Connect with us

DPRD Kota Makassar

Ketua DPRD Supratman Minta Wali Kota Danny Klarifikasi Pemecatan Ketua RT/RW Jelang Pilkada

Published

on

Kitasulsel–Makassar Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar Supratman menyoroti kabar sejumlah ketua RT/RW dipecat jelang pemilihan kepala daerah (pilkada). Dia khawatir pemecatan oleh Wali Kota Danny Pomanto itu memuat kepentingan politik.

Supratman menerima informasi sejumlah Ketua RT/RW di beberapa kecamatan diberhentikan dan diganti mendadak. Salah satunya di Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, ada 13 ketua RT/RW dipecat.

“Kami mendapatkan laporan dari berbagai pihak, terutama para RT dan RW yang merasa diperlakukan tidak adil. Mereka dipecat tanpa alasan yang jelas. Ini harus segera diselidiki agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat, apalagi menjelang Pilkada,” ujar Supratman.

Supratman menilai pemecatan serta penggantian ketua RT/RW secara mendadak tanpa dasar yang jelas. Hal itu bisa merusak kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

BACA JUGA  DPRD Makassar Minta PD Pasar Transparan Iuran CCTV dan Kanopi

Dia mendesak Wali Kota Danny Pomanto memberikan penjelasan terbuka kepada publik terkait alasan di balik pemecatan tersebut.

“Seharusnya pergantian Pj Ketua RT/RW dilakukan dari jauh-jauh hari, jangan menjelang tahapan pilkada. Ini kan kesannya politis sekali,” kata Supra.

“Jadi kami meminta pemkot memberikan penjelasan, apa yang menjadi dasar sehingga mereka diganti,” dia menambahkan.

Supratman menyatakan DPRD Makassar akan menggunakan fungsi pengawasannya dalam merespons pemecatan ketua RT/RW jelang pilkada. DPRD akan memanggil pihak terkait untuk dimintai penjelasan seputar hal ini.

“Kami akan segera memanggil pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan ini untuk meminta penjelasan. Jangan sampai kebijakan ini justru merugikan masyarakat dan proses demokrasi di Makassar,” tegasnya.

BACA JUGA  Tiga Mantan Anggota DPRD Makassar Jadi Legislator Sulsel, Dahyal Ucapkan Selamat

Pilkada Kota Makassar yang akan digelar dalam waktu dekat diprediksi menjadi ajang pertarungan politik yang sengit. Supra berharap, segala kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kota menjadi perhatian publik, terutama yang berkaitan dengan aparatur di tingkat RT dan RW.

“Kita berharap, apapun yang terjadi, semua pihak tetap menjaga kondusivitas demi kebaikan Kota Makassar,” pungkasnya. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DPRD Kota Makassar

Komisi B DPRD Makassar Dorong PAD 2025 Capai Rp2,1 Triliun

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar, Zulhajar mengungkapkan bahwa salah satu program prioritas Komisi B DPRD Makassar adalah mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Ini kami (DPRD Makassar) masih menunggu hasil dari pemerintah kota dengan TPAD tim anggarannya lagi melakukan upaya efisiensi.

Nanti setelah selesai itu semua, lalu kami panggil semua mitra kami seperti anggaran yang disediakan dan program apa saja yang akan dijalankan, baru kami akan evaluasi,” ungkapannya.

Legislator dari daerah pemilihan wilayah 3 Makassar itu menjelaskan, DPRD saat ini masih menunggu alokasi efisiensi anggaran dari Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk program yang akan dijalankan ke depan.

“Menyuarakan seberapa penting program yang disusun dan penggunaan anggaran yang akan dilakukan. Karena ini masih efisiensi anggaran, sementara pemkot lagi masih menyisir anggaran-anggaran perlu yang akan dipotong dan ditambahkan, kami (DPRD Makassar) masih menunggu itu,” jelas Icul sapaan karibnya.

BACA JUGA  DPRD Makassar Minta PD Pasar Transparan Iuran CCTV dan Kanopi

Legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengatakan bahwa ukuran kinerja Komisi B DPRD Makassar adalah peningkatan PAD Kota Makassar.

“Targetnya itu peningkatan PAD, karena komisi kami (Komisi B DPRD Makassar) untuk catatan kinerja. Ini kan bertambah dari Rp1,7 triliun target PAD untuk tahun 2024, kami dorong kemarin di APBD pokok untuk bertambah sampai Rp2,1 triliun PADnya,” kata dia.

Anggota Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Makassar itu juga meminta peran perusahaan daerah (perusda) Kota Makassar bisa meningkatkan kinerja-kinerjanya untuk mencapai PAD yang telah ditargetkan sebelumnya oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin.

“Begitu pun dengan perusda-perusda yang lain, misalnya itu pekerjaan yang harus menjadi konsen (fokus) wali kota baru (Munafri Arifuddin) soal peningkatan PAD Kota Makassar.

BACA JUGA  Nunung Dasniar Minta Pemkot Tuntaskan Masalah Anjal-Gepeng

Targetnya itu Rp2,1 triliun tapi selalu direalisasi selalu kurang dari itu dan potensi Makassar lebih dari itu,” tutupnya. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel