Connect with us

Provinsi Sulawesi Selatan

Pj Gubernur Prof Zudan Lepas 630 Kontingen Menuju PON Aceh-Sumut

Published

on

kitasulsel–Makassar Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, melepas secara resmi 630 kontingen Sulsel yang akan berlaga di Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh – Sumatera Utara (Aceh-Sumut), di Aula Tudang Sipulung, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Kamis malam, 29 Agustus 2024.

Meski digelar di malam hari tidak mengurangi semangat kontingen. Mereka hadir mengenakan seragam bertuliskan ‘Ewako’.

Secara simbolis Prof Zudan menyerahkan bendera kepada Ketua Kontingen Sulsel Jufri Rahman.

“Angkat tinggi-tinggi nama Sulawesi Selatan, sukses selalu. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya melepas untuk berangkat ke Aceh dan Sumut, kibarkan panji-panji Sulawesi Selatan di tempat tertinggi,” kata Prof Zudan.

Dari 630 kontingen yang diberangkatkan terdiri dari atlet 406 orang, 139 official serta tim satgas 85 orang. Sebanyak 318 kontingen akan memperebutkan medali di Aceh dan 312 kontingen bertarung di Sumatera Utara.

BACA JUGA  Sukses Lewati 2024 Sebagai Tahun Politik, Pj Gubernur Prof Zudan Ajak Masyarakat Sambut 2025 Sebagai Tahun Ekonomi dan Investasi

Prof Zudan memotivasi para atlet yang akan berlaga untuk fokus lawan yang dihadapi.

“Seluruh atlet, pelatih dan official tidak perlu pikir medali, fokus pada apa yang dihadapi, fokus pada lawan yang dihadapi,” kata Ketua Umum Federasi Karate Indonesia ini.

Dia juga memenuhi permintaan penambahan anggaran sehingga anggaran total untuk PON Rp31,5 miliar. Demikian juga siap mendukung Pekan Olahraga Provinsi (Porprov).

“Saya komitmen penuh untuk membantu pengembangan olahraga di Sulawesi Selatan,” ujarnya.

Bonus untuk atlet terbaik juga sudah disiapkan, bagi yang meraih juara 1, 2 dan 3 nanti di APBD 2025.

Sedangkan, Ketua KONI Sulsel, Yasir Mahmud, menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Sulsel dan Pj Gubernur yang mendukung kontingen yang akan berangkat.

BACA JUGA  Pemprov Siapkan Pemeriksaan Kesehatan Gratis Anak Sekolah se-Sulsel, Dimulai 14 Juli 2025

“Jadi ini melebihi dua kali lipat pemberangkatan PON Papua empat tahun lalu,” jelasnya.

Dia menjelaskan, anggaran KONI untuk PON tahun ini Rp17,5 miliar. Kemudian ditambahkan Rp14 miliar yang dikelola oleh Dispora Sulsel. Sehingga total anggarannya Rp31,5 miliar.

Dia pun menyampaikan kabar terbaru, Sulsel sudah meraih juara, medali perunggu di salah satu cabangnya yaitu senam atletik.

“Alhamdulillah kabar ini yang memberikan adalah Bapak Gubernur, terima kasih saya melihat sungguh luar biasa perhatian beliau terhadap olahraga,” sebutnya.

Diapun menyampaikan harapan dan optimisme target Sulsel bisa masuk lima besar.

“Selama ini kita sudah latihan penuh dan maksimal, mari tunjukkan semangat kita,” pungkasnya. (*)

BACA JUGA  Prof Zudan Sebut Pimpinan DPRD Sulsel Punya Beban Berat 5 Tahun Mendatang
Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Selatan

BKD Sulsel Tegaskan TPP ASN 2026 Disesuaikan 20 Persen, Bukan Hanya Dibayarkan 20 Persen

Published

on

Kitasulsel–Makassar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Selatan, Erwin Sodding, menegaskan bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2026 mengalami penyesuaian sebesar 20 persen, bukan hanya dibayarkan sebesar 20 persen sebagaimana kabar yang beredar di tengah masyarakat.

Menurutnya, kebijakan tersebut diambil menyusul adanya kebijakan pemerintah pusat sebagai langkah strategis untuk menjaga kesehatan fiskal daerah sekaligus menyesuaikan regulasi nasional terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Erwin menjelaskan, penyesuaian TPP tidak terlepas dari kebijakan nasional yang mewajibkan pemerintah daerah menekan belanja pegawai maksimal 30 persen dari total APBD pada tahun 2027.

“Saat ini porsi belanja pegawai Pemprov Sulsel masih berada di kisaran 31 hingga 32 persen. Sementara pemerintah pusat menargetkan pada 2027 tidak boleh melebihi 30 persen,” kata Erwin, Selasa (17/2/2026).

BACA JUGA  Sekprov Jufri Rahman Terima Pelindo dan PT DLU, Bahas Persiapan “Sulsel Ekspor Day” Berbasis Ekosistem Makassar New Port

Ia menambahkan, kondisi tersebut membuat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan harus melakukan langkah antisipatif sejak dini agar struktur APBD tahun 2027 dapat memenuhi ketentuan mandatory spending yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Lebih lanjut, Erwin memastikan bahwa penyesuaian tidak menyentuh hak wajib ASN seperti gaji pokok dan tunjangan melekat lainnya. Komponen yang disesuaikan hanya pada tambahan penghasilan yang bersifat tidak wajib, yakni TPP.

“Gaji pokok tetap aman. Yang disesuaikan adalah komponen tambahan seperti TPP. Ini bagian dari penataan fiskal agar tetap sehat dan berkelanjutan,” jelasnya.

Ia berharap kebijakan tersebut menjadi langkah preventif agar pengelolaan keuangan daerah tetap stabil, tidak mengalami defisit, serta tetap mampu membiayai program prioritas pembangunan dan pelayanan publik.

BACA JUGA  Aliah dan Nadhif, Paskibraka Nasional Asal Sulsel, Terima Tabungan Pendidikan dari Wagub Fatmawati

Dengan penegasan ini, BKD Sulsel berharap tidak ada lagi kesalahpahaman di kalangan ASN terkait besaran TPP tahun 2026. Kebijakan yang diambil disebut sebagai bagian dari strategi menjaga keseimbangan fiskal daerah dalam jangka menengah menuju 2027.

Continue Reading

Trending