Connect with us

Nasional

Soal Pendidikan, Jusuf Kalla Minta Pemerintah Efektifkan Anggaran yang Ada

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Wakil Presiden RI ke 10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK menegaskan tugas utama saat ini adalah menggunakan anggaran pendidikan seefektivitas mungkin.

Hal tersebut disampaikan saat menjadi Pembicara diacara Diskusi Kelompok Terpumpun “Menggugat Kebijakan Anggaran Pendidikan” di Hotel Sheraton Jakarta, Sabtu (7/9/2024)

“Yang paling utama yang harus dilakukan saat ini adalah mengefektifkan anggaran yang ada, bukan menggugat anggaran,” kata JK di forum yang diselenggarakan Komisi X DPR RI bekerjasama dengan Kemendikbudristek RI tersebut.

“Jadi apa pun kita gugat hari ini Sri Mulyani akan tetap saja ketawa-ketawa, silakan saja gugat tapi setidaknya gugatnya mau apa? Suruh pinjam lagi? di mana pinjamnya lagi? Siapa yang bayar bunganya?” imbuhnya.

BACA JUGA  Menag Prof Nasaruddin Umar Jadi Narsum Dalam Talkshow Catatan Demokrasi TVOne”Ole Ole Dari Magelang”

JK menambahkan, mengurus pendidikan seharusnya bukan hanya melihat dari anggarannya saja. Bahkan JK menempatkan pembahasan aggaran di urutan ketiga. “Justru yang pertama harusnya adalah siapa CEOnya, setelah itu apa programnya, apa yang mau dicapai, lalu bicara anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai programnya,” kata JK lagi.

Jika hanya melihat anggaran semata tanpa melihat CEOnya, lanjut JK, maka berapapun anggaran yang diberikan, tidak akan berguna.

“Pemerintah yang datang tolong lah dipilih betul menteri yang ngerti pendidikan. Kalau tidak, mau sekian triliun dikasih begini lah akan hancur pendidikan.

Jadi bukan hanya anggaran diperbaiki, tapi orang yang melaksanakan anggaran juga perlu diperbaiki,” katanya lagi.

BACA JUGA  Imam Besar Istiqlal Kaget Dipanggil Prabowo, Bakal Jadi Menteri Agama?

Masih tentang anggaran pendidikan, JK juga menyinggung kebiasaan yang tidak etis seperti memotong anggaran. Jika kebiasaan seperti itu berlanjut maka pendidikan tidak akan pernah membaik dan anggaran tidak akan pernah cukup.

“Anggaran jangan dipotong-potong disemua tempat. di DPR potong, sampai di daerah dipotong bahkan guru pun jadi ikut-ikutan motong. Hal seperti ini tidak baik,” tegas JK.

Pada kesempatan sama, JK juga mengkritik Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud-Ristek) Nadiem Makarim.

JK menyebut semua menteri sejak Indonesia merdeka yang dimulai dari Ki Hajar Dewantara, Soemantri Brodjonegoro, Syarief Thayeb, Daoed Joesoef, pak Juwono Sudarsono, Abdul Malik Fadjar, Muhadjir Effendy, Mohammad Nuh, Anies Baswedan. Nama-nama tersebut semuanya berlatar belakang pendidikan

BACA JUGA  Prabowo Percaya Amran Sulaiman Bisa Wujudkan Swasembada Pangan di RI

“Terakhir ada Mas Nadiem yang tidak punya pengalaman pendidikan, tidak pernah datang ke daerah, dan jarang ke kantor. Bagaimana bisa,” ungkapnya JK.

JK juga menekankan bahwa seluruh negara maju mementingkan pendidikan seperti Tiongkok, Jepang, Korea Selatan. Makanya JK mengusulkan jika ingin belajar tentang pendidikan agar belajar ke Tiongkok, India, Jepang dan Korea Selatan. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nasional

Pantau Penyelenggaraan CAT, Badan Penyelenggara Haji Utus Tim Khusus ke Makassar

Published

on

Kitasulsel–Makassar Dalam rangka pelaksanaan tugas dukungan Penyelenggaraan Haji tahun 2025, Badan Penyelenggara Haji (BPH) menurunkan tim pemantauan pelaksanaan Computer Assisted Test (CAT) bagi calon Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi.

Kegiatan ini dilaksanakan serentak di tingkat Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan provinsi pada tanggal 21 November 2024.

Kepala Badan Penyelenggara Haji menunjuk Agus Salim Said sebagai utusan khusus untuk memantau langsung pelaksanaan CAT di kota Makassar.

Ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses seleksi calon petugas PPIH Arab Saudi dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

Sistem CAT memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta untuk menunjukkan kompetensinya melalui evaluasi berbasis komputer, sehingga proses seleksi dapat berjalan dengan adil dan profesional.

BACA JUGA  Silaturrahmi dan Dialog Kebangsaan Bersama Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung

Agus menyampaikan bahwa seleksi petugas PPIH merupakan langkah strategis dalam memastikan keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025.

“Petugas yang terpilih akan menjadi garda terdepan dalam memberikan layanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia di Arab Saudi.

Oleh karena itu, proses seleksi ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan berintegritas,” kata Agus.

Agus yang juga Ketua GEMIRA Sulsel menambahkan bahwa pemantauan pelaksanaan CAT ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan haji secara menyeluruh.

Selain itu, langkah ini sejalan dengan arahan Kepala Badan Penyelenggara Haji untuk terus memperbaiki tata kelola dan kualitas penyelenggaraan ibadah haji termasuk kualitas dari petugas haji kita.

Hasil dari CAT ini nantinya akan menjadi salah satu indikator utama dalam menentukan kelayakan calon petugas untuk ditugaskan di Arab Saudi nantinya ucap agus.

BACA JUGA  Prabowo Percaya Amran Sulaiman Bisa Wujudkan Swasembada Pangan di RI

Badan Penyelenggara Haji berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan haji, sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2024 dan visi besar pemerintah RI untuk menciptakan layanan haji yang unggul, profesional, dan berdaya saing internasional. (*)

Continue Reading

Trending