mengecek data data warga.
Termasuk histori kepindahannya. Kan lengkap semua data data Dukcapil kapan dia pindah. Lengkap di kami. Ada historinya, ada di sistem. Jadi tidak memungkinkan ada manipulasi data,” tandasnya. (*)
Dinas pendidikan Makassar
Kadisdik Makassar Bahas Pendidikan Inklusif di Rakor Evaluasi Kebijakan Nasional
Kitasulsel–JAKARTA Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Muhyiddin, menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di Hotel Sheraton Grand Jakarta, Senin (11/11/2024).
Muhyiddin menjadi salah satu dari empat Kepala Dinas Pendidikan yang diundang sebagai narasumber, bersama dengan Kadis Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi D.I. Yogyakarta; Kadis Pendidikan Provinsi Riau; dan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan.
Dalam paparannya, Muhyiddin menyatakan PPDB di Kota Makassar selama ini berjalan lancar berkat perencanaan dan koordinasi yang matang.
“Kami di Kota Makassar berkolaborasi kuat dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang berperan penting dalam mendukung kelancaran proses pendaftaran siswa,” jelasnya.
Hal ini, lanjut Muhyiddin, Kota Makassar berkomitmen penuh menerapkan pendidikan inklusif untuk memberikan akses belajar setara bagi anak-anak penyandang disabilitas.
“Kami telah memetakan anak-anak dengan disabilitas di seluruh jenjang sekolah, mulai TK hingga SMP, untuk memastikan semua memiliki akses pendidikan,” ujar Muhyiddin.
Selain fokus pada pendidikan inklusif, Muhyiddin mengungkapkan bahwa Disdik Kota Makassar juga mengembangkan program ekstrakurikuler untuk membentuk karakter siswa.
“Program ini mencakup kegiatan seperti festival pendidikan yang bertujuan meningkatkan kreativitas dan minat belajar siswa. Ini komitmen kami untuk memberikan pengalaman belajar yang tidak hanya berbasis akademik tetapi juga mendukung pengembangan kepribadian siswa,” jelasnya.
Ia juga memaparkan salah satu program strategis Pemkot Makassar dalam bidang pendidikan, yaitu revolusi pendidikan yang mencakup 18 poin utama.
“Salah satunya adalah program Semua Harus Sekolah, yang memastikan hak belajar wajib 9 tahun terpenuhi dan menekan angka putus sekolah,” ujarnya.
Muhyiddin berharap dengan berbagai inovasi yang dilakukan dapat menjamin setiap anak di Makassar mendapatkan hak pendidikannya.
“Pendidikan adalah kunci pembangunan, dan kami ingin memastikan bahwa tidak ada anak yang tertinggal,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menekankan pentingnya evaluasi kebijakan pendidikan, khususnya terkait PPDB dan pendidikan inklusif.
Ia berharap forum ini dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.
“Dengan melibatkan pemerintah daerah, kami ingin memastikan bahwa kebijakan pendidikan nasional berjalan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan,” tuturnya.
Rakor ini diakhiri dengan diskusi arahan dari interaktif antara narasumber dan peserta, yang terdiri dari pejabat daerah dan para pemangku kepentingan pendidikan. (*)
-
Politics2 bulan ago
Indo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun ago
Informasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
5 bulan ago
Tangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
9 bulan ago
Pj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
8 bulan ago
IBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun ago
Video Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
6 bulan ago
Duet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
-
2 tahun ago
Dari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
You must be logged in to post a comment Login