Connect with us

Provinsi Sulawesi Barat

Pejuang Pembentukan Sulbar dan Pemangku Kepentingan Silaturahmi Jelang Puncak HUT Sulbar ke 20

Published

on

Kitasulsel–MAMUJU Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Silaturahmi Nasional (Silatnas) dengan eksponen pejuang pembentukan Provinsi Sulbar dan pemangku kepentingan, sehari sebelum puncak peringatan hari jadi Sulbar ke 20 tahun, Sabtu, 21 September 2024.

Dalam pertemuan itu, Sekretaris Provinsi Sulbar, Muhammad Idris memaparkan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Sulbar yang terjadi dari tahun ke tahun. Ia mengungkapkan, terjadi pertumbuhan ekonomi di provinsi ke 33 di Indonesia ini.

“Ekonomi kita memang bertumbuh sampai di 2024 ini. Namun, pertumbuhan (ekonomi) kita ini belum cukup signifikan. Ini perspektif ekonomi,” kata Muhammad Idris.

Ia juga mengungkapkan, pertumbuhan Produksi Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulbar masih sangat lemah. PDRB sendiri adalah nilai total barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah.

BACA JUGA  Wagub Sulbar Dorong Percepatan Sertifikasi Halal untuk UMKM

“Sekarang pertumbuhan PDRB kita ini, masih sangat lemah, kecil,” ungkapnya.

Ia juga menyinggung soal perspektif sosial politik yang terjadi sejak pembentukan Sulbar. Menurutnya, harus ada akselerasi mengenai perbaikan tatanan politik yang ada di Sulbar.

“Ternyata daerah-daerah baru, termasuk daerah otonomi baru kita di Sulbar ini, kita harus terus ada akselerasi mengenai perbaikan tatanan politik kita.

Ada 7 dosa sosial yang dapat mematikan yang disampaikan Mahatma Gandhi 80 tahun lalu, yakni politik tanpa prinsip, kekayaan tanpa kerja keras, erniagaan tanpa moralitas, kesenangan tanpa nurani, pendidikan tanpa karakter, sains tanpa humanitas, serta peribadatan tanpa pengorbanan,” pungkas Muhammad Idris.

Pada kesempatan yang sama, Pejuang Pembentukan Sulbar, Basri Hasanudin mengaku, membatalkan keberangkatannya ke Jakarta demi menghadiri undangan peringatan hari jadi Sulbar ke 20 tahun yang akan dilangsungkan di gedung DPRD Sulbar, Minggu, 22 September 2024 besok.

BACA JUGA  Pj Gubernur Sulbar Uji Coba Program Makan Bergizi Gratis di SMKN 1 Rangas

“Karena agenda di Mamuju ini adalah agenda memperingati HUT Sulbar yang ke 20, maka saya tunda keberangkatan ke Jakarta itu karena HUT Sulbar lebih penting. Sulbar ini tidak bisa saya lupakan,” kata Basri Hasanuddin.

Ia pun menjelaskan, Pemprov Sulbar harus kerja keras untuk mensejahterakan masyarakat, sehingga dibutuhkan sinergitas antara legislatif dan eksekutif dalam pembangunan daerah yang lebih maju kedepannya.

“Peningkatan SDM juga dibutuhkan untuk pembangunan daerah. Kita berharap, mereka yang terpilih pada Pilkada serentak bisa menahkodai Sulbar lima tahun kedepannya,” tuturnya. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Barat

Inspektorat Sulbar Gelar Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP

Published

on

Kitasulsel–MAMUJU Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berlangsung pada Rabu, 30 Juli 2025, bertempat di Room Teather Kantor Gubernur Sulawesi Barat.

Agenda ini dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sebagaimana pada misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga pada poin 5 (lima) yaitu memperkuat tata Kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Rapat ini dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S. Mengga. Turut hadir Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Herdin Ismail, serta para Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

BACA JUGA  Pj Gubernur Sulbar Uji Coba Program Makan Bergizi Gratis di SMKN 1 Rangas

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menekankan pentingnya komitmen seluruh perangkat daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan, baik dari BPK maupun APIP.

“Ini dinilai sebagai langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas,” kata Salim S Mengga.

Plh. Sekretaris Daerah, Herdin Ismail, dalam arahannya juga mengingatkan pentingnya percepatan tindak lanjut rekomendasi sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik.

“Kita tidak boleh berlama-lama dalam menyelesaikan rekomendasi pemeriksaan. Ini bukan hanya soal kepatuhan administratif, tapi juga bagian dari integritas kita dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik,” tegas Herdin.

Sementara itu, Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat, M. Natsir, menjelaskan bahwa rapat ini merupakan bagian dari upaya penguatan pengawasan internal dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BACA JUGA  Hadiri Penanaman Jagung, Cabai Bawang dan Kopi di Botteng, Pj Bahtiar: Ini Bisa Menjadi Contoh Diikuti Masyarakat

“Kita harap setiap perangkat daerah dapat lebih optimal menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK maupun inspektorat dalam rangka perbaikan tata Kelola pemerintahan dan peningkatan capaian progress tindak lanjut hasil pemeriksaan,” harapnya.

Pada kegiatan ini juga dilakukan penandatanganan Berita Acara kesepakatan tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan BPK dan APIP yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S. Mengga selaku Ketua Harian Tindak Lanjut dan seluruh kepala perangkat daerah selaku pelaksana tindak lanjut.

Kesepakatan ini juga diharapkan menjadi pedoman dalam upaya memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan kinerja pengawasan dan pemeriksaan internal di lingkungan pemerintah provinsi Sulawesi barat.

Inspektorat Daerah sebagai koordinator pengawasan terus mendorong sinergi antar-OPD guna meminimalkan potensi penyimpangan di masa mendatang.

BACA JUGA  Dinas Kesehatan Sulbar Perkuat Akuntabilitas dan Integritas dalam Pelayanan Publik

Rapat ini juga menjadi momentum penguatan komitmen bersama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.(*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel