Pemkot Makassar
Danny Pomanto Terima Penghargaan dari Kompas TV sebagai Kota Terbaik Dalam Pelayanan dan Keterbukaan Informasi Publik
Kitasulsel–JAKARTA Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto kembali menerima penghargaan dari Kompas TV dengan kategori Kota Makassar yang memiliki Pelayanan dan Keterbukaan Informasi Publik terbaik.
Apresiasi itu diterima secara langsung oleh Danny Pomanto sapaan akrab Ramdhan Pomanto yang diberikan oleh Menpan RB Azwar Anas saat menghadiri acara Malam Puncak HUT Kompas TV ke-13 tahun di The Tribata Hotel, Jakarta, Rabu, 11 September 2024.
Kompas TV memberikan apresiasi itu lantaran Kota Makassar dinilai sebagai kota dengan pelayanan dan keterbukaan informasi publik sangat baik pada tingkat provinsi dan nasional.
Pun Pemkot Makassar telah konsisten dalam melakukan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi.
Merespons penghargaan itu, wali kota dua periode ini mengatakan keterbukaan informasi bertujuan agar keterlibatan publik menjadi lebih masif.
Sehingga Pemda sendiri dapat memperoleh data-data yang lebih akurat dari masyarakat.
Selain itu, ia katakan, dengan keterbukaan tersebut, pihaknya mendapatkan inspirasi dan aspirasi dari masyarakat.
“Dengan keterbukaan informasi publik membuat masyarakat langsung bisa mengontrol kinerja-kinerja pemerintahan,” kata Danny Pomanto pada sela-sela acara, malam tadi.
Juga menjadikan akses informasi makin dekat dengan semua pihak agar tujuan pembangunan bersama terwujud.
Sebagaimana diketahui, apresiasi keterbukaan informasi ini didasari atas komitmen Kota Makassar yang terus menyempurnakan sistem digitalisasi dan keterbukaan informasi pemerintahan.
Itu dibuktikan dengan indeks digitalisasi sistem pemerintahan yang kian membaik. Di antaranya nilai Reformasi Birokrasi (RB) BB, SAKIP, B dan SPBE Baik.
Kategori SPBE yang baik itu menduduki peringkat pertama di Sulsel dengan nilai 3,41.
Ditambah lagi, Pemkot Makassar juga memaksimalkan peran War Room sebagai ikon Smart City, Marvec yang berfungsi sebagai pusat big data, pelayanan dan pengamanan publik seperti CCTV dan Wifi publik.
Tercatat, hingga kini ada 230 titik CCTV lalu lintas, 1.815 CCTV di Lorong Wisata dan 40 titik WiFi publik.
Di akhir acara wali kota berlatar belakang pendidikan arsitektur ini mengucapkan selamat ulang tahun ke-13 tahun untuk Kompas TV.
“Atas nama masyarakat kota Makassar kami mengucapkan selamat kepada Kompas TV yang berulang tahun ke 13.
Semoga menjadi TV yang terus dicintai oleh masyarakat Indonesia,” harapnya.
Atas apresiasi itu, wali kota dengan julukan Anak Lorongna’ Makassar ini sudah dua kali menerima penghargaan sejak, Selasa kemarin.
Yang mana, Danny menerima penghargaan dari Tempo Media perihal kota dengan Pariwisata dan Pelestarian Budaya.
Dengan penghargaan yang diraih, Danny makin mencatatkan namanya sebagai pemimpin yang memiliki berbagai prestasi dari level nasional hingga internasional.
Seperti masuk dalam 250 Kota pada Indeks Kota Bahagia atau Happy City Index; berada pada 142 kota pada Smart City Index, dan masuk dalam 500 kota teratas pada penilaian Global City Index.
Pemimpin Daerah Award 2024 Kategori Inovasi Daerah pada inovasi mewujudkan Makassar Low Carbon City; Satya Lencana Wira Karya; Penghargaan SPM Award 2024; Kota Sehat Asia Tenggara 2024, Tokoh Peduli Masyarakat Pesisir; Wali Kota atau Pemerintah Daerah Pendukung Pengelolaan Zakat Terbaik pada Baznas Award dan masih banyak lagi. (*)
Kitasulsel–JAKARTA Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham (Munafri-Aliyah), berkomitmen dalam menerapkan sistem meritokrasi dalam birokrasi pemerintahan.
Komitmen tersebut diperkuat melalui,
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar, melakukan pertemuan resmi antara jajaran Pemkot Makassar dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, di Kantor BKN, Jakarta, Kamis (31/7/2025).
Pertemuan ini bertujuan untuk mengonsultasikan sejumlah hal strategi terkait tata kelola kepegawaian, promosi jabatan, dan penerapan sistem merit dalam pengelolaan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, hadir langsung memimpin delegasi yang diikuti diikuti Sekretaris Daerah A. Zulkifly Nanda, Kepala BKPSDMD Makassar Kamelia Thamrin Thantu, Kepala Bapenda Andi Asminullah Azis, Ketua Tim Ahli Pemkot Hudli Huduri, dan Tim Ahli lainnya termasuk Prof.
“Tadi, kami berkonsultasi langsung dengan Kepala BKN terkait berbagai aspek kepegawaian. Alhamdulillah kami mendapatkan arahan dan masukan yang sangat jelas dan konstruktif,” ujar Munafri usai pertemuan.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar memiliki tekad yang kuat untuk membangun birokrasi yang bersih, profesional, dan berbasis kinerja.
Lanjut dia, profesionalisme dan kapabilitas harus menjadi dasar utama dalam pengisian jabatan ASN.
“Kami ingin memastikan promosi jabatan dilakukan secara objektif dan transparan, sesuai prinsip meritokrasi,” tegas politisi Golkar itu.
Sistem merit yang dimaksud mengedepankan tiga hal utama: kompetensi, talenta, dan kemampuan, tanpa dipengaruhi oleh faktor non-profesional seperti kedekatan pribadi, politik, atau senioritas semata.
Lebih jauh lagi, Munafri menjelaskan bahwa reformasi birokrasi juga diperkuat melalui transformasi digital dalam sistem kepegawaian ASN.
Upaya ini diharapkan mampu membangun birokrasi yang modern, adaptif terhadap perubahan, serta memiliki integritas tinggi dalam pelayanan publik.
“Dengan dukungan dari BKN dan kolaborasi bersama para ahli, kami optimis reformasi kepegawaian di Kota Makassar dapat berjalan lebih efektif dan sistemik,” lanjutnya.
Komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat sistem meritokrasi mendapat pengakuan langsung dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Bahkan, Kota Makassar ditargetkan menjadi proyek percontohan nasional dalam implementasi manajemen talenta berbasis sistem merit.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar, Kamelia Thamrin Thantu, usai pertemuan resmi bersama Kepala BKN, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, di Jakarta.
“Sistem meritokrasi dalam birokrasi pemerintahan ini sangat penting. Alhamdulillah hari ini kami bisa bertemu langsung dengan Kepala BKN dan didampingi langsung oleh Wali Kota (Pak Munafri),” jelasnya.
“Kami juga dari BKD diberi ruang untuk berdiskusi mendalam tentang pengembangan manajemen kepegawaian di Kota Makassar,” tambah Kamelia.
Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi momentum penting bagi reformasi kepegawaian di Makassar. Kepala BKN secara khusus menyampaikan harapan agar Kota Makassar menjadi kota percontohan nasional.
Dalam hal manajemen talenta berbasis meritokrasi, sebuah pendekatan modern yang menekankan kompetensi dan potensi ASN secara objektif dan sistematis.
“Kita di (Pemkot Makassar) diberi target untuk segera mengimplementasikan sistem merit sebagai fondasi pengelolaan ASN di Makassar. Insya Allah Pak Wali sudah menugaskan kami untuk segera merancang dan menjalankan sistem tersebut,” tutur Kamelia.
Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa sistem merit bukan sekedar sistem promosi atau penempatan jabatan, melainkan alat strategi untuk memahami kondisi dan potensi SDM ASN secara menyeluruh.
Melalui pemetaan kualitatif dan kuantitatif terhadap kompetensi, motivasi, serta integritas pegawai, Pemkot Makassar bisa lebih fokus dan efektif dalam menempatkan talenta terbaik pada posisi yang tepat.
Sistem merit ini jauh lebih dari sistem yang selama ini kita kenal. Ini tentang membangun birokrasi yang sehat, berintegritas, dan benar-benar melayani.
“Dengan sistem ini, kita bisa memilih pegawai yang paling tepat berdasarkan data dan kinerja, bukan hanya berdasarkan senioritas atau kedekatan,” tegasnya.
Menurut Kamelia, apa yang saat ini diperjuangkan oleh Wali Kota Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham sejalan dengan arah kebijakan nasional di bidang ASN.
Bahkan BKN memberikan dukungan penuh kepada Makassar agar menjadi model inspiratif bagi kota-kota lain di Indonesia.
“Banyak kota berupaya membangun sistem merit, namun BKN khusus menaruh harapan besar kepada Makassar untuk bisa lebih dulu menunjukkan hasil nyata,” ungkapnya.
Sebagai bagian dari langkah konkret, Pemkot Makassar melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) telah menggandeng ahli reformasi birokrasi dan transformasi digital, Ir. H. Juwanda, untuk memperkuat desain sistem kepegawaian berbasis teknologi.
Sementara itu, Kepala BKN Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh menyambut baik langkah proaktif Pemkot Makassar. Ia menekankan pentingnya konsistensi dan integritas dalam penerapan sistem merit agar ASN dapat berperan maksimal dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. (*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics10 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login