Connect with us

Pemkot Makassar

DWP Kota Makassar Hadiri Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan dari MPR RI

Published

on

Kitasulsel–Makassar Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Makassar turut menghadiri sosialisasi terkait Empat Pilar Kebangsaan dan Bernegara yang berlangsung di Hotel Four Point, pada Senin (16/9/2024).

Acara ini diselenggarakan oleh DWP Provinsi Sulawesi Selatan bekerja sama dengan MPR RI yang berperan sebagai pemateri. Acara dihadiri oleh para ketua dan pengurus DWP kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.

Sekretaris DWP Kota Makassar, Toti Asianti Hatta mengatakan pentingnya sosialisasi ini bagi seluruh anggota DWP untuk memberikan pemahaman dan mengingatkan akan tugas dan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik.

Tambahnya, sosialisasi ini juga menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen DWP Kota Makassar dalam mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan dalam setiap kegiatan yang dilakukan.

BACA JUGA  Ketua TP PKK Makassar Tinjau Longwis Torrent dan Serahkan Bantuan Sosial

“Dalam komunitas seperti DWP, pemahaman tentang Empat Pilar menjadi fondasi yang kuat dalam merancang program-program kerja yang tidak hanya bermanfaat bagi anggota, tetapi juga bagi masyarakat luas,” jelasnya.

Toti berharap melalui kegiatan ini, setiap anggota DWP dapat lebih menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari dan berkomunitas.

Sementara itu, dalam pemaparan materi Pimpinan Badan Sosialisasi MPR RI, Alimin Abdullah, menekankan pentingnya berpegang teguh pada Empat Pilar Kebangsaan dan Bernegara dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam komunitas seperti DWP.

Menurutnya, prinsip-prinsip Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika harus terus dijadikan pedoman dalam setiap langkah dan keputusan yang diambil oleh DWP dalam menyusun program kerja yang memiliki nilai kebangsaan.

BACA JUGA  Wali Kota Munafri Tegaskan Politisi Duduk di Perusda Mundur dari Parpol

“Empat Pilar ini juga menjadi panduan yang harus kita pegang teguh baik dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, maupun dalam menjalankan organisasi seperti DWP. Setiap keputusan dan program yang dibuat harus mencerminkan nilai-nilai kebangsaan tersebut agar dapat memberikan dampak positif bagi bangsa dan negara,” ujarnya.

Alimin juga menjelaskan pemahaman dan penerapan Empat Pilar kebangsaan akan membantu komunitas seperti DWP dalam menjaga keharmonisan dan kerukunan, baik di internal organisasi maupun dalam interaksi dengan masyarakat.

“Dengan berpegang pada pilar-pilar ini, DWP dapat menjadi contoh dalam membangun gotong royong kebersamaan yang kuat dan kokoh di tengah-tengah masyarakat,” jelasnya (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

Pemkot Makassar Mantapkan Reformasi Birokrasi Lewat Konsultasi ke BKN RI

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham (Munafri-Aliyah), berkomitmen dalam menerapkan sistem meritokrasi dalam birokrasi pemerintahan.

Komitmen tersebut diperkuat melalui,

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar, melakukan pertemuan resmi antara jajaran Pemkot Makassar dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, di Kantor BKN, Jakarta, Kamis (31/7/2025).

Pertemuan ini bertujuan untuk mengonsultasikan sejumlah hal strategi terkait tata kelola kepegawaian, promosi jabatan, dan penerapan sistem merit dalam pengelolaan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, hadir langsung memimpin delegasi yang diikuti diikuti Sekretaris Daerah A. Zulkifly Nanda, Kepala BKPSDMD Makassar Kamelia Thamrin Thantu, Kepala Bapenda Andi Asminullah Azis, Ketua Tim Ahli Pemkot Hudli Huduri, dan Tim Ahli lainnya termasuk Prof.

“Tadi, kami berkonsultasi langsung dengan Kepala BKN terkait berbagai aspek kepegawaian. Alhamdulillah kami mendapatkan arahan dan masukan yang sangat jelas dan konstruktif,” ujar Munafri usai pertemuan.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar memiliki tekad yang kuat untuk membangun birokrasi yang bersih, profesional, dan berbasis kinerja.

BACA JUGA  Danny Pomanto Minta Polisi Usut Tuntas Kebakaran Kantor Disdik Makassar

Lanjut dia, profesionalisme dan kapabilitas harus menjadi dasar utama dalam pengisian jabatan ASN.

“Kami ingin memastikan promosi jabatan dilakukan secara objektif dan transparan, sesuai prinsip meritokrasi,” tegas politisi Golkar itu.

Sistem merit yang dimaksud mengedepankan tiga hal utama: kompetensi, talenta, dan kemampuan, tanpa dipengaruhi oleh faktor non-profesional seperti kedekatan pribadi, politik, atau senioritas semata.

Lebih jauh lagi, Munafri menjelaskan bahwa reformasi birokrasi juga diperkuat melalui transformasi digital dalam sistem kepegawaian ASN.

Upaya ini diharapkan mampu membangun birokrasi yang modern, adaptif terhadap perubahan, serta memiliki integritas tinggi dalam pelayanan publik.

“Dengan dukungan dari BKN dan kolaborasi bersama para ahli, kami optimis reformasi kepegawaian di Kota Makassar dapat berjalan lebih efektif dan sistemik,” lanjutnya.

Komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat sistem meritokrasi mendapat pengakuan langsung dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Bahkan, Kota Makassar ditargetkan menjadi proyek percontohan nasional dalam implementasi manajemen talenta berbasis sistem merit.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar, Kamelia Thamrin Thantu, usai pertemuan resmi bersama Kepala BKN, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, di Jakarta.

BACA JUGA  Hadiri Forum WCSMF 2025 di Wina, Wali Kota Munafri Gaungkan Makassar Kota Inklusif dan Berkelanjutan

“Sistem meritokrasi dalam birokrasi pemerintahan ini sangat penting. Alhamdulillah hari ini kami bisa bertemu langsung dengan Kepala BKN dan didampingi langsung oleh Wali Kota (Pak Munafri),” jelasnya.

“Kami juga dari BKD diberi ruang untuk berdiskusi mendalam tentang pengembangan manajemen kepegawaian di Kota Makassar,” tambah Kamelia.

Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi momentum penting bagi reformasi kepegawaian di Makassar. Kepala BKN secara khusus menyampaikan harapan agar Kota Makassar menjadi kota percontohan nasional.

Dalam hal manajemen talenta berbasis meritokrasi, sebuah pendekatan modern yang menekankan kompetensi dan potensi ASN secara objektif dan sistematis.

“Kita di (Pemkot Makassar) diberi target untuk segera mengimplementasikan sistem merit sebagai fondasi pengelolaan ASN di Makassar. Insya Allah Pak Wali sudah menugaskan kami untuk segera merancang dan menjalankan sistem tersebut,” tutur Kamelia.

Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa sistem merit bukan sekedar sistem promosi atau penempatan jabatan, melainkan alat strategi untuk memahami kondisi dan potensi SDM ASN secara menyeluruh.

Melalui pemetaan kualitatif dan kuantitatif terhadap kompetensi, motivasi, serta integritas pegawai, Pemkot Makassar bisa lebih fokus dan efektif dalam menempatkan talenta terbaik pada posisi yang tepat.

BACA JUGA  Wali Kota Munafri Tegaskan Politisi Duduk di Perusda Mundur dari Parpol

Sistem merit ini jauh lebih dari sistem yang selama ini kita kenal. Ini tentang membangun birokrasi yang sehat, berintegritas, dan benar-benar melayani.

“Dengan sistem ini, kita bisa memilih pegawai yang paling tepat berdasarkan data dan kinerja, bukan hanya berdasarkan senioritas atau kedekatan,” tegasnya.

Menurut Kamelia, apa yang saat ini diperjuangkan oleh Wali Kota Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham sejalan dengan arah kebijakan nasional di bidang ASN.

Bahkan BKN memberikan dukungan penuh kepada Makassar agar menjadi model inspiratif bagi kota-kota lain di Indonesia.

“Banyak kota berupaya membangun sistem merit, namun BKN khusus menaruh harapan besar kepada Makassar untuk bisa lebih dulu menunjukkan hasil nyata,” ungkapnya.

Sebagai bagian dari langkah konkret, Pemkot Makassar melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) telah menggandeng ahli reformasi birokrasi dan transformasi digital, Ir. H. Juwanda, untuk memperkuat desain sistem kepegawaian berbasis teknologi.

Sementara itu, Kepala BKN Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh menyambut baik langkah proaktif Pemkot Makassar. Ia menekankan pentingnya konsistensi dan integritas dalam penerapan sistem merit agar ASN dapat berperan maksimal dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel