Connect with us

Pemprov Sulsel

Tingkatkan Daya Saing, Pemprov Sulsel Fasilitasi Legalitas Ratusan UMKM

Published

on

Kitasulsel–Makassar Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) terus menghadirkan pelayanan yang dapat mendorong peningkatan daya saing produk UMKM.

Di tahun 2024 ini, Dinas Koperasi dan UKM Sulsel memberikan fasilitasi halal self declare kepada 822 pelaku usaha mikro, yang beberapa diantaranya adalah hasil kerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UMKM. Kini, pelaku usaha itu bisa mengakses retail modern.

Pemprov Sulsel juga memberikan kemudahan dengan keringanan melalui fasilitasi penerbitan surat keterangan bagi UMK binaan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulsel yang dapat digunakan dalam pengurusan Merek di Kementrian Hukum dan HAM.

Para pelaku usaha akan mendapatkan keringanan biaya pengurusan sebesar Rp500 ribu kepada 228 pelaku usaha.

BACA JUGA  Pj. Gubernur Sulsel Tinjau Simulasi Program Makan Siang Gratis

Tak sampai disitu, Dinas Koperasi dan UKM Sulsel juga menghadirkan layanan bantuan hukum dan difasilitasi oleh pemerintah dalam menyusun dokumen hukum. Diantaranya kontrak kerja dengan karyawan dan mitra bisnisnya yang bisa diakses para pelaku usaha.

Pemerintah juga memberikan fasilitasi kepada 25 UMKM yang bergerak di bidang fashion untuk mendapatkan informasi akses penjualan dari Tokopedia dan Shopee.

Disamping itu, dilakukan fasilitasi bagi pelaku UMKM agar mampu menciptakan kemasan yang lebih menarik, fungsional dan sesuai standar sehingga menghasilkan nilai jual produk dan daya tarik bagi konsumen.

Pelaku usaha juga mendapatkan pelatihan seperti pembuatan produk rumah tangga atau pengolahan bahan lokal yang dapat membuka peluang usaha berbasis rumah tangga.

BACA JUGA  Tingkatkan Kesiapsiagaan Bencana Kekeringan, BPBD Sulsel Gelar Diskusi Publik dan Lokakarya Penyusunan Dokumen Renkon

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sulsel, Ashari F Radjamilo, menyampaikan, sejumlah layanan yang dihadirkan oleh Pemprov ini tidak lepas dari arahan langsung Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh.

“Bapak Penjabat Gubernur, Prof Zudan Arif Fakrulloh selalu berpesan agar bagaimana program yang dilakukan itu berdampak langsung kepada masyarakat.

Sejumlah yang kita lakukan diantaranya fasilitasi sertifikasi halal, keringanan pengurusan merek, serta adanya layanan bantuan hukum kepada pelaku usaha,” ungkapnya, Sabtu, 14 Desember 2024.

Tentunya, dengan sejumlah program kerja yang dilakukan, bertujuan agar mendorong peningkatan kualitas dan daya saing produk UMKM Sulsel. “Hal ini tentunya akan berdampak dalam geliat perekonomian masyarakat kita khususnya pelaku UMKM,” ujarnya. (*)

BACA JUGA  Simulasi Makan Siang Bergizi Gratis di Kabupaten Takalar, Pj Gubernur Prof Zudan: Insyaallah Sulsel Siap
Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemprov Sulsel

Di Tangan Prof Zudan, Rumah Sakit Milik Pemprov Sulsel Jadi Pilihan Masyarakat, layani lebih 236 Ribu Pasien Rawat Jalan

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Penjabat Gubernur Sulsel Prof Zudan Arif Fakrulloh terus mendorong peningkatan kualitas layanan kesehatan di rumah sakit-rumah sakit milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel. Tercatat, ada delapan rumah sakit yang berada dibawah koordinasi Dinas Kesehatan Sulsel.

Ke delapan rumah sakit tersebut meliputi RSUD Labuang Baji, RSUD Haji Makassar, RSUD Sayang Rakyat, RSKD Dadi, RSKD Gigi Mulut, RSKD Ibu dan Anak Fatima, RSKD Ibu dan Anak Pertiwi, serta RSUD La Mappapenning di Kabupaten Bone. Peningkatan layanan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan yang nyaman, aman, dan efisien.

Fokus pada peningkatan akses dan mutu pelayanan telah dilakukan dengan berbagai langkah strategis untuk memastikan layanan kesehatan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Pada layanan rawat inap, rumah sakit di bawah Pemprov Sulsel menghadirkan fasilitas kamar yang nyaman dan mencakup berbagai kelas sesuai kebutuhan pasien.

Tenaga medis berpengalaman siap memberikan pelayanan selama 24 jam untuk mendukung perawatan pasien. Di sisi lain, layanan rawat jalan mengutamakan efisiensi dengan sistem pendaftaran online, sehingga pasien dapat menjadwalkan konsultasi dengan lebih cepat dan mengurangi waktu tunggu.

BACA JUGA  Mantap, Indeks Reformasi Hukum Pemprov Sulsel 98,16 Predikat Istimewa

Rumah sakit ini juga menyediakan layanan multidisiplin dengan kehadiran berbagai poli spesialis, seperti kardiologi, penyakit dalam, dan pediatri. Untuk mempercepat proses diagnosis, pemeriksaan laboratorium dan radiologi dapat dilakukan pada hari yang sama, memungkinkan pasien menerima hasil dengan lebih cepat.

Transformasi digital turut menjadi prioritas, dengan penerapan Rekam Medis Elektronik (RME) untuk menyimpan data pasien secara aman dan efisien. Selain itu, layanan telekonsultasi juga telah disediakan untuk memudahkan masyarakat yang membutuhkan konsultasi kesehatan tanpa harus datang langsung ke rumah sakit.

Peningkatan kualitas layanan tersebut berdampak pada tingginya kunjungan masyarakat ke rumah sakit milik pemerintah tersebut. Berdasarkan data yang ada, selama periode Januari hingga 27 Desember 2024, layanan rawat inap di delapan rumah sakit ini telah melayani 45.513 pasien.

BACA JUGA  Bermain Mini Soccer Bersama, Pengurus Korpri Sulbar Puji Kepemimpinan Pj Gubernur Sulsel Prof Zudan

Rincian jumlah pasien meliputi RSUD Labuang Baji sebanyak 10.238 pasien, RSUD Haji 11.355 pasien, RSKD Ibu dan Anak Fatima 5.538 pasien, RSKD Ibu dan Anak Pertiwi 3.516 pasien, RSKD Gigi Mulut 253 pasien, RSUD Sayang Rakyat 4.126 pasien, RSKD Dadi 6.878 pasien, dan RSUD La Mappapenning 3.609 pasien.

Sementara itu, untuk layanan rawat jalan, tercatat sebanyak 236.111 kunjungan. Dengan rincian RSUD Labuang Baji 62.899 kunjungan, RSUD Haji 27.338 kunjungan, RSKD Ibu dan Anak Fatima 3.211 kunjungan, RSKD Ibu dan Anak Pertiwi 6.512 kunjungan, RSKD Gigi Mulut 54.208 kunjungan, RSUD Sayang Rakyat 30.864 kunjungan, RSKD Dadi 35.795 kunjungan, dan RSUD La Mappapenning 15.284 kunjungan.

Atas data tersebut, Pengamat Layanan Publik dan birokrasi pemerintahan, Dr Arief Wicaksono menhampaikan apresiasinya terhadap jumlah layanan Rumah Sakit pemerintah provinsi tersebut.

BACA JUGA  Tingkatkan Kesiapsiagaan Bencana Kekeringan, BPBD Sulsel Gelar Diskusi Publik dan Lokakarya Penyusunan Dokumen Renkon

“Ini menjadi sebuah indikator bahwa rumah sakit pemerintah provinsi sudah baik layanannya. Dan ini jadi momentum untuk terus melakukan perbaikan,” ujar Arif Wicaksono.

“Jika based on kita, Rumah sakit pemerintah bekerja sama dengan BPJS, saat ini kan rumah sakit swasta juga sudah pakai BPJS. Sama sama BpJS, itu menandakan layanan RS pemerintah sudah semakin diminati,” ujar Arief Wicaksono.

Beberpaa waktu lalu, Penjabat Gubernur Sulsel, Prof Zudan Arif Fakrulloh, menyampaikan apresiasinya terhadap upaya peningkatan layanan kesehatan ini. Ia menegaskan, Pemprov Sulsel berkomitmen untuk terus mendukung peningkatan fasilitas kesehatan sebagai bagian dari program pembangunan daerah.

“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat Sulawesi Selatan memiliki akses ke layanan kesehatan terbaik tanpa terkendala jarak atau fasilitas,” ujar Prof Zudan, Jumat, 27 Desember 2024.

Langkah-langkah strategis ini diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan berkualitas. (*)

Continue Reading

Trending