Daerah
Ngotot Gelar Pemilihan Ketua RT/RW Jelang Pilkada, Pj Wali Kota Palopo Didemo Ratusan Warga
Kitasulsel–PALOPO Rencana Pemkot Palopo untuk menggelar pemilihan ketua RT/RW mendapat reaksi. Ratusan warga yang tergabung dalam Forum Peduli Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan se-Kota Palopo menggelar aksi unjukrasa di depan Taman I Love Palopo, Minggu (27/10/2024).
Massa menutup sebagian badan jalan dan menyampaikan orasi di atas mobil truk terbuka. ” Kami meminta agar Pemkot Palopo tidak tergesa-gesa dalam menggelar pemilihan.
Ada apa PJ Walikota tiba-tiba mengambil kebijakan tersebut? Kami menduga ada kepentingan di dalamnya,” kata salah seorang ketua RT dalam orasinya.
Ia juga mendesak kepada Pemkot Palopo untuk segera membayar insentif RT/RW yang sudah 9 bulan belum juga dibayarkan. ” Kami menuntut hak yang belum dibayar hingga saat ini. Kami hanya dijanji tapi hingga kini belum terealisasi. Yang anehnya, sekarang mau lagi menggelar pemilihan di saat pilkada tinggal satu bulan lagi,” katanya.
” Aksi kami akan terus berlanjut hingga tuntutan kami terealisasi. Kami akan membawa massa yang lebih besar. Besok, kami akan unjukrasa di Kantor Walikota dan DPRD Palopo,” tegas Korlap Aksi, Feriyanto.
Sebelumnya, Ketua DPRD Palopo, Darwis juga meminta kepada Pemkot Palopo guna menunda pemilihan RT/RW. Ia mengaku rencana pemkot itu sama sekali tidak dikonsultasikan dengan DPRD Palopo.
” Saya juga kaget melihat surat yang ditandatangani Pak Sekda soal pemilihan Ketua RT/RW. Terkesan tiba-tiba dan terburu-buru,” katanya. Ia mengaku tidak setuju dengan rencana tersebut. Apalagi, pemilihan akan digelar jelang pilkada Palopo.
” Yang kita pikirkan adalah dampak kerawanan sosial di tengah masyarakat. Saya kira fokus kita saat ini adalah bagaimana menciptakan pilkada yang aman dan damai. Tentu dengan adanya pemilihan Ketua RT/RW yang jumlahnya ratusan ini konsentrasi petugas keamanan akan terpecah,” katanya.
” Kami tidak menolak pemilihan Ketua RT/RW. Tapi sebaiknya ditunda lebih dahulu hingga pilkada usai.
Biarkan petugas keamanan fokus menjaga pilkada yang hanya tinggal sebulan lagi,” tegasnya. Kapolres Palopo, AKBP Safi’i Nafsikin mengaku masih mempelajari rencana tersebut. Ia meminta kepada seluruh masyarakat Kota Palopo guna tetap menjaga ketertiban dan keamanan jelang pilkada 2024. (*)
Kitasulsel–MAKASSAR Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Daniel Rumsowek, memberikan apresiasi kepada dua desa di Sulsel yang resmi menyandang predikat Desa Sadar HAM. Kedua desa tersebut adalah Desa Bontomanai di Kabupaten Bulukumba dan Desa Bontojai di Kabupaten Bantaeng.
Penetapan Desa Sadar HAM ditandai dengan penyerahan Piagam Penghargaan yang ditandatangani Menteri Hukum dan HAM RI, Natalius Pigai. Prosesi penyerahan digelar secara hibrid dengan pusat kegiatan di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, serta diikuti jajaran Kanwil Kemenkumham seluruh Indonesia melalui aplikasi virtual.
Kepala Kanwil Kemenkumham Sulsel, Daniel Rumsowek menegaskan bahwa penghargaan tersebut merupakan bentuk pengakuan terhadap upaya pemerintah desa dalam mengintegrasikan nilai-nilai HAM ke dalam tata kelola pemerintahan. Menurutnya, penghargaan ini adalah langkah nyata mendorong pelayanan publik yang lebih partisipatif dan berkeadilan.
“Penghargaan ini bukan hanya simbol, tetapi bentuk pengakuan atas upaya pemerintah desa dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM ke dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik,” ucap Daniel Rumsowek dalam keterangan resminya, Sabtu (23/8).
Ia menambahkan, keberhasilan Desa Bontomanai dan Desa Bontojai harus menjadi motivasi bagi desa lain di Sulawesi Selatan agar mengembangkan model tata kelola yang menjunjung tinggi kemanusiaan, kesetaraan, dan hak-hak dasar masyarakat. Predikat Desa Sadar HAM juga diharapkan menjadi indikator keberhasilan pembangunan desa yang lebih inklusif.
Dengan penetapan ini, kedua desa tersebut bergabung dengan deretan desa lain di Indonesia yang lebih dulu mengukuhkan diri sebagai Desa Sadar HAM. Langkah ini diharapkan memperkuat komitmen daerah dalam membangun sistem pemerintahan yang adil, transparan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat desa sebagai garda terdepan pembangunan. (*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics11 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login