Connect with us

Kabupaten Selayar

Wabup Selayar Sebut Prevalensi Stunting di Selayar Mengalami Penurunan Setiap Tahunnya

Published

on

Kitasulsel–SELAYAR Wakil Bupati Kepulauan Selayar H.aiful Arif, SH mengatakan prevalensi stunting di Kabupaten Kepulauan Selayar setiap tahunnya sudah mengalami penurunan.

Dikatakan, berdasarkan data riset Kesehatan dasar Tahun 2018 prevalensi stunting sebesar 46,3 persen, data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2019 sebesar 32,7 persen. Masih data SSGI Tahun 2021 turun menjadi 27,7 persen.

Demikian dikemukakan Saiful Arif saat membuka pertemuan evaluasi intervensi spesifik stunting, sebagai bentuk koordinasi aksi konvergensi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting yaitu aksi tujuh publikasi data stunting, berlangsung di Baruga Bonerate Benteng Selayar, Jumat (6/12/2024).

Saiful Arif mengatakan, meski pada Tahun 2022 data survei kembali meningkat menjadi 32,1 persen, dan pada tahun 2023 berdasarkan data survei Kesehatan Indonesia (SKI) kembali turun menjadi 31,3 persen. Namun data aplikasi E-PPGBM periode Agustus 2023 hanya sebanyak 18,05 persen. Sementara pada kegiatan intervensi serentak pada pada Bulan Juni 2024, prevalensi stunting sebanyak 16,91 persen.

BACA JUGA  Penuh Haru Basli Ali - Saifil Arif Pamit Akhiri Masa Jabatan

“Berdasarkan angka ini tentunya patut kita apresiasi walaupun belum mencapai atau dibawah angka rata-rata nasional sebesar 21,5 persen dan angka rata-rata provinsi sebesar 27,4 persen, tetapi penurunannya kita dapat lihat sangat signifikan,” kata Saiful Arif.

Dulunya kata Saiful Arif, pada Tahun 2019 Kabupaten Kepulauan Selayar berada pada tiga kabupaten dengab prevalensi stunting tertinggi di Sulawesi Selatan, dan pada saat ini berada pada peringkat 16 kabupaten dengan prevalensi stunting terendah di Sulawesi Selatan.

“Inilah yang menjadi penyemangat dan motivasi bagi kita semua untuk bersinergi, bahu membahu sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing melakukan intervensi pencegahan dan penurunan prevalensi stunting,” ucap Saiful Arif.

BACA JUGA  OJK Sulselbar Rapat Koordinasi Bersama TPAKD Kepulauan Selayar, Sinergi Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Menurutnya, penurunan stunting di Kabupaten Kepulauan Selayar memerlukan intervensi lintas sektor secara terintegrasi.

“Peran kita dalam penurunan stunting mulai dari menganalisa sitiasi, menetapkan akar masalah, menentukan faktor penyebab faktor resiko, menyusun perencanaan, membagi peran dan tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan untuk mencapai aksi konvergensi, serta melakukan pemantauan dan evaluasi secara bersama dan berkesinambungan,” jelasnya.

Dalam pertemuan itu, Saiful Arif berharap agar semua dapat bersinergi dalam pencegahan dan penurunan stunting, khususnya di desa/kelurahan lokus, dan pada umumnya diseluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar sehingga bisa mencapai target nasional yaitu pada angka dibawah 14 persen pada akhir tahun 2024 dan pemutakhiran Tahun 2025 sebesar 18,8 persen.

BACA JUGA  Pemkab Kepulauan Selayar Gelar Dzikir dan Doa Bersama Menyambut Tahun Baru 2025

Selain Wakil Bupati, pertemuan tersebut dihadiri oleh Kepala Bappelitbangda, Ketua TPP Kabupaten Kepulauan Selayar, para Kepala OPD, para Kepala Puskesmas, para tenaga pelaksana gizi puskesmas, dan para lurah lokus stunting. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kabupaten Selayar

OJK Sulselbar Rapat Koordinasi Bersama TPAKD Kepulauan Selayar, Sinergi Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Published

on

Kitasulsel–SELAYAR Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Selayar bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Kepulauan Selayar, di di Ruang Rapat Pimpinan, Kantor Bupati Kepulauan Selayar.

Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memperkuat sinergi dan integrasi kebijakan percepatan akses keuangan guna mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Rapat koordinasi diikuti oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kepulauan Selayar, perwakilan Bank Indonesia, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, dan kepala desa se-Kabupaten Kepulauan Selayar, serta pelaku usaha sektor jasa keuangan di Kabupaten Kepulauan Selayar daerah.

Bupati Kepulauan Selayar H. Muhammad Natsir Ali menyampaikan, TPAKD merupakan salah satu pilar strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

BACA JUGA  KPU Resmi Tetapkan Natsir Ali - Muhtar sebagai Bupati dan Wakil Bupati Selayar Terpilih Periode 2025 - 2030

Hal ini diwujudkan melalui perluasan akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha, khususnya di sektor-sektor produktif yang memiliki potensi untuk dikembangkan di wilayah Kepulauan Selayar.

Bupati juga menyampaikan harapannya agar OJK terus menjalin kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta peningkatan literasi dan inklusi keuangan bagi masyarakat.

“Melalui sinergi yang berkelanjutan, diharapkan Kepulauan Selayar tidak hanya kuat secara geografis, tetapi juga tangguh secara ekonomi dan mandiri dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujar Muhammad Natsir.

Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (OJK Sulselbar) Moch. Muchlasin, yang diwakili oleh Kepala Divisi Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen Amiruddin Muhidu memaparkan perkembangan sektor jasa keuangan di Kabupaten Kepulauan Selayar, arah strategis TPAKD tahun 2025, serta keterkaitan antara peningkatan literasi dan inklusi keuangan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

BACA JUGA  Upacara Hari Kesadaran Nasional Dirangkai Penyerahan Santunan JKM BPJS Ketenagakerjaan

Sebagai wujud konkret komitmen peningkatan akses keuangan, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kepulauan Selayar dengan sejumlah pemerintah desa di Kepulauan Selayar.

Nota Kepahaman ditandatangi bersama Pemerintah Kecamatan Pasilambena, Pemerintah Desa Karumpa, Pemerintah Desa Kalaotoa, Pemerintah Desa Lembang Matene, Pemerintah Desa Pulo Madu, Pemerintah Desa Garaupa, dan Pemerintah Desa Garaupa Raya terkait penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa.

Rangkaian kegiatan juga mencakup sesi edukasi keuangan bertema “Waspadai Pinjaman Online Ilegal dan Penipuan Berkedok Investasi”.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh seluruh anggota TPAKD Kabupaten Kepulauan Selayar, Ketua dan Anggota Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Selayar, serta perwakilan Komando Distrik Militer (Kodim) 1415/Selayar.

BACA JUGA  Sampaikan Pendapat Akhir Terhadap Ranperda APBD 2025, Saiful Arif : Semoga Penyelengaraannya Tepat Waktu dan Tepat Sasaran

Pada kesempatan tersebut, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Selayar Hj. Tri Yanti Rahmawati Natsir menyampaikan apresiasi kepada OJK atas komitmennya dalam mendorong peningkatan literasi keuangan masyarakat.

Ia berharap melalui kegiatan edukasi yang berkelanjutan, masyarakat Kepulauan Selayar dapat terhindar dari potensi kerugian akibat investasi ilegal dan pinjaman online (pinjol) ilegal. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel