Provinsi Sulawesi Barat
Rakor PUPR Pusat dan PUPR se Sulbar, Sinkronisasi Data Pembangunan Infrastruktur Jalan
Kitasulsel–MAMUJU Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemprov Sulbar menggelar Rapat Koordinasi Dak Bidang Jalan dan Sosialisasi SE Menteri PU Nomor 17 Tahun 2023 serta pemantapan pengelolaan data PMKRS Sulbar Tahun 2024, di Grand Meleo Hotel Mamuju, Kamis 3 Oktober 2024.
Hadir pada kegiatan ini Jajaran Dinas PUPR Sulbar serta Dinas PUPR Kabupaten se- Sulbar. Naraasumber kegiatan adalah Dinas PUPR Sulbar dan perwakilan dari Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah Balai Pelaksanaan Jalan Nasional dan P2JN Kemen PUPR Muhamad Taufik.
Kepala Dinas PUPR Sulbar Rachmad menjelaskan, infrastruktur menjadi penunjang sektor lain, seperti pertanian, pariwisata dan lainnnya. Sehingga penting untuk berkerjasama dan membangun sinergitas dalam meningkatkan infrastruktur di daerah.
Disisi lain kondisi fiskal tidak akan cukup jika menangani seluruh ruas jalan di Sulbar. Tercatat panjang ruang jalan di Sulbar sekira 523 Km. Untuk satu kali penanganan sepanjang 20 Km membutuhkkan 120 Milir. tentun APBD yang hanya diangka 1,8 triliun tidak bisa diandalkan. Olehnya pemerintah daerah sagat membutuhkan bantuan dari pusat.
“Infrastruktur jalan Ini memang butuh sentuhan besar dari Kementerian. Kami di provinsi tidak mampu dapat menyelesaikan sebuah infrastruktur jalan tanpa ada bantuan dari Kementerian,” terang Rachmad.
Untuk itu, melalui forum rakor ini, Rachmad berharap terbangun kesepahaman antara pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat untuk bersama memperkuat data dalam rangka rencana pengalokasian DAK bidang jalan pada 2025.
“Harapan kita ada output untuk bagaimana kita memperbaiki sebuah aturan yang ada serta kesiapan data,” kata Rachmad.
Rachmad juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat melalui Kementerian, melihat gambaran alokasi DAK pada 2025 telah memberikan perhatian kepada enam kabupaten se- Sulbar.
“Berkat pendampingan dari Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin serta pak Sekda, PUPR bersama semua PU Kabupaten mendapat perhatian dari pusat. Mudah-mudahan kita berdoa di tahun-tahun berikutnya kita bisa mengharapkan kerjasama yang baik,” tandasnya.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Sulbar Alfian Rakor tersebut bertujuan melakukan sosialisasi sekaligus menginformasikan persiapan konsultasi program DAK fisik bidang konektivitas sub bidang Jalan Tahun Anggaran 2025. Serta mendorong percepatan pembangunan infrastruktur jalan melalui DAK di Provinsi Sulawesi Barat dan melakukan pemantapan pengelolaan data PMKRS
“Rakor ini bertujuan agar pembangunan infrastruktur jalan di Sulbar dapat lebih maksimal,” ungkapnya. (*)
Provinsi Sulawesi Barat
Tekad Kuat Gubernur SDK: Beban Rp384 Miliar di 2025, Pilih Jalan Tangguh ‘Tidak Mau Utang Lagi
Kitasulsel–MAMUJU Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK) menyampaikan refleksi akhir pekan terkait tantangan fiskal yang dihadapi Pemprov Sulbar pada tahun anggaran 2025. Di tengah tekanan pembiayaan, Gubernur menegaskan komitmennya untuk tidak mengambil utang baru, meski ditawari opsi tersebut oleh pemerintah pusat.
“Sulbar sudah dua kali meminjam ke SMI. Cicilannya masih berat dan belum lunas. Saat saya minta dijadwal ulang, justru disarankan menambah utang. Saya tolak. Lebih baik kita bayar dan lunas dalam tiga tahun ke depan,” ujar Gubernur Suhardi Duka.
Beban fiskal yang harus ditanggung Sulbar pada tahun 2025 cukup signifikan. Berdasarkan data resmi dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), total beban mencapai Rp384 miliar, terdiri atas:
Komponen Beban Fiskal Sulbar 2025:
1. Pembayaran pokok pinjaman ke SMI: Rp99,4 miliar
2. Bunga pinjaman: Rp8,7 miliar
3. Penyesuaian Dana Transfer (DAK) yang ditarik pusat: Rp130,2 miliar
4. Pengurangan belanja karena asumsi retribusi daerah & SiLPA 2024 tidak tercapai: Rp145,7 miliar
“Terus dari mana kita bisa membangun? Main sulap? Hehe,” kelakar Gubernur Sulbar, menyiratkan bahwa situasi ini menuntut kecermatan tinggi dalam prioritas anggaran, bukan sekadar keajaiban instan.
Namun demikian, Gubernur Sulbar memastikan bahwa keterbatasan fiskal tidak menghambat arah pembangunan strategis. Pemprov Sulbar tetap memfokuskan anggaran pada program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Tahun ini, Pemprov Sulbar telah menyalurkan mobil amrol dan ekskavator ke tiga kabupaten untuk mendukung pengelolaan sampah.
“Sudah dua dekade sampah daerah diangkut, tapi pernahkah satu mobil sampah dikirim ke kabupaten? Tahun ini, kita bantu,” ungkap Gubernur.
Di samping itu, berbagai program keberpihakan seperti jaminan BPJS gratis, pengembangan peternakan, bantuan bibit pertanian, dan peningkatan infrastruktur dasar tetap berjalan sesuai visi misi pembangunan.
Refleksi ini mempertegas bahwa membangun daerah bukan semata soal besar kecilnya dana, melainkan keberanian memilih jalan yang bertanggung jawab secara fiskal dan jangka panjang. (*)
-
Politics9 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
12 bulan agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login