Politics
Parah,Hasil Surveinya di Edit Timses Petahana Pilkada Luwu Timur,LSI:Memalukan Dan Tidak Bertanggung Jawab
Kitasulsel—LuwuTimur—Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA membantah keras telah merilis survei yang menempatkan Budiman-Akbar sebagai unggulan di Pilkada Luwu Timur 2024.
Direktur LSI Denny JA, Adjie Alfaraby, menyebutkan hasil survei yang beredar di media sosial, Sabtu (12/10/24), adalah palsu dan tidak bertanggung jawab.
Survei palsu tersebut mengklaim bahwa pasangan Budiman-Akbar memperoleh elektabilitas tertinggi dengan 42,3%, disusul Ibas-Puspa di posisi kedua dengan 30,3%, dan Isrullah-Usman di tempat ketiga dengan 16,1%. Sebanyak 11,3% responden disebut belum menentukan pilihan.
Namun hasil survei itu buru-buru dibantah pihak LSI Denny JA. “Hasil survei itu hoax, bukan rilis LSI Denny JA,” kata Direktur LSI Denny JA, Adjie Alfaraby, Sabtu siang 10 Oktober 2024.
Adjie menyayangkan ada pihak yang sengaja mencatut lembaga survei yang dipimpinnya menyebarkan informasi tidak benar atau hoax.
“Itu tidak bertanggung jawab dan memalukan. Kami kecewa karena survei hoax ini bisa menjatuhkan kredibilitas lembaga kami,” tegas Adjie Alfaraby.
Menurutnya, LSI Denny JA sangat teliti, terstruktur dan komprehensif dalam membuat survei. Sehingga hasilnya 100 persen berani dipertanggungjawabkan.
LSI Denny JA sendiri belum merilis hasil survei terbarunya soal Pilkada Luwu Timur 2024.
Terakhir kali mereka merilis survei Pilkada Lutim 2024 pada 20 September 2024. Survei itu dilakukan dalam rentang waktu 2-10 September.
Dalam survei LSI Denny JA itu, pasangan calon bupati dan wakil Bupati Luwu Timur, Ibas-Puspa memiliki elektabilitas tertinggi mencapai 44,9%.
Sementara paslon Budiman-Akbar dengan 39,2%, adapun paslon Isrullah-Usman hanya sebesar 3%.
Menyusul beredarnya survei hoax LSI Denny JA, Sabtu hari ini, Adjie mengaku tengah mempertimbangkan untuk melaporkan penyebar informasi bohong tersebut.
“Kami sedang mempertimbangkan untuk menempuh jalur hukum. Sebab ini kan sudah merugikan lembaga kami,” kata Adjie.
Diberitakan sebelumnya, survei hoax LSI Denny JA yang mengunggulkan Budiman-Akbar itu ramai beredar di media sosial, Sabtu 12 Oktober 2024.
Foto tangkapan layar hasil survei ini beredar di media sosial facebook dan whatsapp. Terpantau ramai dibagikan tim pemenangan kabupaten Budiman-Akbar.
Seperti pada status WA yang dibuat Tim Pemenangan Budiman-Akbar, Muhammad Haedir.
“Bocoran dari Samping,” tulis Haedir pada ketarangan foto tangkapan layar hasil survei tersebut, diunggah Sabtu pagi pukul 06.40 WITA.
Tim Pemenangan Budiman-Akbar lainnya, Budiman Yahya juga membagikan tangkapan layar hasil survei tersebut di akun facebook pribadinya.
“Yang tidak suka dilarang komen,” tulis Budiman Yahya disertai foto tangkapan layar hasil survei hoax tersebut.
Penyebaran informasi hoax oleh tim pemenangan Budiman-Akbar ini bertentangan dengan pernyataan Budiman Hakim yang selama ini kerap ia sampaikan dalam berbagai kesempatan.
“Saya tekankan kepada semua pihak agar tidak menyebar informasi bohong atau hoax demi terciptanya pesta demokrasi Pilkada Luwu Timur 2024 yang kondusif,” tegas calon bupati petahana, Budiman Hakim.
Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA membantah keras telah merilis survei yang menempatkan Budiman-Akbar sebagai unggulan di Pilkada Luwu Timur 2024.
Direktur LSI Denny JA, Adjie Alfaraby, menyebutkan hasil survei yang beredar di media sosial, Sabtu (12/10/24), adalah palsu dan tidak bertanggung jawab.
Survei palsu tersebut mengklaim bahwa pasangan Budiman-Akbar memperoleh elektabilitas tertinggi dengan 42,3%, disusul Ibas-Puspa di posisi kedua dengan 30,3%, dan Isrullah-Usman di tempat ketiga dengan 16,1%. Sebanyak 11,3% responden disebut belum menentukan pilihan.
Namun hasil survei itu buru-buru dibantah pihak LSI Denny JA. “Hasil survei itu hoax, bukan rilis LSI Denny JA,” kata Direktur LSI Denny JA, Adjie Alfaraby, Sabtu siang 10 Oktober 2024.
Adjie menyayangkan ada pihak yang sengaja mencatut lembaga survei yang dipimpinnya menyebarkan informasi tidak benar atau hoax.
“Itu tidak bertanggung jawab dan memalukan. Kami kecewa karena survei hoax ini bisa menjatuhkan kredibilitas lembaga kami,” tegas Adjie Alfaraby.
Menurutnya, LSI Denny JA sangat teliti, terstruktur dan komprehensif dalam membuat survei. Sehingga hasilnya 100 persen dapat dipertanggungjawabkan.
“Hasil yang kami keluarkan telah melalui proses penelitian yang ilmiah, dengan track record kami, dengan histori yang panjang yang telah kami lakukan, saya yakin bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Adjie
LSI Denny JA sendiri belum merilis hasil survei terbarunya soal Pilkada Luwu Timur 2024.
Terakhir kali mereka merilis survei Pilkada Lutim 2024 pada 20 September 2024. Survei itu dilakukan dalam rentang waktu 2-10 September.
Dalam survei LSI Denny JA itu, pasangan calon bupati dan wakil Bupati Luwu Timur, Ibas-Puspa memiliki elektabilitas tertinggi mencapai 44,9%.
Sementara paslon Budiman-Akbar dengan 39,2%, adapun paslon Isrullah-Usman hanya sebesar 3%.
Menyusul beredarnya survei hoax LSI Denny JA, Sabtu hari ini, Adjie mengaku tengah mempertimbangkan untuk melaporkan penyebar informasi bohong tersebut.
“Kami sedang mempertimbangkan untuk menempuh jalur hukum. Sebab ini kan sudah merugikan lembaga kami,” kata Adjie.
Diberitakan sebelumnya, survei hoax LSI Denny JA yang mengunggulkan Budiman-Akbar itu ramai beredar di media sosial, Sabtu 12 Oktober 2024.
Foto tangkapan layar hasil survei ini beredar di media sosial facebook dan whatsapp. Terpantau ramai dibagikan tim pemenangan kabupaten Budiman-Akbar.
Seperti pada status WA yang dibuat Tim Pemenangan Budiman-Akbar, Muhammad Haedir.
“Bocoran dari Samping,” tulis Haedir pada ketarangan foto tangkapan layar hasil survei tersebut, diunggah Sabtu pagi pukul 06.40 WITA.
Tim Pemenangan Budiman-Akbar lainnya, Budiman Yahya juga membagikan tangkapan layar hasil survei tersebut di akun facebook pribadinya.
“Yang tidak suka dilarang komen,” tulis Budiman Yahya disertai foto tangkapan layar hasil survei hoax tersebut.
Penyebaran informasi hoax oleh tim pemenangan Budiman-Akbar ini bertentangan dengan pernyataan Budiman Hakim yang selama ini kerap ia sampaikan dalam berbagai kesempatan.
“Saya tekankan kepada semua pihak agar tidak menyebar informasi bohong atau hoax demi terciptanya pesta demokrasi Pilkada Luwu Timur 2024 yang kondusif,” tegas calon bupati petahana, Budiman Hakim.
Politics
Workshop Nasional, Taufan Pawe Paparkan Rekomendasi Publik Hadapi Revisi Undang-undang Pemilu
Kitasulsel–MAKASSAR Sebuah workshop publik nasional bertajuk “Menuju Pemilu yang Adil dan Representatif” sukses diselenggarakan di Ballroom Hotel Unhas, Selasa (29/7/2025).
Acara ini bertujuan untuk menjaring masukan publik bagi revisi regulasi kepemiluan di Indonesia, dihadiri oleh sejumlah akademisi terkemuka dan pemangku kepentingan.
Workshop ini dibuka langsung oleh Wakil Rektor Unhas, Prof. Farida Patittingi, menandakan dukungan penuh dari lingkungan akademik terhadap inisiatif penting ini.
Diskusi mendalam dalam acara ini menghadirkan penanggap dari berbagai latar belakang, termasuk Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Golkar, Taufan Pawe, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, dan Perencana Madya Bappenas Republik Indonesia, Maharani.
Sesi pembahasan juga diperkaya oleh paparan dari Dekan FISIP Unhas serta dua narasumber ahli, Prof. Muhammad dan Endang Sari, keduanya dosen politik dari FISIP Unhas.
Dalam paparannya, Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe, menyoroti pentingnya kesiapan Komisi II dan pemerintah dalam menghadapi Pilkada Serentak.
Ia menekankan pentingnya meminimalisir potensi permasalahan yang mungkin timbul selama proses penyelenggaraan Pilkada. Ia juga secara lugas menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dianggapnya sangat gamblang dalam pelaksanaannya, namun juga mengungkap beberapa kelemahan dalam Pilkada Serentak 2024.
“Kami berharap, dengan putusan MK, kita buka semuanya sebelum masuk dalam sistem kepemiluan ke depannya.”
Pawe juga menyoroti kasus-kasus pelanggaran, termasuk penggunaan ijazah palsu, yang menurutnya seharusnya tidak hanya dilihat dari syarat formalnya saja, melainkan juga harus ada verifikasi ijazah materil dan penelusuran yang lebih komprehensif.
“Penyelenggara harus berintegritas dan harus dibuat batasan tersendiri terkait keluasan dokumen. Kami mencoba merumuskan kewenangan penyelenggara untuk menentukan bukti tersebut,” tambahnya.
Kajian Akademik dan Usulan Perbaikan Sistem Pemilu
Diskusi dalam workshop ini tidak hanya berfokus pada evaluasi, tetapi juga pada perumusan solusi konkret. Beberapa poin penting yang mengemuka dari kajian akademik dan masukan publik meliputi:
Pertama, Perluasan Pemilihan: Diperlukan pembahasan mengenai perluasan skala pemilihan, termasuk untuk pemilihan presiden.
Kedua,kolaborasi Lintas Lembaga: Pentingnya duduk bersama antara Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif untuk menyelaraskan arah revisi regulasi.
Ketiga, Kodifikasi UU Pemilu melalui Omnibus Law: Usulan untuk menyatukan berbagai regulasi kepemiluan dalam satu omnibus law yang komprehensif dan partisipatif.
Keempat, Revisi Adil, Demokratis, dan Inklusif: Penekanan pada prinsip keadilan, demokrasi, dan inklusivitas dalam setiap revisi regulasi.
Kelima, Evaluasi Sistem Pemilu dan Uji Coba Sistem Campuran: Mengkaji ulang sistem pemilu yang ada dan mempertimbangkan uji coba sistem campuran untuk mencari model terbaik.
Keenam, Rancangan Kalender Pemilu Nasional dan Daerah yang Realistis: Menyusun jadwal pemilu yang lebih terencana dan realistis, baik untuk tingkat nasional maupun daerah.
Ketujuh, Pembangunan Kapasitas Lembaga Penyelenggara dan Literasi Publik Digital: Meningkatkan kapabilitas KPU dan Bawaslu, serta memperkuat literasi digital masyarakat terkait pemilu.
Kedelapan Masukan Publik dan Akademisi Penting untuk Legitimasi: Menegaskan bahwa partisipasi publik dan sumbangsih pemikiran dari akademisi sangat krusial untuk membangun legitimasi proses dan hasil pemilu.
Taufan Pawe menyatakan bahwa rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan dari workshop ini sejalan dengan semangat Komisi II DPR RI.
“Kami akan sharing semua yang pada hakikatnya apa yang ada dalam rekomendasi tersebut menurut kami sama dengan apa yang lagi semangat kami di Komisi II,” ujarnya.
Meskipun mengakui adanya pro dan kontra terkait keserentakan pemilu (berdasarkan putusan MK nomor 55 dan 135), Pawe menegaskan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat.
“Tidak ada pilihan lain, kita harus mengikuti apa yang menjadi keputusan MK. Ini simbol kenegaraan kita, MK itu lembaga negara yang punya kewenangan dan kapasitas,” pungkasnya, menegaskan pentingnya efisiensi dalam setiap pelaksanaan pemilu ke depannya.
Workshop ini diharapkan menjadi pijakan penting bagi penyusunan regulasi kepemiluan yang lebih baik, adil, dan representatif di masa mendatang, dengan mengedepankan integritas penyelenggara dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.(*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics10 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login