Politics

Seto-Rezki akan Kembalikan Pemilihan RT/RW Berbasis Wilayah

Published

11 bulan ago

22 Oktober 2024

Kitasulsel–Makassar Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Andi Seto Gadhista Asapa – Rezki Mulfiati Lutfi (Sehati) berkomitmen mengembalikan pemilihan ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) berbasis wilayah. Langkah ini menjadi bagian dari visi dan misi.

pasangan nomor urut 2 tersebut dalam memperkuat pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip good government dan clean government, yang akan didukung dengan sistem digitalisasi.

Juru bicara pasangan Sehati, Iwan Garuda mengungkapkan, pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat mulai dari tingkat paling bawah hingga ke jenjang tertinggi seperti Sekretaris Daerah (Sekda).

Menurutnya, pemilihan RT dan RW harus dilakukan dengan sistem meritokrasi yang transparan, di mana seluruh anggota masyarakat berhak memilih pemimpin di lingkungan mereka.

“Masyarakat harus tahu siapa yang mereka pilih, karena RT dan RW mendapatkan insentif dari pemerintah yang berasal dari pajak rakyat. Oleh karena itu, mereka harus dipilih secara demokratis atau melalui musyawarah mufakat,” ujar Iwan Garuda, pada Selasa (22/10/2024).

Dia menambahkan bahwa RT hanya mengelola sekitar 60 hingga 90 rumah, sehingga masyarakat di tingkat tersebut dapat berdiskusi dan bersepakat untuk memilih pemimpin yang mampu melayani mereka. Begitu pula di tingkat RW, di mana biasanya terdapat 9 hingga 12 RT yang memiliki hak untuk memilih ketua RW.

Menurut Iwan, hal ini akan membuat masyarakat merasa memiliki kendali atas pemimpin mereka dan dapat mempertanggungjawabkan kinerja RT dan RW yang tidak melayani masyarakat dengan baik.

“Politisasi RT dan RW tidak boleh lagi terjadi. Ini harus menjadi forum yang benar-benar demokratis dan berorientasi pada pelayanan,” pungkas Iwan.

Pasangan Seto-Rezki juga berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan RT/RW jika terpilih sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar. Duet muda dan berpengalaman ini berencana menaikkan insentif RT RW hingga Rp2 juta per bulan.

Seto mengatakan, selama ini peran RT/RW sebagai ujung tombak pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Ke depan, akurasi data penduduk, termasuk data orang miskin, akan diawasi oleh mereka.

“RT/RW akan menjadi pengawas terkait kebijakan penggratisan iuran sampah yang akan kami terapkan, dan insentif yang besar akan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kerja mereka yang sesuai dengan wilayah tempat tinggalnya,” kata Seto yang lahir 40 tahun silam.

Bupati Sinjai periode 2018-2023 ini optimis rencana ini bakal terealisasi mengingat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar akan mampu menembus angka Rp2 triliun di tahun mendatang.

Salah satu faktor yang mendukung optimisme ini adalah kebijakan pemerintah pusat terkait penyerahan pengelolaan pajak kendaraan bermotor sebesar 70 persen kepada kabupaten/kota, sementara 30 persen lainnya dikelola oleh provinsi.

“Kami percaya dengan kebijakan dari Kementerian Keuangan terkait pajak kendaraan bermotor, PAD Kota Makassar bisa mencapai Rp2 triliun. Selain itu, kami akan mengimplementasikan sistem digitalisasi secara menyeluruh untuk menutup kebocoran PAD, termasuk pada sektor parkir dan pajak restoran,” ujar Seto.

Sebagai bagian dari rencana digitalisasi, Seto menyebutkan akan menerapkan sistem digital dalam pengelolaan parkir yang dinilai berpotensi menghasilkan pendapatan lebih dari Rp1 triliun.

Selain itu, ia juga berjanji untuk merasionalisasi pajak bumi dan bangunan (PBB), mengingat banyaknya keluhan dari masyarakat terkait sistem zonasi yang dinilai belum akurat. (*)

Politics

Catatan Redaksi: Janji Politik: Dari Harapan Menuju Kenyataan

Published

23 jam ago

12 September 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel—Makassar—Janji politik selalu menjadi magnet utama dalam setiap kontestasi pemilihan kepala daerah. Masyarakat menaruh harapan besar pada sederet program kerja yang ditawarkan, karena dari situlah terbit secercah keyakinan akan perubahan. Namun, di balik gegap gempita kampanye dan pidato politik, ada realitas yang kerap luput dipahami: tidak semua janji bisa langsung diwujudkan begitu seorang pemimpin dilantik.

Butuh waktu, proses, serta kedewasaan dalam menyikapinya. Penyelarasan antara janji politik dengan kekuatan anggaran daerah bukan perkara sederhana. Program kerja yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan membutuhkan sinkronisasi dengan postur anggaran, mekanisme regulasi, hingga prioritas pembangunan yang disepakati bersama. Walau terkesan lambat, pada dasarnya roda implementasi tetap bergerak, dan janji politik perlahan menemukan jalannya untuk terealisasi.

Sebagian masyarakat kerap menilai janji politik sebagai sesuatu yang seharusnya segera terwujud begitu jabatan diemban. Padahal, dalam praktik pemerintahan, tidak ada kebijakan yang bisa berdiri sendiri tanpa mempertimbangkan aspek keuangan daerah. Keinginan mempercepat realisasi harus berhadapan dengan aturan, tata kelola, serta skema pembiayaan yang terbatas.

Sesungguhnya, tidak ada kepala daerah yang tidak ingin janji politiknya segera terwujud. Semua pemimpin tentu ingin meninggalkan jejak nyata di tengah masyarakat. Namun, kendala sering kali hadir dari kebijakan internal pemerintahan itu sendiri: mulai dari proses perencanaan anggaran, koordinasi antar-lembaga, hingga keterbatasan fiskal. Di sinilah pentingnya kedewasaan publik dalam memandang dinamika politik dan pembangunan.

Hal yang perlu digarisbawahi adalah, penyelarasan antara program kerja dengan kemampuan anggaran tidak boleh dilakukan secara terburu-buru. Sebab, tergesa-gesa dalam memenuhi janji justru berisiko menimbulkan pelanggaran pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas dan transparansi menjadi fondasi penting agar realisasi program benar-benar berdampak positif, bukan sekadar mengejar pencitraan.

Pada akhirnya, janji politik bukan sekadar kata-kata manis di masa kampanye, melainkan amanah yang membutuhkan perjalanan panjang. Di dalamnya ada proses belajar, kesabaran, dan kesungguhan. Bagi masyarakat, memahami bahwa perubahan tidak bisa terjadi dalam sekejap adalah bentuk kedewasaan politik. Bagi kepala daerah, menepati janji dengan penuh tanggung jawab adalah wujud integritas yang sesungguhnya.