Provinsi Sulawesi Barat
Sulbar Ciptakan Stabilitas Ekonomi Jelang Natal dan Tahun Baru, Inflasi Terkendali dan Kesejahteraan Petani Meningkat
Kitasulsel–MAMUJU Inflasi di Sulawesi Barat pada Desember 2024 tercatat mencapai angka yang positif, yaitu 1,49% yoy dan 0,66% mtm. Angka inflasi tahunan (year-on-year) ini mencerminkan keberhasilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam menjaga stabilitas harga, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.
Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Pemprov Sulbar, Mustari Mula, yang juga menjabat sebagai juru bicara Pemprov, mengungkapkan bahwa inflasi Sulawesi Barat lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang tercatat sebesar 1,57% yoy.
“Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pemerintah provinsi mampu menjaga daya beli masyarakat dan memastikan harga tetap stabil pada periode yang sangat sensitif ini,” kata Mustari.
Melihat perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) di dua kabupaten utama, yakni Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene, inflasi di Mamuju tercatat sebesar 2,47% yoy dan 0,59% mtm. Sementara di Majene, inflasi tercatat 0,87% yoy dan 0,70% mtm.
Komoditas pangan yang terjaga harga stabilnya selama periode Natal dan Tahun Baru, memungkinkan masyarakat Sulawesi Barat untuk memenuhi kebutuhan pangan dengan harga yang terjangkau.
Hal ini juga memberikan dampak positif bagi sektor pertanian, terlihat dari kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) yang mencapai 158,28% pada Desember 2024, dibandingkan dengan 151,77% pada bulan sebelumnya.
Angka NTP yang lebih tinggi menunjukkan bahwa kesejahteraan petani semakin meningkat, karena harga jual produk mereka lebih tinggi daripada biaya produksi. Dengan demikian, pengendalian inflasi tidak hanya menguntungkan konsumen, tetapi juga sektor pertanian yang turut merasakan manfaat dari kestabilan harga.
“Keberhasilan pengendalian inflasi ini merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menjaga ketersediaan serta keterjangkauan harga bahan pangan,” tutup Mustari. (*)
Provinsi Sulawesi Barat
Inspektorat Sulbar Gelar Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP
Kitasulsel–MAMUJU Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berlangsung pada Rabu, 30 Juli 2025, bertempat di Room Teather Kantor Gubernur Sulawesi Barat.
Agenda ini dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sebagaimana pada misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga pada poin 5 (lima) yaitu memperkuat tata Kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.
Rapat ini dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S. Mengga. Turut hadir Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Herdin Ismail, serta para Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menekankan pentingnya komitmen seluruh perangkat daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan, baik dari BPK maupun APIP.
“Ini dinilai sebagai langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas,” kata Salim S Mengga.
Plh. Sekretaris Daerah, Herdin Ismail, dalam arahannya juga mengingatkan pentingnya percepatan tindak lanjut rekomendasi sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik.
“Kita tidak boleh berlama-lama dalam menyelesaikan rekomendasi pemeriksaan. Ini bukan hanya soal kepatuhan administratif, tapi juga bagian dari integritas kita dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik,” tegas Herdin.
Sementara itu, Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat, M. Natsir, menjelaskan bahwa rapat ini merupakan bagian dari upaya penguatan pengawasan internal dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Kita harap setiap perangkat daerah dapat lebih optimal menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK maupun inspektorat dalam rangka perbaikan tata Kelola pemerintahan dan peningkatan capaian progress tindak lanjut hasil pemeriksaan,” harapnya.
Pada kegiatan ini juga dilakukan penandatanganan Berita Acara kesepakatan tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan BPK dan APIP yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S. Mengga selaku Ketua Harian Tindak Lanjut dan seluruh kepala perangkat daerah selaku pelaksana tindak lanjut.
Kesepakatan ini juga diharapkan menjadi pedoman dalam upaya memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan kinerja pengawasan dan pemeriksaan internal di lingkungan pemerintah provinsi Sulawesi barat.
Inspektorat Daerah sebagai koordinator pengawasan terus mendorong sinergi antar-OPD guna meminimalkan potensi penyimpangan di masa mendatang.
Rapat ini juga menjadi momentum penguatan komitmen bersama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.(*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics10 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login