Politics

Dinilai Figur Kuat, Pemilih Parpol di Makassar Justru Inginkan Appi-Aliyah jadi Walikota

Published

11 bulan ago

21 Oktober 2024

Kitasulsel–Makassar Lembaga Parameter Publik Indonesia (PPI) menemukan temuan menarik dalam hasil surveinya di Pilwalkot Makassar 2024. Selain elektabilitas pasangan calon (Paslon), mereka juga meriset pemilih partai politik (parpol).

PPI meriset peta pemilih sembilan parpol pengusung di Pilwalkot Makassar 2024. Rinciannya PKB memiliki basis 3,1%, Gerindra 17,1%, PDIP 5,8%, Golkar 10,7%, Nasdem 12,7%. Selanjutnya PAN 2,7%, Demokrat 2,1%, PKS 4,1% dan PPP 2,5%.

Hasilnya, tujuh dari sembilan pemilih parpol tersebut justru memilih pasangan Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham (MULIA). Diantaranya PKB, Gerindra, Golkar, Nasdem, PAN, Demokrat dan PKS.

Rinciannya, pemilih PKB memilih MULIA dengan persentase 46,8%, sementara yang memilih Indira Jusuf Ismail-Ilham Ari Fauzi (INIMI) hanya 17,7%.

Padahal PKB merupakan partai pengusung INIMI. Justru Paslon Andi Seto Asapa-Rezki Mulfiati Lutfi (SEHATI) berada pada posisi kedua dipilih oleh pemilih PKB yakni 22,6%.

Partai Gerindra yang mengusung SEHATI, justru pemilihnya condong memilih MULIA dengan persentase 34,2%. Begitu juga dengan Nasdem yang mengusung Paslon nomor urut 2 itu, pemilihnya mayoritas memilih MULIA dengan persentase 34,0%.

PAN yang juga mengusung SEHATI, pemilihnya mantap mendukung MULIA sebesar 40,7%. Sedangkan PKS yang mengusung Amri Arsyid-Rahman Bando atau AMAN, pemilihnya juga memilih MULIA sebesar 42,7%.

Golkar dan Demokrat yang memang mengusung MULIA, pemilihnya konsisten tetap memilih Appi-Aliyah di Pilwalkot Makassar 2024. Pemilih Golkar memilih MULIA sebesar 56,1% sedangkan pemilih Demokrat 35,7%.

Sementara PDIP dan PPP yang mengusung INIMI, mayoritas pemilihnya tetap memilih Paslon nomor urut 3 ini. Pemilih PDIP memilih INIMI sebesar 43,1% dan PPP sebanyak 48,0%.

“Nah kita lihat memang agak menarik di sini. Dari 4 poros yang ada ya, terlihat bahwa Partai PDIP dan PPP itu cukup strong ya dipasangan Ibu Indira dan Ilham. Sedangkan partai lain cenderung kita lihat bahwa migrasi dukungan mereka itu ke pasangan MULIA,” kata Direktur Eksekutif PPI, Ras MD saat memaparkan hasil surveinya.

Ras MD mengatakan, sejatinya pemilih Gerindra dan Nasdem memilih SEHATI. Tapi dari temuannya di lapangan, mereka justru mayoritas memilih MULIA.

“Jadi faktor bahwa Pasangan MULIA dipersepsi sebagai figur kuat yang membuat daya tarik, sehingga para pemilih-pemilih partai ini, itu kemudian berbondong-bondong melakukan migrasi hubungan terhadap pasangan MULIA,” ujarnya.

“Nah memang tergambar ya, kayak misalkan Nasdem yang mestinya dalam hitungan memberikan dukungan kepada pasangan Pak Seto. Tapi faktanya itu 34% memberikan dukungan kepada pasangan mulia,” sambungnya.

Menurut Ras MD, memang banyak variabel bergesernya pemilih partai pengusung di Pilwalkot Makassar. Namun tingginya survei MULIA membuat mayoritas pemilih ikut memberikan dukungan kepada Paslon nomor urut 1 ini.

“Tetapi faktor-faktor besar yang lainnya adalah faktor itu tadi, karena Pasangan MULIA secara presepsi itu diyakini kuat. Itu menjadi salah satu daya tarik juga oleh sebagian kelompok pemilih,” kuncinya.

Survei ini dilakukan pada 3 sampai 13 Oktober 2024 menggunakan 2.000 responden yang tersebar di seluruh kecamatan di Kota Makassar. Menggunakan metode Multistage Random Sampling dengan margin of error +/-2,2%.

Sekadar informasi, Lembaga PPI merupakan salah satu anggota Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi). Lembaga ini memiliki rekam jejak yang jelas, dan sudah berpengalaman melakukan survei yang akurat.

Pada Pilwalkot Parepare 2018, survei PPI menempatkan Taufan Pawe – Pangerang Rahim meraih 52,22%, sementara hasil KPU 51,22% atau hanya selisih 1% saja.

Pada Pilwalkot Makassar 2020, survei PPI mengunggulkan Danny Pomanto – Fatmawati Rusdi di angka 41,10%, sementara hasil KPU 41,30%, atau hanya selisih -0,2%. (*)

Politics

Catatan Redaksi: Janji Politik: Dari Harapan Menuju Kenyataan

Published

23 jam ago

12 September 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel—Makassar—Janji politik selalu menjadi magnet utama dalam setiap kontestasi pemilihan kepala daerah. Masyarakat menaruh harapan besar pada sederet program kerja yang ditawarkan, karena dari situlah terbit secercah keyakinan akan perubahan. Namun, di balik gegap gempita kampanye dan pidato politik, ada realitas yang kerap luput dipahami: tidak semua janji bisa langsung diwujudkan begitu seorang pemimpin dilantik.

Butuh waktu, proses, serta kedewasaan dalam menyikapinya. Penyelarasan antara janji politik dengan kekuatan anggaran daerah bukan perkara sederhana. Program kerja yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan membutuhkan sinkronisasi dengan postur anggaran, mekanisme regulasi, hingga prioritas pembangunan yang disepakati bersama. Walau terkesan lambat, pada dasarnya roda implementasi tetap bergerak, dan janji politik perlahan menemukan jalannya untuk terealisasi.

Sebagian masyarakat kerap menilai janji politik sebagai sesuatu yang seharusnya segera terwujud begitu jabatan diemban. Padahal, dalam praktik pemerintahan, tidak ada kebijakan yang bisa berdiri sendiri tanpa mempertimbangkan aspek keuangan daerah. Keinginan mempercepat realisasi harus berhadapan dengan aturan, tata kelola, serta skema pembiayaan yang terbatas.

Sesungguhnya, tidak ada kepala daerah yang tidak ingin janji politiknya segera terwujud. Semua pemimpin tentu ingin meninggalkan jejak nyata di tengah masyarakat. Namun, kendala sering kali hadir dari kebijakan internal pemerintahan itu sendiri: mulai dari proses perencanaan anggaran, koordinasi antar-lembaga, hingga keterbatasan fiskal. Di sinilah pentingnya kedewasaan publik dalam memandang dinamika politik dan pembangunan.

Hal yang perlu digarisbawahi adalah, penyelarasan antara program kerja dengan kemampuan anggaran tidak boleh dilakukan secara terburu-buru. Sebab, tergesa-gesa dalam memenuhi janji justru berisiko menimbulkan pelanggaran pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas dan transparansi menjadi fondasi penting agar realisasi program benar-benar berdampak positif, bukan sekadar mengejar pencitraan.

Pada akhirnya, janji politik bukan sekadar kata-kata manis di masa kampanye, melainkan amanah yang membutuhkan perjalanan panjang. Di dalamnya ada proses belajar, kesabaran, dan kesungguhan. Bagi masyarakat, memahami bahwa perubahan tidak bisa terjadi dalam sekejap adalah bentuk kedewasaan politik. Bagi kepala daerah, menepati janji dengan penuh tanggung jawab adalah wujud integritas yang sesungguhnya.