Provinsi Sulawesi Barat

Ajak Masyarakat Jadikan Balabalakang Halaman Depan Provinsi Sulawesi Barat

Published

10 bulan ago

6 Oktober 2024

Kitasulsel–MAMUJU Pj Gubernur Provinsi Sulawesi Barat , Bahtiar Baharuddin mengundang masyarakat Kecamatan Kepulauan Balakang ke Rujab Gubernur Sulbar, Sabtu 5 Oktober 2024.

Tujuannya untuk membangun silaturahmi serta berdiskusi terkait kondisi masyarakat kecamatan Kepulauan Balabalakang serta potensi yang dapat dikembangkan.

Bahtiar mengatakan, pada HUT ke- 20 Sulbar salah satu menjadi konsen adalah merevisi peta Sulbar. Dan poin penting adalah memasukan kepulauan Bala-balakang.

Salah satu potensi Kepualauan Balabalakang adalah berada di jalur Alki II, hal ini bisa mendorong Balabalakang menjadi rest area bagi kapal-kapal yang melintas di Alki II.

“Jalur kapal ini kita upayakan banyak banyak singgah di Kepulauan Balabalakang,” ucap Bahtiar.

Bahtiar mengaku, memiliki banyak mimpi untuk memajukan wilayah Kepulauan Balabalakang. Untuk itu , pihaknya juga menyuplai bantuan sukun sebagai tumbuhan yang bisa menghasilkan air tawar puluhan tahun kedepan.

“Tanam disitu puluhan tahun kedepan nanti disitu bisa ada air tawar. Kalau tanaman lain belum tentu ada, kalau Sukun hampir ada,” kata Bahtiar.

Selain itu, Pj.Bahtiar juga menyampaikan, Kepulauan Balakang yang tadinya di halaman belakang Sulbar, maka 20 tahun kedepan harus menjadi halaman depan provinsi Sulbar.

Untuk mengerjakan ini APBD terbatas maka yang dilakukan adalah mendorong investasi, termasuk investor membangun pelabuhan, pusat logistik, industri pengolahan ikan dan investasi lainnya.

Hal lain disampaikan. Bahtiar mengaku akan berkunjung ke balabalakang dalam waktu dekat.

Mantan Kades Balabalakang Mahmud Idris berterima kasih atas perhatian PJ Gubernur terhadap daerah kepulauan Balabalajabg, khususnya pada pulau pulau berpenghuni.

Dia juga menyampaikan aspirasi terkait keinginan warga untuk bisa memiliki legalitas atas tempat rumah tinggal mereka di Kepulauan Balabalakang.

“Ada beberapa pulau yang sebelumnya tak berpenghuni ini sudah mulai berpenghuni, kami harap perhatiannya,” ucap Mahmud. (*)

Provinsi Sulawesi Barat

Inspektorat Sulbar Gelar Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP

Published

9 jam ago

30 Juli 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAMUJU Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berlangsung pada Rabu, 30 Juli 2025, bertempat di Room Teather Kantor Gubernur Sulawesi Barat.

Agenda ini dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sebagaimana pada misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga pada poin 5 (lima) yaitu memperkuat tata Kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Rapat ini dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S. Mengga. Turut hadir Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Herdin Ismail, serta para Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menekankan pentingnya komitmen seluruh perangkat daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan, baik dari BPK maupun APIP.

“Ini dinilai sebagai langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas,” kata Salim S Mengga.

Plh. Sekretaris Daerah, Herdin Ismail, dalam arahannya juga mengingatkan pentingnya percepatan tindak lanjut rekomendasi sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik.

“Kita tidak boleh berlama-lama dalam menyelesaikan rekomendasi pemeriksaan. Ini bukan hanya soal kepatuhan administratif, tapi juga bagian dari integritas kita dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik,” tegas Herdin.

Sementara itu, Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat, M. Natsir, menjelaskan bahwa rapat ini merupakan bagian dari upaya penguatan pengawasan internal dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Kita harap setiap perangkat daerah dapat lebih optimal menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK maupun inspektorat dalam rangka perbaikan tata Kelola pemerintahan dan peningkatan capaian progress tindak lanjut hasil pemeriksaan,” harapnya.

Pada kegiatan ini juga dilakukan penandatanganan Berita Acara kesepakatan tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan BPK dan APIP yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S. Mengga selaku Ketua Harian Tindak Lanjut dan seluruh kepala perangkat daerah selaku pelaksana tindak lanjut.

Kesepakatan ini juga diharapkan menjadi pedoman dalam upaya memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan kinerja pengawasan dan pemeriksaan internal di lingkungan pemerintah provinsi Sulawesi barat.

Inspektorat Daerah sebagai koordinator pengawasan terus mendorong sinergi antar-OPD guna meminimalkan potensi penyimpangan di masa mendatang.

Rapat ini juga menjadi momentum penguatan komitmen bersama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.(*)