11 Hari Pesawat Cessna Grand Caravan Berputar-putar Rekayasa Cuaca, Gubernur Sulsel: Ini Ikhtiar Kita!

Published

3 tahun ago

22 Januari 2023

Kitasulsel, Maros— Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengantisipasi dampak cuaca ekstrem dengan melakukan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC). Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman melayangkan permintaan TMC kepada BNPB dalam rangka mengurangi resiko bencana hidrometeorologi dan telah berlangsung selama 11 hari dan telah ditutup hari Minggu, 22 Januari 2023.

Pelaksaanaan TMC sendiri sebelumnya dilaksanakan di Pulau Jawa untuk Natal dan Tahun Baru. Provinsi Sulsel sendiri adalah Provinsi pertama di luar Jawa.

“Alhamdulillah dengan koordinasi yang baik kita dapat melaksanakan kegiatan TMC ini, ini ikhtiar kita untuk mengurangi resiko bencana hidrometereologi di Sulsel,” kata Gubernur Sulsel.

Untuk itu, Andi Sudirman mengucapkan terima kasih kepada Badan Penanggulangan Bencana (BNPB); BPBD Sulsel; Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG); Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN); Lanud Hasanuddin Makassar dan PT Songo Aviasi Indonesia (SAI) dan operator PT Smart Cakrawala Aviation.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulsel, Amson Padolo mengatakan, data yang dirilis di awal bahwa tanggal 12 hingga 21 Januari di Sulsel berada pada zona ektreme.

“Sesuai hasil TMC kita mampu melewati cuaca ektreme, sehingga bahaya terkait bencana hidrometeorologi dapat kita hindari,” sebut Amson.

Di Sulsel mitigasi bencana hidrometeorologi dengan mengerahkan satu unit pesawat penabur dengan Pesawat penabur bahan Cessna Grand Caravan 208 dengan registrasi PK-SNM. Pesawat yang mampu terbang dalam dua jam terbang dalam satu sortinya dengan penyemaian 800 – 1.000 ke per sortinya. Di mana dalam sehari dapat melakukan hingga tiga kali penerbangan. Sebanyak 16.500 Kg bahan semai telah tebarkan.

Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rustian, menjelaskan pelaksanaan berdasarkan data dari BRIN dan BMKG dengan mencermati cuaca dan awan.

“Tergantung dari situasi, kajian bisa 900 Kg sampai 1 ton per penerbangan. Minimal 800 Kg,” sebut Rustian.

Penerbangan penyemaian diarahkan di sisi Barat Laut, Barat dan Barat Daya Selatan untuk menghalau awan-awan potensial yang mengarah ke daratan.

Awan-awan potensial tersebut di hujan di atas perairan Selat Makassar sehingga dapat mengurangi jumlah curah hujan yang masuk ke daratan.

Teknik modifikasi cuaca ini yang pertama kali dilaksanakan di Sulsel ini diharapkan dapat memitigasi bencana banjir, abrasi dan tanah longsor di wilayah Sulsel.(*/My)

Pemkot Makassar

Pemkot Makassar Terapkan WFA Bagi Pegawai, Tanggal 1–4 September

Published

16 jam ago

31 Agustus 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Kota Makassar memberlakukan kebijakan sistem kerja Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non-ASN lingkup Pemkot Makassar.

Kebijakan ini berlaku selama sepekan, mulai tanggal 1 hingga 4 September 2025, sesuai Surat Edaran Wali Kota Makassar Nomor 272 Tahun 2025 tertanggal 31 Agustus 2025.

Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar, Kamelia Thamrin Tantu, membenarkan penerbitan surat edaran tersebut.

Menurutnya, kebijakan ini merupakan langkah antisipasi kejadian yang mungkin timbul akibat situasi terkini di Kota Makassar.

“Surat Edaran Pak Wali Kota Makassar terkait WFA berlaku sepekan, tepatnya tanggal 1–4 September 2025. Hal ini juga sejalan dengan instruksi pusat,” ujarnya, Minggu (31/8/2025).

Dalam penjelasan Pemkot, Work From Anywhere (WFA) memberikan fleksibilitas kepada pegawai untuk melaksanakan tugas dari lokasi mana pun, baik kantor, rumah, maupun tempat lain yang mendukung produktivitas.

Hal ini berbeda dengan Work From Home (WFH) yang membatasi pegawai untuk bekerja dari rumah saja.

“Baik WFA maupun WFH tetap mewajibkan pegawai menjalankan tugas sesuai jam kerja dan tanggung jawab masing-masing. Koordinasi antarpegawai juga dapat dilakukan secara daring,” jelasnya.

Meski diberlakukan WFA, Pemkot menegaskan bahwa pelayanan publik tidak akan terganggu. Unit kerja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap diwajibkan bertugas di kantor.

“Hal ini untuk menjamin kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi secara normal,” katanya.

Adapun beberapa poin penting dalam Surat Edaran Wali Kota Makassar tentang pelaksanaan WFA, antara lain.

Pertama, ASN Makassar tetap melaksanakan tugas kedinasan dari kantor, rumah, atau lokasi lain (Work From Anywhere) pada 1–4 September 2025.

Kedua, Pegawai wajib menyelesaikan pekerjaan sesuai tugas dan tanggung jawab, dengan koordinasi daring jika diperlukan.

“Ketiga, Teknis pengaturan internal diserahkan kepada masing-masing Kepala Perangkat Daerah,” isi surat edsran tersebut.

Untuk poin keempat, atasan langsung wajib melakukan monitoring, dan jika ada pekerjaan mendesak yang harus dilakukan di kantor, harus ada komunikasi dengan atasan.

Kelima, Unit pelayanan publik seperti rumah sakit, puskesmas, kecamatan, kelurahan, dan layanan sejenis tetap bekerja dari kantor sesuai ketentuan hari dan jam kerja.

Keenam, Sistem WFA akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan. Serta ketujuh, Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan edaran ini.

Tak hanya bagi pegawai, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar menginstruksikan seluruh satuan pendidikan jenjang PAUD/TK, SD, dan SMP, baik negeri maupun swasta, untuk melaksanakan pembelajaran secara daring pada 1–4 September 2025.

Kebijakan ini ditempuh sebagai langkah antisipasi terhadap potensi dampak aksi demonstrasi di wilayah Makassar.

Dalam surat edaran bernomor 400.3.5/8/S.Edar/Disdik/VIII/2025 yang ditandatangani Kepala Disdik Makassar, Achi Soleman, tertanggal 31 Agustus 2025.

“Seluruh guru dan tenaga kependidikan tetap melaksanakan tugas pembelajaran secara optimal dengan memanfaatkan berbagai platform daring seperti WhatsApp, Google Classroom, Zoom, atau platform lainnya,” demikian keterangan resmi dalam edaran tersebut. (*)