Connect with us

Pemkot Makassar

Komitmen Wujudkan Low Carbon City, Pejabat Pemkot Makassar Belajar ke Kota Maniwa Jepang

Published

on

Kitasulsel–Makassar Pejabat Pemerintah Kota Makassar melakukan kunjungan ke Kota Maniwa Jepang dalam komitmennya terhadap penerapan Low Carbon City.

Mereka adalah Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Andi Zulkifli Nanda, Kepala Dinas Pariwisata Muh Roem, dan Kepala Bagian Kerja Sama Andi Zulfitra Dianta.

Kepala Bappeda Andi Zulkifli Nanda mengatakan bahwa kunjungan kerja ini dalam rangka membahas tentang rencana kerja sama city to city antara Kota Makassar dan Pemerintah Kota Maniwa Jepang.

Terlebih Pemerintah Kota Maniwa sejak 2020 telah mendapatkan sertifikat dunia dalam penerapan program Zero Carbon City.

“Kunjungan ini terkait penjajakan kerja sama city to city antara Makassar, Pemerintah Kota Maniwa, dan Universitas Hasanuddin (Unhas) terkait penyusunan perencanaan program Low Carbon City Makassar,” kata Andi Zulkifli Nanda saat dikonfirmasi, Sabtu (14/9/2024).

BACA JUGA  Danny Pomanto Ajak Siswa-siswi Yayasan Laniang Teladani Rasulullah di Momen Maulid Nabi

Mereka berkesempatan meninjau sistem pengelolaan sampah Kota Maniwa. Saat ini Kota Maniwa sedang melakukan percobaan percontohan pembuatan pupuk dari sampah rumah tangga dalam upayanya menciptakan masyarakat dekarbonisasi.

Dalam kunjungannya, mereka diterima langsung Wali Kota Maniwa Noboru Ota. Kota Maniwa melalui sistem pengelolaan sampah ini berhasil memproduksi 1.500 ton pupuk cair per tahun.

Sebagai salah satu kota maju, Kota Makassar ingin belajar banyak dengan Jepang. Ini juga sebagai salah bentuk komitmennya dalam mempercepat Makassar menuju kota dunia.

Sehingga, kata Zulkifli Nanda, hasil kunjungan kerja di Kota Maniwa Jepang akan diusulkan kepada Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto dalam hal mengadopsi program Zero Carbon City Maniwa.

BACA JUGA  Hadir di Rapat Paripurna Pertama, Pjs Wali Kota Makassar Arwin Azis Serukan Sosialisasikan Pilkada Bijak dan Damai

Mulai dari sistem pengelolaan sampah, penghijauan dengan menggunakan pupuk cair yang dihasilkan dari sampah rumah tangga, hingga penetapan SDG’S di Maniwa dengan keterlibatan masyarakat.

“Jadi Pemerintah Kota Maniwa sudah mengantongi sertifikat dunia dalam penerapan Program Zero Carbon City, sehingga program-program yang diterapkan di sana itu kita coba adopsi,” tuturnya.

Sebelumnya, di Kota Tokyo para delegasi Pemkot Makassar juga mengadakan pertemuan dengan Yachiyo Engineering sebagai tindak lanjut kickoff meeting mengenai perencanaan proyek sirkulasi biomass.

Proyek ini merupakan kolaborasi Pemkot Makassar, Universitas Hasanuddin, dan Kota Maniwa Jepang di bidang dekarbonisasi. Proyek ini dilatarbelakangi kerja sama bilateral dalam mewujudkan Low Carbon Growth Partnership antara Indonesia dan Jepang yang dibuat pada 2013.

BACA JUGA  Wali Kota Makassar Munafri Dukung Siswa SMPN 6 Makassar Berprestasi ke Olimpiade Internasional

Delegasi Pemkot Makassar juga berkunjung ke Nippon Koei dan melihat langsung implementasi sistem kereta api utama di kawasan perkotaan Jepang. Seperti, LRT, AGT, dan Metro Capsul.

“Kerja sama dengan Nippon Koei itu sudah jalan kajiannya di bidang transportasi,” tutup Zulkifli Nanda. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

136 Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Makassar Resmi Berbadan Hukum

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Kota Makassar mencatat kemajuan dalam mendukung program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto. Dari 136, Sebanyak 15 Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) secara simbolis menerima Surat Keputusan (SK) pengesahan badan hukum di Ruang Rapat Sipakatau, Balaikota Makassar.

Acara penyerahan yang diselenggarakan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi selatan (Kakanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal.

“Penyerahan SK ini menunjukkan dukungan penuh Pemkot Makassar terhadap program prioritas nasional Bapak Presiden,” ujar Andi Basmal usai menghadiri kegiatan tersebut.

Basmal mengungkapkan pencapaian yang menggembirakan dalam penerbitan SK pengesahan badan hukum koperasi di Makassar.

Dari total 153 kelurahan di Kota Makassar, sebanyak 136 kelurahan atau 88,89 persen telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkum RI.

BACA JUGA  Danny Pomanto Ajak Siswa-siswi Yayasan Laniang Teladani Rasulullah di Momen Maulid Nabi

“Tersisa 17 kelurahan lagi yang terus kami pantau hingga mencapai target 100 persen,” kata Kakanwil Kemenkum Sulsel.

Walikota Makassar Munafri Arifuddin yang akrab disapa “Appi” menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam mensukseskan pendirian KKMP di Makassar.

Munafri menegaskan bahwa koperasi ini dibentuk untuk kepentingan masyarakat luas, bukan hanya pengurusnya.

“Koperasi adalah badan usaha yang berprinsip gotong royong dan saling membantu untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitar,” jelasnya.

Menurut Appi, kehadiran koperasi diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, menyediakan akses keuangan yang lebih mudah, meningkatkan kualitas hidup, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan ekonomi.

Dalam acara yang juga dihadiri Wakil Walikota Makassar Aliyah Mustika Ilham, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulsel, serta para camat dan lurah se-Kota Makassar, Pengurus Koperasi Merah Putih Makassar, Pengwil INI Sulsel. 15 KKMP yang mendapat SK pengesahan mewakili setiap kecamatan di Makassar.

BACA JUGA  Hadir di Rapat Paripurna Pertama, Pjs Wali Kota Makassar Arwin Azis Serukan Sosialisasikan Pilkada Bijak dan Damai

Kelima belas koperasi yang menerima SK secara simbolis, adalah:

1. KKMP Tanjung Merdeka (Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate)

2. KKMP Bontorannu (Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso)

3. KKMP Mandala (Kelurahan Mandala, Kecamatan Mamajang)

4. KKMP Banta Bantaeng (Kelurahan Banta Bantaeng, Kecamatan Rappocini)

5. KKMP Baru (Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang)

6. KKMP Barana (Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar)

7. KKMP Tamalabba (Kelurahan Tamalabba, Kecamatan Ujung Tanah)

8. KKMP Mampu (Kelurahan Mampu, Kecamatan Wajo)

9. KKMP Buloa (Kelurahan Bulog, Kecamatan Tallo)

10. KKMP Wajo Baru (Kelurahan Wajo Baru, Kecamatan Bontoala)

11. KKMP Katimbang (Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya)

12. KKMP Tamalanrea (Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea)

BACA JUGA  Gerakkan Ekonomi Lokal, Pemkot Makassar Wajibkan UMKM Hadir di Setiap Hotel dan Mart

13. KKMP Borong (Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala)

14. KKMP Masale (Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang)

15. KKMP Barang Lompo (Kelurahan Barang Lompo, Kecamatan Sangkarrang)

Dengan pengesahan ini, diharapkan KKMP dapat berperan optimal dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat di tingkat kelurahan. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel