Nasional

Soal Pendidikan, Jusuf Kalla Minta Pemerintah Efektifkan Anggaran yang Ada

Published

7 bulan ago

7 September 2024

Kitasulsel–JAKARTA Wakil Presiden RI ke 10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK menegaskan tugas utama saat ini adalah menggunakan anggaran pendidikan seefektivitas mungkin.

Hal tersebut disampaikan saat menjadi Pembicara diacara Diskusi Kelompok Terpumpun “Menggugat Kebijakan Anggaran Pendidikan” di Hotel Sheraton Jakarta, Sabtu (7/9/2024)

“Yang paling utama yang harus dilakukan saat ini adalah mengefektifkan anggaran yang ada, bukan menggugat anggaran,” kata JK di forum yang diselenggarakan Komisi X DPR RI bekerjasama dengan Kemendikbudristek RI tersebut.

“Jadi apa pun kita gugat hari ini Sri Mulyani akan tetap saja ketawa-ketawa, silakan saja gugat tapi setidaknya gugatnya mau apa? Suruh pinjam lagi? di mana pinjamnya lagi? Siapa yang bayar bunganya?” imbuhnya.

JK menambahkan, mengurus pendidikan seharusnya bukan hanya melihat dari anggarannya saja. Bahkan JK menempatkan pembahasan aggaran di urutan ketiga. “Justru yang pertama harusnya adalah siapa CEOnya, setelah itu apa programnya, apa yang mau dicapai, lalu bicara anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai programnya,” kata JK lagi.

Jika hanya melihat anggaran semata tanpa melihat CEOnya, lanjut JK, maka berapapun anggaran yang diberikan, tidak akan berguna.

“Pemerintah yang datang tolong lah dipilih betul menteri yang ngerti pendidikan. Kalau tidak, mau sekian triliun dikasih begini lah akan hancur pendidikan.

Jadi bukan hanya anggaran diperbaiki, tapi orang yang melaksanakan anggaran juga perlu diperbaiki,” katanya lagi.

Masih tentang anggaran pendidikan, JK juga menyinggung kebiasaan yang tidak etis seperti memotong anggaran. Jika kebiasaan seperti itu berlanjut maka pendidikan tidak akan pernah membaik dan anggaran tidak akan pernah cukup.

“Anggaran jangan dipotong-potong disemua tempat. di DPR potong, sampai di daerah dipotong bahkan guru pun jadi ikut-ikutan motong. Hal seperti ini tidak baik,” tegas JK.

Pada kesempatan sama, JK juga mengkritik Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud-Ristek) Nadiem Makarim.

JK menyebut semua menteri sejak Indonesia merdeka yang dimulai dari Ki Hajar Dewantara, Soemantri Brodjonegoro, Syarief Thayeb, Daoed Joesoef, pak Juwono Sudarsono, Abdul Malik Fadjar, Muhadjir Effendy, Mohammad Nuh, Anies Baswedan. Nama-nama tersebut semuanya berlatar belakang pendidikan

“Terakhir ada Mas Nadiem yang tidak punya pengalaman pendidikan, tidak pernah datang ke daerah, dan jarang ke kantor. Bagaimana bisa,” ungkapnya JK.

JK juga menekankan bahwa seluruh negara maju mementingkan pendidikan seperti Tiongkok, Jepang, Korea Selatan. Makanya JK mengusulkan jika ingin belajar tentang pendidikan agar belajar ke Tiongkok, India, Jepang dan Korea Selatan. (*)

Nasional

Ketua FGMI:Aktor Dibelakang Sebaran Tuduhan Amoral Kepada Menag RI Tidak Beradab

Published

1 minggu ago

27 Maret 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel—Jakarta—Muhamad Suparjo SM, selaku Ketua Umum Forum Generasi Milenial Indonesia (FGMI) menanggapi dugaan keterlibatan Menteri Agama, Nasaruddin Umar, dalam sejumlah kasus amoral dan penyalahgunaan wewenang.

Menurutnya, isu tersebut merupakan fitnah yang sangat keji terhadap Menteri Agama dan bagian dari percobaan untuk menjatuhkan Nasaruddin dari jabatannya.

“Saya yakin itu fitnah, untuk menjatuhkan harga diri Kyai Nasaruddin Umar dan melengserkannya dari jabatan Menteri Agama”, kata Ketua FGMI, Muhamad Suparjo SM, Kamis (27/03/2025).

Lebih lanjut, Suparjo mengatakan bahwa isu “Skandal Amoral” Menteri Agama berbau unsur politik yang mencoba mengganggu kepemimpinan Nasaruddin Umar dalam membenahi kerusakan dalam lingkup Kementrian Agama RI.

“Menurut saya, isu itu ada dorongan unsur politik. Kita sadar bagaimana kerusakan yang terjadi selama ini di Kementrian Agama. Nah, Menteri Agama yang sekarang mencoba membenahi semuanya. Beliau ingin bersih-bersih internal Kemenag dan inilah cobaannya difitnah pelecehan lah perselingkuhan lah”, imbuhnya.

Suparjo juga menegaskan bahwa selama ini kepemimpinan di Kementrian Agama selalu diduduki oleh seorang politisi ataupun ormas. Namun kali ini dipimpin oleh seorang Kyai dan juga Imam Besar Masjid Istiqlal yang tidak memiliki kepentingan terhadap apapun.

“Seringnya itu kan Menag dari politisi atau dari ormas dan baru kali ini pure seorang Kyai dan juga Imam Besar Majid Istiqlal. Dan saya pikir kita udah saling mengetahui lah bagaimana Kementerian Agama kemaren-kemaren itu banyak kepentingannya. Dan sekarang saya rasa Pak Nasaruddin Umar ini tidak ada beban dan tidak berkepentingan apapun dalam jabatannya sebagai Menteri Agama, makanya beliau pasti diganggu dengan isu-isu yang berunsur fitnah untuk menjatuhkan”, katanya.

Suparjo meyakini masyarakat sudah sangat cerdas, serta dapat menilai mana kebenaran dan mana kebatilan. Sehingga masyarakat tidak terjebak oleh isu dan opini yang tendensius terhadap Menteri Agama, Nasaruddin Umar.

“Saya yakin masyarakat juga bisa bedain tuh siapa yang benar-benar ingin membenahi Kementrian Agama, masyarakat bisa menilai ittikad baik dari Pak Nasaruddin Umar untuk bersih-bersih internal Kemenag agar tidak terjadi praktik korupsi seperti yang sudah-sudah”, ungkapnya.

“Kita doakan saja agar Pak Nasaruddin Umar diberi kesabaran dan keteguhan dalam menghadapi cobaan untuk membenahi lingkup Kementrian Agama”, tutup Suparjo kepada awak media.