Pemprov Sulsel
Besok Prof Fadjry, Alumnus Pertanian Unhas Jadi Pj Gubernur Sulsel Gantikan Prof Zudan

Kitasulsel—MAKASSAR – Masyarakat Sulsel punya Penjabat Gubernur baru di awal tahun 2025. Namanya Prof Fadjry Djufry. Latar belakangnya guru besar bidang pertanian.
Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kementerian Pertanian (Kementan) itu menggantikan Prof Zudan Arief Fakrulloh yang punya tugas baru sebagai Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN.

Pelantikan Pj Gubernur Sulsel digelar Selasa (7/1/2025) besok di Kantor Kemendagri di Jakarta.
Undangan pelantikan Fadjry sudah viral di medsos beberapa hari terakhir, baik WAG IKA Unhas, maupun di WAG SMPN 7 dan SMAN 4 Makassar, tempat Fadjry menyelesaikan pendidikan di Makassar.

Di Kantornya, BSIP di kawasan Ragunan Pasar Minggu, Jakarta, teman-teman dari IKA UNHAS silih berganti menemuinya mengucapkan selamat. Begitu pun teman-teman sejawatnya di Kementerian Pertanian dan daerah.
Penugasan ini membuat Prof Fadjry Djufry pulang kampung.
Berikut profil Prof Fadjry Djufry
Prof Fadjry Djufry lahir di Makassar 14 Maret 1969.
Ia menyelesaikan pendidikan dasar SDN Komp Melayu di Makassar pada 1982, SMPN 7 di Makassar (1985), dan SMAN 4 di Makassar (1988).
Ia memperoleh gelar Sarjana Pertanian (S1) tahun 1993 pada bidang studi Agronomi Universitas Hasanuddin, Makassar.
Pendidikan S2 dan S3 ditempuh di Institut Pertanian Bogor pada bidang studi Agroklimatologi/Pemodelan Tanaman, masing-masing selesai pada tahun 2000 dan 2005.
Dr. Ir. Fadjry Djufry, M.Si. dikukuhkan menjadi profesor riset bidang budidaya dan produksi tanaman oleh Majelis Pengukuhan Profesor Riset Kementerian Pertanian (Kementan) di Bogor, Selasa (25/1/2022).
Peneliti Utama dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) ini merupakan profesor riset ke 630 secara nasional dan profesor riset ke 159 di Balitbangtan, Kementan.
Profesor Riset: Bukti Dedikasi Ilmu
Dalam orasi berjudul “Pengembangan Pertanian Cerdas Iklim Inovatif Berbasis Teknologi Budidaya Adaptif Menuju Pertanian Modern Berkelanjutan”, Fadjry menyampaikan bahwa sektor pertanian saat ini dihadapkan dengan berbagai tantangan, diantaranya terbatasnya sumberdaya lahan dan air serta fenomena perubahan iklim.
Dalam orasi pengukuhannya ini, ia mempresentasikan konsep “Pengembangan Pertanian Cerdas Iklim Inovatif Berbasis Teknologi Budidaya Adaptif Menuju Pertanian Modern Berkelanjutan.”
Orasi ini menegaskan komitmennya untuk memadukan teknologi dengan praktik lapangan, menciptakan sistem pertanian yang efisien dan tangguh terhadap tantangan lingkungan.
Penghargaan
Penghargaan yang pernah diterima Satya Lancana Karya Satya XX Tahun yang diperoleh pada penyematan tanggal 17 Agustus 2019.
Publikasi karya ilmiah dan hasil penelitian yang bersangkutan telah diterbitkan dalam bahasa Indonesia maupun Inggris pada jurnal ilmiah, majalah semi ilmiah, prosiding, dan buku.
Berikut daftarnya:
1. Pengembangan Pertanian Cerdas Iklim Berbasis Teknologi Adaptif Menuju Pertanian Modern Berkelanjutan – 2022.
2. Implementasi Climate Smart Agriculture Menghadapi Variabilitas dan Ketidakpastian Iklim dalam Sistem Kopi – 2021
3. Manajemen Sumber Daya Alam Mendukung Pertanian Modern dan Kerangka Masa Depan – 2019
4. Keragaman Fenotipe dan Genetik Kumbang Brontispa Longissima pada Tanaman Kelapa – 2017
5. Reformasi Sistem Tanam untuk Meningkatkan Produktivitas Tebu – 2016
6. Karakterisasi Klon Kakao Unggul Lokal di Sidrap dan Pucak Maros – 2015
7. Keragaan Kelembagaan dalam Agribisnis Gula di Sulawesi Selatan – 2014
8. Potensi Pengembangan Jagung dan Rekomendasi Teknologi Spesifik di Kabupaten Keerom, Papua – 2013
9. Teknologi Pengelolaan Lahan dan Air untuk Antisipasi Perubahan Iklim di Membramo Tengah, Papua – 2012
10. Pengendalian Hama dan Penyakit Kakao di Kabupaten Jayapura, Papua – 2011
11. Zonasi Tanaman Jarak Kepyar Berdasarkan Integrasi Model Numerik dan Spasial – 2010
12. Rancang Bangun Model Fenologi Tanaman Jarak Kepyar – 2009
13. Integrasi Model Tanaman dan Ekonomi untuk Pengelolaan Jarak Kepyar di Indonesia – 2008
14. Permodelan Neraca Air untuk Prediksi dan Pengelolaan Ketersediaan Air – 2007
15. Identifikasi Permasalahan Petani untuk Pengembangan Agribisnis Padi di Lahan Rawa Lebak, Tanah Laut – 2006
16. Model Perkembangan Kelapa Sawit Berdasarkan Konsep Thermal Unit – 2005.
Perjalanan hidup Fadjry adalah cerminan dedikasi tanpa henti terhadap pengembangan pertanian yang berkelanjutan.
Sebagai seorang ilmuwan dan praktisi, Fadjry tidak hanya memadukan ilmu pengetahuan dengan teknologi, tetapi juga mendekatkannya pada kebutuhan masyarakat agraris.
Dari laboratorium hingga ladang, ia membawa perubahan nyata dengan visi yang menyentuh setiap aspek pertanian modern.
Perjalanan Panjang Menuju Puncak Perjalanan akademik dan karier Fadjry Djufry dimulai dengan gelar Sarjana Pertanian (S1) dari Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 1993.
Kariernya melesat sejak awal bergabung dengan dunia penelitian dan pengembangan. Ia memegang berbagai posisi strategis, mulai dari Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) di Papua dan Sulawesi Selatan hingga Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan (Puslitbangbun).
Puncak kariernya tercatat saat ia menjabat sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) dari Februari 2019 hingga Januari 2022.
Di bawah kepemimpinannya, Balitbangtan meluncurkan berbagai inovasi teknologi pertanian, menjawab tantangan global seperti perubahan iklim dan ketahanan pangan.
Jejak Publikasi dan Inovasi Nama Fadjry menghiasi berbagai jurnal ilmiah dan prosiding, baik nasional maupun internasional.
Di antara karyanya yang terkenal adalah penelitian tentang keragaman genetik kumbang kelapa, pengelolaan perubahan iklim, hingga zonasi tanaman jarak kepyar.
Karya-karya ini menjadi dasar bagi kebijakan dan inovasi di sektor pertanian.
Beberapa publikasi utama Prof. Fadjry antara lain: Pengembangan Pertanian Cerdas Iklim Inovatif Berbasis Teknologi Budidaya Adaptif (2022)
Karakterisasi Klon Kakao Unggul Lokal di Kebun Percobaan Sidrap dan Pucak Maros (2015)
Teknologi Pengelolaan Lahan dan Air untuk Antisipasi Perubahan Iklim di Papua (2012)
Kontribusi di Dunia Pendidikan Sebagai akademisi, Fadjry pernah menjadi dosen di beberapa universitas ternama, seperti Universitas Hasanuddin Makassar, Universitas Islam Makassar, dan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
Ia tak hanya mengajar teori, tetapi juga memberikan wawasan praktis dari pengalaman panjangnya di dunia penelitian.
Penghargaan dan Warisan Dedikasinya mendapatkan pengakuan dari berbagai pihak, termasuk penghargaan Satya Lancana Karya Satya XX Tahun pada 17 Agustus 2019.
Penghargaan ini menjadi simbol atas kerja kerasnya dalam membangun sektor pertanian Indonesia.
Pemimpin yang Bersahaja
Di balik gelar dan penghargaan, Fadjry adalah pemimpin yang bersahaja. Ia kerap turun ke lapangan, berdiskusi dengan petani, mendengar keluhan, dan memberikan solusi nyata.
Baginya, ilmu harus menyentuh kehidupan masyarakat, bukan sekadar teori di atas kertas. Fadjry Djufry adalah simbol harapan bagi Prof Fadjry Djufry Indonesia.
Dengan visi modern, ia membuktikan bahwa melalui ilmu, dedikasi, dan kolaborasi, ketahanan pangan bukanlah mimpi, melainkan tujuan yang bisa dicapai.
Selamat datang Pj Gubernur Bersahaja.
Pemprov Sulsel
SLO dan SPB Nelayan Sulsel Kembali Diterbitkan, Relaksasi Aturan VMS Berlaku hingga Desember 2025

KITASULSEL.COM, MAKASSAR – Nelayan di Sulawesi Selatan (Sulsel) akhirnya bisa kembali melaut setelah SLO dan SPB Nelayan Sulsel Kembali Diterbitkan, Relaksasi Aturan VMS Berlaku hingga Desember 2025Republik Indonesia memberikan relaksasi sementara terkait kewajiban pemasangan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) atau Vessel Monitoring System (VMS).
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulsel, Muhammad Ilyas, mengonfirmasi bahwa Surat Laik Operasi (SLO) dan Surat Perintah Berlayar (SPB) sementara dapat kembali diterbitkan bagi kapal-kapal yang belum memasang VMS.

“Alhamdulillah, sore ini kami sudah dapat informasi dari Direktur Pengendalian Operasi Armada bahwa SLO dan SPB sudah bisa diterbitkan kembali untuk kapal-kapal yang belum memasang VMS dan dapat beroperasi di laut,” ujar Ilyas usai rapat koordinasi daring antara Pemprov Sulsel dan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP RI pada Senin, 14 April 2025.
Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari permohonan perpanjangan relaksasi aturan VMS yang diajukan DKP Sulsel, berdasarkan aspirasi Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Sulsel.

Ilyas menjelaskan bahwa relaksasi sementara ini masih berlaku hingga Desember 2025, menyusul kekhawatiran dampak ekonomi akibat terhentinya operasional 382 kapal nelayan di Sulsel yang belum memasang VMS.
“Permohonan ini kami ajukan bersama DKP provinsi lain sebagai bentuk respons atas tuntutan nelayan di hampir seluruh daerah yang mengalami kendala serupa,” lanjutnya.
Pemerintah Provinsi Sulsel juga mengambil langkah konkret dengan mempercepat pengalokasian anggaran subsidi pengadaan VMS pada APBD Perubahan 2025. Bantuan ini akan difokuskan pada kapal di bawah 30 GT untuk meringankan beban nelayan kecil sekaligus memastikan kepatuhan terhadap regulasi nasional.
Ketua DPD HNSI Sulsel, Andi Chairil Anwar, menyambut positif kebijakan ini.
“Pada prinsipnya kami menyambut gembira dan bersyukur karena upaya kami dari HNSI berkordinasi dengan Pemprov Sulsel melalui DKP diapresiasi positif oleh KKP,” ujarnya.
Ia juga mengonfirmasi bahwa proses penerbitan SLO dan SPB sudah mulai berjalan sejak keputusan relaksasi diumumkan.
“Proses pelayanan SLO dan SPB tadi sore sudah berjalan sesuai laporan dari pemilik kapal ke kami,” tambahnya.
Relaksasi ini dinilai sebagai angin segar bagi nelayan Sulsel, khususnya di tengah musim penangkapan ikan yang ideal pada bulan April hingga Agustus. Namun, Andi Chairil menekankan pentingnya kepastian jangka panjang terkait regulasi ini.
“Kami sedang mempersiapkan surat yang akan kami kirimkan dalam 1-2 hari ke Komisi IV DPR RI, agar kegiatan nelayan memiliki kepastian ke depan,” pungkasnya.
Sebagai informasi, kebijakan wajib VMS sebelumnya menuai pro-kontra. Teknologi ini penting untuk mencegah praktik penangkapan ikan ilegal, namun biaya pemasangan yang mencapai Rp10-15 juta per unit dinilai memberatkan nelayan tradisional.
Dengan kebijakan relaksasi ini, nelayan Sulsel dapat kembali berlayar, menjaga roda perekonomian mereka tetap berputar. (*)
-
Politics7 bulan ago
Indo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun ago
Informasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
10 bulan ago
Tangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun ago
Pj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
1 tahun ago
IBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun ago
Video Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
11 bulan ago
Duet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
-
2 tahun ago
Dari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
You must be logged in to post a comment Login