Pemkot Makassar
Firman Pagarra Raih Gelar Doktor, Danny Pomanto Sebut Kepala Bapenda Figur Utama Dorong PAD Makassar
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar Firman Hamid Pagarra resmi menyabet Gelar Doktor dengan predikat cumlaude pada Bidang Administrasi Publik usai mempertahankan disertasinya berjudul Model Collective Innovation dalam Tata Kelola Peningkatan PAD Kota Makassar.
Kata Firman Pagarra, disertasi ini mengambil lokasi penelitian di Kantor Bapenda Makassar. Teorinya yaitu Teori Collective Innovation yang melibatkan empat elemen, yaitu standarisasi, rekayasa kolaboratif, inovasi jaringan, dan keterbukaan inovasi yang dikemas dengan elemen publik engagement atau pelibatan masyarakat.
“Nah, jika kedua ini bisa dilaksanakan maka berdampak pada pendapatan. Apalagi, Makassar memiliki target PAD Rp2 Triliun,” tukas Firman Pagarra ditemui di Gedung LPPM Unhas, Rabu, 12 Februari 2025.
Kata Firman Pagarra, konsep pada disertasi sudah dilaksanakan di Pemkot Makassar yakni elemen publik engagement atau pelibatan masyarakat. Mulai tingkat RT/RW, Lurah hingga Camat. Bahkan, stakeholder lainnya seperti perbankan telah menerapkan pelibatan masyarakat.
“Kami sudah teliti dan salah satu indikator suksesnya realisasi pendapatan tercapai yakni publik engagement,” paparnya.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat berperan penting di dalam peningkatan pendapatan. Hal itu dilihat dari kebijakan Wali Kota Makassar Danny Pomanto di dalam menjalankan program strategisnya.
Dengan role mode seperti itu kami selaku penulis berpendapat dan melihat bahwa untuk meningkatkan PAD di Kota Makassar juga memang perlu adanya peningkatan atau mendorong publik atau melibatkan seluruh elemen yang ada di kota Makassar,” tuturnya.
Terpisah, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto memuji kinerja Firman Pagarra sebagai Kepala Bapenda Makassar.
Di mana, trend pendapatan relatif stabil beberapa tahun terakhir. Firman Pagarra menjadi figur utama dalam mendukung kinerja Pemkot Makassar.
“Pak Firman sebagai penulis dan kepala dinas bukan hanya menaikkan PAD, tapi ada upaya bagaimana sektor pendapatan tetap stabil,” tukasnya.
Soal disertasi ini, kata Danny Pomanto, elemen pelibatan masyarakat atau publik engagement menjadi penekanan ke seluruh OPD. Bahwa, tidak mudah mengelola SDM dengan pendapatan yang tak kuat.
“Yang paling menarik dari disertasi ini adalah saya selalu memberikan penekanan seluruh SKPD Kota Makassar, intinya adalah publik engagement,” jelasnya.
Danny Pomanto yang didampingi Ketua TP PKK Indira Yusuf Ismail turut hadir menyaksikan promosi doktor Firman Pagarra menyampaikan apresiasinya atas prestasi yang diraih Firman Pagarra di bidang akademik.
Mohon maaf saya sedikit emosional, tapi di sini saya bangga sekali karena di dalam hadist dan Al-Qur’an pemimpin itu adalah orang yang bertanggung jawab, dan ini merupakan bagian dari tanggung jawab saya melahirkan pemimpin-pemimpin yang terbaik,” kata Danny Pomanto dalam kesan dan pesannya. (*)
Kitasulsel–JAKARTA Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham (Munafri-Aliyah), berkomitmen dalam menerapkan sistem meritokrasi dalam birokrasi pemerintahan.
Komitmen tersebut diperkuat melalui,
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar, melakukan pertemuan resmi antara jajaran Pemkot Makassar dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, di Kantor BKN, Jakarta, Kamis (31/7/2025).
Pertemuan ini bertujuan untuk mengonsultasikan sejumlah hal strategi terkait tata kelola kepegawaian, promosi jabatan, dan penerapan sistem merit dalam pengelolaan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, hadir langsung memimpin delegasi yang diikuti diikuti Sekretaris Daerah A. Zulkifly Nanda, Kepala BKPSDMD Makassar Kamelia Thamrin Thantu, Kepala Bapenda Andi Asminullah Azis, Ketua Tim Ahli Pemkot Hudli Huduri, dan Tim Ahli lainnya termasuk Prof.
“Tadi, kami berkonsultasi langsung dengan Kepala BKN terkait berbagai aspek kepegawaian. Alhamdulillah kami mendapatkan arahan dan masukan yang sangat jelas dan konstruktif,” ujar Munafri usai pertemuan.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar memiliki tekad yang kuat untuk membangun birokrasi yang bersih, profesional, dan berbasis kinerja.
Lanjut dia, profesionalisme dan kapabilitas harus menjadi dasar utama dalam pengisian jabatan ASN.
“Kami ingin memastikan promosi jabatan dilakukan secara objektif dan transparan, sesuai prinsip meritokrasi,” tegas politisi Golkar itu.
Sistem merit yang dimaksud mengedepankan tiga hal utama: kompetensi, talenta, dan kemampuan, tanpa dipengaruhi oleh faktor non-profesional seperti kedekatan pribadi, politik, atau senioritas semata.
Lebih jauh lagi, Munafri menjelaskan bahwa reformasi birokrasi juga diperkuat melalui transformasi digital dalam sistem kepegawaian ASN.
Upaya ini diharapkan mampu membangun birokrasi yang modern, adaptif terhadap perubahan, serta memiliki integritas tinggi dalam pelayanan publik.
“Dengan dukungan dari BKN dan kolaborasi bersama para ahli, kami optimis reformasi kepegawaian di Kota Makassar dapat berjalan lebih efektif dan sistemik,” lanjutnya.
Komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat sistem meritokrasi mendapat pengakuan langsung dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Bahkan, Kota Makassar ditargetkan menjadi proyek percontohan nasional dalam implementasi manajemen talenta berbasis sistem merit.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar, Kamelia Thamrin Thantu, usai pertemuan resmi bersama Kepala BKN, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, di Jakarta.
“Sistem meritokrasi dalam birokrasi pemerintahan ini sangat penting. Alhamdulillah hari ini kami bisa bertemu langsung dengan Kepala BKN dan didampingi langsung oleh Wali Kota (Pak Munafri),” jelasnya.
“Kami juga dari BKD diberi ruang untuk berdiskusi mendalam tentang pengembangan manajemen kepegawaian di Kota Makassar,” tambah Kamelia.
Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi momentum penting bagi reformasi kepegawaian di Makassar. Kepala BKN secara khusus menyampaikan harapan agar Kota Makassar menjadi kota percontohan nasional.
Dalam hal manajemen talenta berbasis meritokrasi, sebuah pendekatan modern yang menekankan kompetensi dan potensi ASN secara objektif dan sistematis.
“Kita di (Pemkot Makassar) diberi target untuk segera mengimplementasikan sistem merit sebagai fondasi pengelolaan ASN di Makassar. Insya Allah Pak Wali sudah menugaskan kami untuk segera merancang dan menjalankan sistem tersebut,” tutur Kamelia.
Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa sistem merit bukan sekedar sistem promosi atau penempatan jabatan, melainkan alat strategi untuk memahami kondisi dan potensi SDM ASN secara menyeluruh.
Melalui pemetaan kualitatif dan kuantitatif terhadap kompetensi, motivasi, serta integritas pegawai, Pemkot Makassar bisa lebih fokus dan efektif dalam menempatkan talenta terbaik pada posisi yang tepat.
Sistem merit ini jauh lebih dari sistem yang selama ini kita kenal. Ini tentang membangun birokrasi yang sehat, berintegritas, dan benar-benar melayani.
“Dengan sistem ini, kita bisa memilih pegawai yang paling tepat berdasarkan data dan kinerja, bukan hanya berdasarkan senioritas atau kedekatan,” tegasnya.
Menurut Kamelia, apa yang saat ini diperjuangkan oleh Wali Kota Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham sejalan dengan arah kebijakan nasional di bidang ASN.
Bahkan BKN memberikan dukungan penuh kepada Makassar agar menjadi model inspiratif bagi kota-kota lain di Indonesia.
“Banyak kota berupaya membangun sistem merit, namun BKN khusus menaruh harapan besar kepada Makassar untuk bisa lebih dulu menunjukkan hasil nyata,” ungkapnya.
Sebagai bagian dari langkah konkret, Pemkot Makassar melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) telah menggandeng ahli reformasi birokrasi dan transformasi digital, Ir. H. Juwanda, untuk memperkuat desain sistem kepegawaian berbasis teknologi.
Sementara itu, Kepala BKN Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh menyambut baik langkah proaktif Pemkot Makassar. Ia menekankan pentingnya konsistensi dan integritas dalam penerapan sistem merit agar ASN dapat berperan maksimal dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. (*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics10 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login