Nasional
Soal Pendidikan, Jusuf Kalla Minta Pemerintah Efektifkan Anggaran yang Ada

Kitasulsel–JAKARTA Wakil Presiden RI ke 10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK menegaskan tugas utama saat ini adalah menggunakan anggaran pendidikan seefektivitas mungkin.
Hal tersebut disampaikan saat menjadi Pembicara diacara Diskusi Kelompok Terpumpun “Menggugat Kebijakan Anggaran Pendidikan” di Hotel Sheraton Jakarta, Sabtu (7/9/2024)

“Yang paling utama yang harus dilakukan saat ini adalah mengefektifkan anggaran yang ada, bukan menggugat anggaran,” kata JK di forum yang diselenggarakan Komisi X DPR RI bekerjasama dengan Kemendikbudristek RI tersebut.
“Jadi apa pun kita gugat hari ini Sri Mulyani akan tetap saja ketawa-ketawa, silakan saja gugat tapi setidaknya gugatnya mau apa? Suruh pinjam lagi? di mana pinjamnya lagi? Siapa yang bayar bunganya?” imbuhnya.

JK menambahkan, mengurus pendidikan seharusnya bukan hanya melihat dari anggarannya saja. Bahkan JK menempatkan pembahasan aggaran di urutan ketiga. “Justru yang pertama harusnya adalah siapa CEOnya, setelah itu apa programnya, apa yang mau dicapai, lalu bicara anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai programnya,” kata JK lagi.
Jika hanya melihat anggaran semata tanpa melihat CEOnya, lanjut JK, maka berapapun anggaran yang diberikan, tidak akan berguna.
“Pemerintah yang datang tolong lah dipilih betul menteri yang ngerti pendidikan. Kalau tidak, mau sekian triliun dikasih begini lah akan hancur pendidikan.
Jadi bukan hanya anggaran diperbaiki, tapi orang yang melaksanakan anggaran juga perlu diperbaiki,” katanya lagi.
Masih tentang anggaran pendidikan, JK juga menyinggung kebiasaan yang tidak etis seperti memotong anggaran. Jika kebiasaan seperti itu berlanjut maka pendidikan tidak akan pernah membaik dan anggaran tidak akan pernah cukup.
“Anggaran jangan dipotong-potong disemua tempat. di DPR potong, sampai di daerah dipotong bahkan guru pun jadi ikut-ikutan motong. Hal seperti ini tidak baik,” tegas JK.
Pada kesempatan sama, JK juga mengkritik Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud-Ristek) Nadiem Makarim.
JK menyebut semua menteri sejak Indonesia merdeka yang dimulai dari Ki Hajar Dewantara, Soemantri Brodjonegoro, Syarief Thayeb, Daoed Joesoef, pak Juwono Sudarsono, Abdul Malik Fadjar, Muhadjir Effendy, Mohammad Nuh, Anies Baswedan. Nama-nama tersebut semuanya berlatar belakang pendidikan
“Terakhir ada Mas Nadiem yang tidak punya pengalaman pendidikan, tidak pernah datang ke daerah, dan jarang ke kantor. Bagaimana bisa,” ungkapnya JK.
JK juga menekankan bahwa seluruh negara maju mementingkan pendidikan seperti Tiongkok, Jepang, Korea Selatan. Makanya JK mengusulkan jika ingin belajar tentang pendidikan agar belajar ke Tiongkok, India, Jepang dan Korea Selatan. (*)
Nasional
Prabowo Perintahkan Tangkap Semua Pelaku Beras Oplosan

Kitasulsel–JAKARTA Presiden Prabowo Subianto geram dengan maraknya praktik beras oplosan yang meresahkan masyarakat dan merugikan negara hingga hampir Rp 100 triliun per tahun. Ia memerintahkan aparat penegak hukum bertindak tegas tanpa kompromi terhadap pelaku.
Hal ini disampaikan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman seusai rapat terbatas (ratas) di Istana Presiden, Rabu (30/7/2025), yang juga dihadiri Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. “Arahan Bapak Presiden, tindaklanjuti,” tegasnya dalam konferensi pers.

Amran mengungkapkan, dari hasil pemeriksaan terhadap 268 merek beras, sebanyak 212 merek terbukti tidak sesuai standar dan dicampur atau dioplos. Pelanggaran paling mencolok adalah tingginya kadar beras patah (broken rice) dalam produk yang dijual sebagai kualitas premium.
“Medium itu batasnya 25%, premium 15%. Namun, ditemukan broken sampai 30-50%! Jelas ini melanggar,” ungkapnya.

Penyelidikan terhadap pengusaha nakal pelaku oplosan telah dimulai. Polri dan Kejaksaan Agung disebut tengah bekerja keras menindak pihak-pihak yang terlibat.
Pemerintah juga akan menyiapkan langkah mitigasi agar praktik curang ini tidak terulang, termasuk mengawasi peredaran beras di pasaran secara lebih ketat. “Sudah kami sampaikan kepada kapolri dan jaksa agung. Setelah dicek ulang, datanya valid dan hasilnya sama. Proses hukum harus berjalan,” tegas Amran.
Kasus beras oplosan ini menjadi perhatian serius karena menipu konsumen dan merugikan keuangan negara dalam skala masif. Pemerintah memastikan akan mengambil langkah hukum tegas demi melindungi masyarakat.
“Bapak Presiden ingin pelaku ditindak tegas, agar negara dan rakyat tidak terus dirugikan,” tutup Amran. (*)
-
2 tahun ago
Informasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics10 bulan ago
Indo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun ago
Tangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun ago
Pj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun ago
Video Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun ago
IBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun ago
Dari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun ago
Duet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login