Daerah
DPRD Wajo Tindak Lanjuti Aspirasi PHI Terkait Surat Edaran Bupati Penerbitan Suket Domisili
Kitasulsel–WAJO DPRD Kabupaten Wajo menggelar rapat tindak lanjut terhadap aspirasi Pelita Hukum Independen (PHI) terkait Surat Edaran Bupati Wajo Nomor 400.12/455/DISDUKCAPIL Tahun 2024 yang melarang penerbitan Surat Keterangan Domisili oleh camat, lurah, dan kepala desa, Jumat (13/9/2024).
Rapat yang digelar di Ruang Pimpinan Rapat DPRD Wajo ini dihadiri Ketua DPRD Wajo sementara, Firmansyah Prekesi, Wakil Ketua DPRD Andi Merly Iswita, Anggota DPRD Wajo H Ambo Dalle, Feri Surachmat dan Andi Muhammad Akbar Al Fajri, Asri Jaya A Larief, H Andi Alauddin Palaguna, Sekda Wajo, Armayani, Kabag Hukum Pemkab Wajo, Andi Elvira dan Pelita Hukum Indonesia (PHI) Wajo.
Sekertaris daerah Kabupaten Wajo, Armayani, dalam penjelasannya mengakui jika dalam surat edaran Bupati Wajo tersebut, khususnya pada point 4 ada hal yang terputus dan perlu penyempurnaan.
“Saya perhatikan pada point 4 dalam surat edaran Bupati tersebut ada hal yang terputus, ” ujarnya.
Armayani menegaskan, bahwa setelah pertemuan hari ini, pemerintah Kabupaten Wajo akan segera membuat surat susulan, untuk menjelaskan bahwa permintaan untuk tidak menerbitkan surat keterangan domisili hanya berlaku untuk kepentingan biodata kependudukan.
Untuk kepentingan lain lurah dan kepala desa boleh menerbitkan surat keterangan domisili.
“Jadi saya minta agar surat edaran susulan harus jadi hari ini, pantang pulang sebelum surat selesai,” ujarnya.
Ketua PHI Wajo, Sudirman berharap agar pemerintah kabupaten Wajo untuk mencermati dan mengkaji dengan baik sebelum membuat aturan yang pada akhirnya akan membuat polemik di lingkungan masyarakat.
“Sebelum menerbitkan satu aturan harusnya dikaji terlebih dahulu. Dan jangan membuat penafsiran sendiri atas rujukan peraturan diatasnya, ” tegas Sudirman.
Ketua DPRD sementara Kabupaten Wajo, Firmansyah Perkesi berharap agar pemerintah kabupaten Wajo melakukan sosialisasi tentang undang-undang administrasi kependudukan.
“Saya harap pemerintah kabupaten Wajo giat melakukan sosialisasi dan melibatkan Forkopimda, ” ujarnya.
Politisi Partai Gerindra ini juga menyampaikan surat edaran Bupati semata-mata untuk kepentingan administrasi biodata kependudukan.
“kalau kepentingan lain ada yang meminta untuk kepentingan silahkan. Pada prinsipnya tidak ada masalah cuma penangkapan kita.(Humas DPRD Wajo). (*)
Kitasulsel–PINRANG Bupati Pinrang H.A. Irwan Hamid, S.Sos menerima audiensi dari pihak PT PLN Nusantara Power yang membawahi operasional Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Bakaru, Selasa (5/8/2025), bertempat di ruang rapat Bupati Pinrang.
Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk membahas potensi sinergi antara Pemerintah Kabupaten Pinrang dan pihak PLN Nusantara Power dalam mendukung perbaikan dan rehabilitasi jalan yang menjadi akses utama ke PLTA Bakaru, sekaligus akses vital bagi masyarakat di empat desa yakni Ulusaddang, Salimbongan, Bakaru dan Basseang.
Dalam penyampaiannya, Bupati Irwan mengungkapkan harapannya agar PT PLN Nusantara Power membuka ruang kerja sama dan mekanisme berbagi pekerjaan (sharing) dalam perbaikan ruas jalan tersebut.
Menurutnya, kondisi jalan yang mengalami kerusakan cukup parah telah menghambat mobilitas masyarakat sekaligus kendaraan operasional PLTA Bakaru.
“Ini bukan semata-mata untuk kepentingan operasional PLTA, tetapi lebih dari itu, akses ini adalah nadi kehidupan warga di empat desa yang menggantungkan aktivitas sehari-hari pada jalan tersebut,” tegas Bupati Irwan.
Lebih lanjut, Bupati Irwan menyatakan kesiapan Pemerintah Kabupaten Pinrang untuk melakukan pembicaraan ke tingkat lebih tinggi di jajaran direksi PT PLN Nusantara Power jika diperlukan, guna memperkuat komitmen kolaborasi yang saling menguntungkan, utamanya bagi masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, pihak PT PLN Nusantara Power menyambut baik ajakan kerja sama tersebut dan mengungkapkan kesiapannya untuk berbagi peran dalam perbaikan jalan.
Pihak PLN juga mengakui bahwa saat ini institusinya tengah menghadapi tantangan keterbatasan anggaran, menyusul kebijakan efisiensi belanja sebagaimana yang tertuang dalam Instruksi Presiden.
Meski demikian, pihak PT PLN Nusantara Power memastikan bahwa anggaran perbaikan jalan sebenarnya telah dialokasikan tahun ini.
Namun, karena adanya kejadian longsor cukup parah di beberapa titik ruas jalan, sebagian besar anggaran dialihkan untuk penguatan tebing guna mencegah bencana susulan yang dapat mengganggu operasional PLTA.
Pihak PLN pun berkomitmen akan melakukan survei lanjutan guna mengkaji ulang kebutuhan anggaran perbaikan jalan, dan menyampaikan pentingnya koordinasi lanjutan bersama Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam pembagian peran pekerjaan tersebut.
Bupati Irwan berharap melalui komunikasi yang intensif dan kolaborasi yang terbangun, persoalan infrastruktur ini dapat segera ditangani secara bertahap demi kepentingan bersama, terutama masyarakat yang bergantung pada akses jalan tersebut untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. (*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics11 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login