Connect with us

Nasional

Kemanusiaan Akibat Perubahan iklim, Jusuf Kalla: Tanam Minimal Satu Juta Pohon Satu Tahun

Published

on

Kitasulsel–KEBUMEN Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI), Jusuf Kalla atau JK, megingatkan ancaman bencana kemanusiaan yang dipicu oleh perubahan iklim. Jk menilai fenomena yang sudah terasa saat ini akan semakin berat di masa depan jika tidak ada upaya pencegahan secara massif.

“Sekarang ini apalagi masa depan, bencana akan menjadi bencana kemanusiaan akibat perubahan iklim. banyak hujan, udara jwlek, banyak polusi, banjir, longsor dan banyak bencana lainnya,” kata JK saat menyampaikan sambutan diacara pembukaan latihan Gabungan dan Bhakti TSR PMI Siaga Berbasis Masyarakat (SIBAT) Tingkat Nasional ke 3 Tahun 2024 di Hutan Kota Kabupaten Kebumen,Jawa Tengah,selasa (24/9/2024).

Untuk itu, JK menyampaikan pentingnya upaya pencegahan dibanding harus menghadapi bencana kemanusiaan yang pasti akan terjadi. “Jauh lebih baik kita berusaha agar tidak banjir, agar tidak makin panas, polusi makin baik dibanding harus menghadapi bencana,” tambah Wakil Presiden RI ke 10 dan 12 ini.

BACA JUGA  Logo HUT Ke-80 Kemerdekaan RI Diinisiasi Kementerian Ekonomi Kreatif

Bagi JK, salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menghindari bencana kemanusiaan akibat perubahan iklim adalah dengan menanam pohon. Dengan menanam pohon, maka bumi akan hijau kembali serta kehidupan akan menjadi lebih baik lagi.

Menghijaukan bumi dengan menanam pohon, lanjut JK, bukan hanya tugas relawan ataupun anggota PMI semata. Tapi juga melibatkan seluruh masyarakat dengan menyadarkan pentingnya menjaga lingkungan. “Karena itu PMI membentuk SIBAT atau Siaga Berbasis Masyarakat, yang artinya PMI melibatkan masyatakat untuk menjaga lingkungan sekitar,” papar JK

“Kita harus bisa menanam pohon minimal satu juta satu pohon dalam satu tahun demi menjaga lingkungan dan kehidupan yang lebih baik,” imbuhnya.

BACA JUGA  JK Imbau PMI Selamatkan Lingkungan yang Rusak dan Jaga Kedamaian

Lebih jauh, JK menilai, meski bumi Indonesia masih terbilang hijau. Namun ia tidak memungkiri kika kondisi tersebut sudah tak sebaik sebelumnya. Hal itu terlihat dengan kondisi sungai yang sudah kecoklatan dan kekuningan, suhu terasa makin panas atau makin dingin.

“Sehingga masyarakat Indonesia memiliki PR besar di masa yang akan datang. Bagaimana hutan -hutan makin hijau, sungai-sungai kembali biru dan jernih karena kondisi sungai kita juga sudah mulai kekuningan sebagai pertanda alam sudah mulai rusak,” ujar JK.

Pada kegiatan yang dirangkaikan dengan penanaman pohon sebanyak 50 ribu bibit itu, JK mengingatkan bahwa penanaman pohon adalah upaya memperbaiki masa depan. Selain itu, penanaman pohon juga untuk menjaga generasi yang akan datang, menjaga keluarga.

BACA JUGA  Jadi Inspektur Upacara Hari Sumpah Pemuda,Ini Pesan Menag RI

“Akhir dari segalanya adalah bagaimana menghindari bencana kemanusiaan yang lebih besar dan menjadi ancaman di masa yang akan datang,” pungkasnya. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nasional

Korbid PKSP KPI Pusat Ditugaskan ke Kalimantan Utara, Kawal Pembentukan KPID ke-34 di Indonesia

Published

on

Kitasulsel—Jakarta – Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Ubaidillah, menugaskan Koordinator Bidang Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran (PKSP) KPI Pusat, Muhammad Hasrul Hasan, untuk bertugas di Tanjung Selor, Kalimantan Utara, terhitung mulai Senin 20 Oktober hingga 10 November.

Penugasan ini dilakukan dalam rangka mendampingi dan mengawal proses pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Utara, yang akan menjadi KPID ke-34 di Indonesia. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen KPI memperluas kehadiran lembaga penyiaran independen di seluruh provinsi, termasuk di wilayah perbatasan.

Dalam penugasan tersebut, Hasrul Hasan akan bergabung mendampingi tim seleksi (timsel) yang bertugas menyiapkan proses rekrutmen calon komisioner KPID Kalimantan Utara, sekaligus memastikan pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan partisipatif.

BACA JUGA  Mentan Amran: Negara Tidak Boleh Kalah dari Mafia Pangan

“KPI Pusat menugaskan saudara Muhammad Hasrul Hasan untuk mengawal proses pembentukan KPID Kalimantan Utara, karena ini merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan sistem penyiaran yang berkeadilan dan merata di seluruh Indonesia,”
ujar Ubaidillah Sabtu (18/10) di Jakarta.

Ubaidillah menambahkan, pembentukan KPID Kalimantan Utara menjadi momentum penting dalam perjalanan kelembagaan KPI. Setelah lembaga ini terbentuk, seluruh provinsi di Indonesia, kecuali provinsi-provinsi hasil pemekaran terbaru di Papua akan resmi memiliki KPID.

“Kalimantan Utara akan melengkapi kehadiran KPID di 34 provinsi. Ini menandai komitmen KPI untuk memastikan pengawasan penyiaran hadir di setiap daerah tanpa terkecuali,”
lanjutnya.

Sementara itu, Muhammad Hasrul Hasan menilai pembentukan KPID Kalimantan Utara memiliki makna strategis bagi pemerataan fungsi pengawasan penyiaran, terutama di wilayah perbatasan.

BACA JUGA  JK Imbau PMI Selamatkan Lingkungan yang Rusak dan Jaga Kedamaian

“Kehadiran KPID Kaltara akan memperkuat peran publik dalam mengawasi isi siaran di wilayah dengan karakter geografis dan sosial yang khas. KPI ingin memastikan masyarakat di Kaltara juga menikmati siaran yang sehat, berimbang, dan mendidik,”
ujarnya.

Hasrul menegaskan, tim seleksi yang mendapat mandat dari DPRD Kalimantan Utara akan bekerja secara profesional dan terbuka untuk menjaring calon komisioner terbaik mereka yang memiliki integritas tinggi dan pemahaman mendalam tentang dunia penyiaran.

“Kami akan memastikan proses ini berjalan sesuai aturan. KPID Kaltara harus menjadi lembaga yang kredibel dan dipercaya publik,”
tegasnya.

Dengan terbentuknya KPID Kalimantan Utara, pengawasan penyiaran daerah diharapkan semakin kuat dan mampu menjaga kualitas siaran lokal, sekaligus memperkuat sinergi dengan KPI Pusat.

BACA JUGA  JK Tegaskan Upaya Agung Laksono Rebut Kursi PMI Ilegal: Kita Lawan Karena Berbahaya untuk Kemanusiaan

“KPI akan terus hadir dan bekerja untuk publik. Setiap langkah pembentukan KPID baru adalah langkah menuju penyiaran Indonesia yang lebih sehat, independen, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,”
tutup Ubaidillah.(**)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel