Connect with us

Provinsi Sulawesi Barat

Diskominfo Sulbar-Pemkab Mamuju Kolaborasi Hadirkan Internet Gratis di Anjungan Pantai Manakarra

Published

on

Kitasulsel–MAMUJU Dinas Kominfo Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat bekerjasama Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Mamuju trus mendorong ketersediaan akses internet bagi masyarakat.

Hal ini sebagai upaya pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Seperti dilakukan di Anjungan Pantai Manakarra.

Launching penggunaan jaringan yang di-support provider PLN Icon Plus tersebut ditandai dengan ceremony acara dengan penekanan sirene tepat di depan Gong Perdamaian, Selasa, 24 September 2024.

Kepala Dinas Kominfopers Sulbar, Mustari Mula, yang menyampaikan layanan internet ini sebagai upaya mendukung kemajuan Kabupaten Mamuju,

“Termasuk dalam penyediaan akses informasi dan komunikasi publik,” ungkapnya.

Sebagai rangkaian Hari Jadi Provinsi Sulawesi Barat ke 20, Pemerintah Provinsi Sulbar melalui Dinas Kominfo Perss bekerja sama dengan Dinas Kominfo Kabupaten Mamuju dan Provider PT.PLN Icon Plus, memberikan layanan internet gratis kepada.masyarakat khususnya di ruang publik kawasan anjungan Pantai Manakarra Mamuju.

BACA JUGA  Sambut Dua Dekade, Pemprov Sulbar Canangkan SEPFEMBER CERIA

Sebenarnya Layanan Internet Gratis di kawasan anjungan Pantai Manakarra Mamuju sudah pernah ada yang difasilitasi Dinas Kominfo Perss Sulbar, namun karena terjadi gempa bumi pada tahun 2021 lalu sebagian infrastrukturnya rusak.

Untuk itu, Diskominfo bekerjasama Pemkab Mamuju serta Provider Icon Plus mengaktifkan kembali layanan internet gratis ini dengan kapasistas bandwidth yang lebih maksimal.

“Hal ini merupakan kado istimewa dari Pemerintah baik Pemprov maupun Pemkab dan unsur swasta kepada masyarakat,”ungkap Mustari.

Mustari berharap layanan internet gratis ini dimanfaatkan secara sehat dan aman serta dipergunakan untuk hal positif.

Mustari Mula juga mengucapkan Terima kasih kepada Bupati Mamuju dan Generak Manager PT.Icon Plus atas kerja sama ini.

BACA JUGA  Hadiri Pertemuan Gubernur se Indonesia di IKN, Pj Bahtiar Akan Paparkan Sulbar adalah Penyanggah IKN

“Semoga kedepan, kerja sama ini lebih ditingkatkan dengan membuka layan internet gratis ruang ruang publik lainnya dalam kota Mamuju,” ungkapnya.

Plt. Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Mamuju, Akhmad Taufiq, menyampaikan penghargaan atas dukungan serta kerjasama dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam penyediaan jaringan internet gratis. Ia berharap adanya fasilitas tersebut dapat membawa manfaat terutama dalam mendorong produktifitas masyarakat.

Bupati Mamuju, Dr. Hj. Sitti Sutinah Suhardi, berterima kasih atas dukungan PJ Gubernur,m Sulbar Dr. Bahtiar Baharuddin, telah membantu dalam penyediaan akses yang memang banyak dibutuhkan oleh masyarakat.

Sutinah berharap dengan fasilitas tersebut dapat dirasakan manfaatnya, guna mendorong kemajuan Mamuju Keren yang diharapkan bersama.

BACA JUGA  Perkuat Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, TP2DD Sulbar Studi Banding di Bali

Hadir dalam kegiatan launching tersebut mewakili Pemerintah Kabupaten Mamuju, Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik, Jumardi, serta Manajer Pemasaran dan Penjualan SBU Sulawesi dan Indonesia Bagian Timur, Eka Widya Purwatasari, serta sejumlah perwakilan stakeholders lainnya. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Barat

Inspektorat Sulbar Gelar Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP

Published

on

Kitasulsel–MAMUJU Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berlangsung pada Rabu, 30 Juli 2025, bertempat di Room Teather Kantor Gubernur Sulawesi Barat.

Agenda ini dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sebagaimana pada misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga pada poin 5 (lima) yaitu memperkuat tata Kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Rapat ini dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S. Mengga. Turut hadir Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Herdin Ismail, serta para Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

BACA JUGA  Sambut Dua Dekade, Pemprov Sulbar Canangkan SEPFEMBER CERIA

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menekankan pentingnya komitmen seluruh perangkat daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan, baik dari BPK maupun APIP.

“Ini dinilai sebagai langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas,” kata Salim S Mengga.

Plh. Sekretaris Daerah, Herdin Ismail, dalam arahannya juga mengingatkan pentingnya percepatan tindak lanjut rekomendasi sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik.

“Kita tidak boleh berlama-lama dalam menyelesaikan rekomendasi pemeriksaan. Ini bukan hanya soal kepatuhan administratif, tapi juga bagian dari integritas kita dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik,” tegas Herdin.

Sementara itu, Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat, M. Natsir, menjelaskan bahwa rapat ini merupakan bagian dari upaya penguatan pengawasan internal dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BACA JUGA  Sulbar Tertinggi Kemiskinan Ektrem, Program PJ Bahtiar Jadi Solusi? Ini Tanggapan Akademisi Sulbar

“Kita harap setiap perangkat daerah dapat lebih optimal menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK maupun inspektorat dalam rangka perbaikan tata Kelola pemerintahan dan peningkatan capaian progress tindak lanjut hasil pemeriksaan,” harapnya.

Pada kegiatan ini juga dilakukan penandatanganan Berita Acara kesepakatan tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan BPK dan APIP yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S. Mengga selaku Ketua Harian Tindak Lanjut dan seluruh kepala perangkat daerah selaku pelaksana tindak lanjut.

Kesepakatan ini juga diharapkan menjadi pedoman dalam upaya memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan kinerja pengawasan dan pemeriksaan internal di lingkungan pemerintah provinsi Sulawesi barat.

Inspektorat Daerah sebagai koordinator pengawasan terus mendorong sinergi antar-OPD guna meminimalkan potensi penyimpangan di masa mendatang.

BACA JUGA  GPM Jelang Ramadan, Bahtiar, Perlu Tambah Pasokan

Rapat ini juga menjadi momentum penguatan komitmen bersama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.(*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel