Provinsi Sulawesi Barat
Peringati HKN ke-60, Pj Gubernur Bahtiar Tekankan Semua Kepala Daerah Memberikan Perhatian Serius Pertumbuhan Ekonomi
Kitasulsel–MAMUJU Pemprov Sulawesi Barat memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-60 di halaman kantor Gubernur, Selasa (12/11/2024).
Adapun, peringatan HPN ke-60 ini mengangkat tema “Gerak Bersama Sehat Bersama”.
Dalam upacara peringatan hadir perwakilan Polda Sulbar, Wakil Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi, Kabinda, Kepala BPS Sulbar, dan forkopimda lainnya.
Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin mengatakan hari ini dilaksana upacara perintan HKN ke-60.
“Ada penekanan mesti menjadi perhatian kita bersama untuk mencapai Indonesia emas tahun 2045. Pertumbuhan ekonomi harus 6 sampai 7 persen,” kata Bahtiar.
Sementara, di wilayah Sulbar masih ada beberapa kabupaten yang pertumbuhannnya masih diangka 2 persen.
“Jadi bagaimana tahun depan bisa melompat menjadi 6 sampai 7 persen,” ungkapnya.
Selain itu, sektor kemiskinan harus menuju angka nol, termasuk stuntingnya nol. Inilah tantangan harus dilewati seluruh daerah.
“Data menunjukan ternyata persentase kemiskinan dan gini razio kita diurutan 37, dibawah kita hanya NTB,” bebernya.
Oleh karena itu, seluruh pemimpin di Sulbar hari ini juga merubah pola pikir dan membuka diri serta rendah hati untuk berjuang keras memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.
“Siapapun pemimpin terpilih dihasil Pilkada 2024 baik Pilgub dan Pilbup akan menghadapi tantangan ini, saya sebagai Pj Gubernur meletakkan dasarnya, supaya dilanjutkan oleh siapapun pemimpin berikutnya,” ujarnya.
Wilayah Sulbar akan tegak lurus sesuai arah kebijakan Presiden dan Wakil Presiden mencapai kesehatan terbaik bagi warga.
“Bisa kita lihat hampir setiap pekan saya bersama forkopimda provinsi dan kabupaten mulai uji coba makan gizi gratis seimbang disetiap tempat. Bahkan di Pasangkayu kemarin kita sudah masuk di wilayah binaan Kemenag,” paparnya.
Rencana lagi di Polman akan masuk yang ibu hamil, balita, dan kurang bergizi. Makanya kita uji coba supaya ditahu mana harus diperbaiki dan dimana bagusnya.
“Kita mendukung sepenuhnya arah kebijakan Presiden untuk kesejahteraan masyarakat Sulbar,” tandasnya. (*)
Provinsi Sulawesi Barat
Tekad Kuat Gubernur SDK: Beban Rp384 Miliar di 2025, Pilih Jalan Tangguh ‘Tidak Mau Utang Lagi
Kitasulsel–MAMUJU Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK) menyampaikan refleksi akhir pekan terkait tantangan fiskal yang dihadapi Pemprov Sulbar pada tahun anggaran 2025. Di tengah tekanan pembiayaan, Gubernur menegaskan komitmennya untuk tidak mengambil utang baru, meski ditawari opsi tersebut oleh pemerintah pusat.
“Sulbar sudah dua kali meminjam ke SMI. Cicilannya masih berat dan belum lunas. Saat saya minta dijadwal ulang, justru disarankan menambah utang. Saya tolak. Lebih baik kita bayar dan lunas dalam tiga tahun ke depan,” ujar Gubernur Suhardi Duka.
Beban fiskal yang harus ditanggung Sulbar pada tahun 2025 cukup signifikan. Berdasarkan data resmi dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), total beban mencapai Rp384 miliar, terdiri atas:
Komponen Beban Fiskal Sulbar 2025:
1. Pembayaran pokok pinjaman ke SMI: Rp99,4 miliar
2. Bunga pinjaman: Rp8,7 miliar
3. Penyesuaian Dana Transfer (DAK) yang ditarik pusat: Rp130,2 miliar
4. Pengurangan belanja karena asumsi retribusi daerah & SiLPA 2024 tidak tercapai: Rp145,7 miliar
“Terus dari mana kita bisa membangun? Main sulap? Hehe,” kelakar Gubernur Sulbar, menyiratkan bahwa situasi ini menuntut kecermatan tinggi dalam prioritas anggaran, bukan sekadar keajaiban instan.
Namun demikian, Gubernur Sulbar memastikan bahwa keterbatasan fiskal tidak menghambat arah pembangunan strategis. Pemprov Sulbar tetap memfokuskan anggaran pada program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Tahun ini, Pemprov Sulbar telah menyalurkan mobil amrol dan ekskavator ke tiga kabupaten untuk mendukung pengelolaan sampah.
“Sudah dua dekade sampah daerah diangkut, tapi pernahkah satu mobil sampah dikirim ke kabupaten? Tahun ini, kita bantu,” ungkap Gubernur.
Di samping itu, berbagai program keberpihakan seperti jaminan BPJS gratis, pengembangan peternakan, bantuan bibit pertanian, dan peningkatan infrastruktur dasar tetap berjalan sesuai visi misi pembangunan.
Refleksi ini mempertegas bahwa membangun daerah bukan semata soal besar kecilnya dana, melainkan keberanian memilih jalan yang bertanggung jawab secara fiskal dan jangka panjang. (*)
-
Politics9 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
12 bulan agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login