Provinsi Sulawesi Barat

GPM Jelang Ramadan, Bahtiar, Perlu Tambah Pasokan

Published

4 bulan ago

14 Februari 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–Mamuju – Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin

mengapresiasi Kepala Dinas Ketahanan Pangan, atas pelaksanaan Gerakan Pangan Murah yang konsisten terus dilaksanakan.

Bahtiar menyampaikan, saat ini masyarakat membutuhkan kemudahan mendapatkan kebutuhan pokok untuk keperluan bulan ramadan. Sehingga , Ia mengajak Pemkab di enam kabupaten untuk menyiapkan komoditi dengan harga yang terjangkau.

“Komoditi yang menjadi faktor inflasi seperti cabe, bawang merah, ayam ras, ini kedepan harus kita produksi sebanyak- banyaknya di masing masing daerah,” ucap Bahtiar saat meninjau GPM di depan Kantor Gubernur Sulbar, Jumat 14 Februari 2025.

Kepala Dinas Ketapang Sulbar, Waris Bestari mengatakan pelaksanaan GPM dilaksanakan 3 kali dalam sebulan. Hal ini sebagai upaya pengendalian inflasi dan memudahkan akses mendapatkan pangan murah.

Waris menjelaskan, GPM bukan sebagai upaya menurunkan harga pangan tetapi mengendalikan harga agar tidak terjadi lonjakan harga dan juga tidak terlalu rendah.

“Jadi ketika inflasi rendah maka kita normalkan kembali,

Ini upaya menstabilkan harga. Jadi saya tekankan ini upaya pengendalian, bukan menurunkan. Jadi kalau harga naik kita bergerak GPM lagi,” ungkapnya.

Waris mengatakan, pada 2025, berdasarkan arahan PJ Gubernur, maka pelaksanaan GPM dilaksanakan di enam kabupaten. (*)

Provinsi Sulawesi Barat

Tekad Kuat Gubernur SDK: Beban Rp384 Miliar di 2025, Pilih Jalan Tangguh ‘Tidak Mau Utang Lagi

Published

2 jam ago

14 Juni 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAMUJU Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK) menyampaikan refleksi akhir pekan terkait tantangan fiskal yang dihadapi Pemprov Sulbar pada tahun anggaran 2025. Di tengah tekanan pembiayaan, Gubernur menegaskan komitmennya untuk tidak mengambil utang baru, meski ditawari opsi tersebut oleh pemerintah pusat.

“Sulbar sudah dua kali meminjam ke SMI. Cicilannya masih berat dan belum lunas. Saat saya minta dijadwal ulang, justru disarankan menambah utang. Saya tolak. Lebih baik kita bayar dan lunas dalam tiga tahun ke depan,” ujar Gubernur Suhardi Duka.

Beban fiskal yang harus ditanggung Sulbar pada tahun 2025 cukup signifikan. Berdasarkan data resmi dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), total beban mencapai Rp384 miliar, terdiri atas:

Komponen Beban Fiskal Sulbar 2025:

1. Pembayaran pokok pinjaman ke SMI: Rp99,4 miliar

2. Bunga pinjaman: Rp8,7 miliar

3. Penyesuaian Dana Transfer (DAK) yang ditarik pusat: Rp130,2 miliar

4. Pengurangan belanja karena asumsi retribusi daerah & SiLPA 2024 tidak tercapai: Rp145,7 miliar

“Terus dari mana kita bisa membangun? Main sulap? Hehe,” kelakar Gubernur Sulbar, menyiratkan bahwa situasi ini menuntut kecermatan tinggi dalam prioritas anggaran, bukan sekadar keajaiban instan.

Namun demikian, Gubernur Sulbar memastikan bahwa keterbatasan fiskal tidak menghambat arah pembangunan strategis. Pemprov Sulbar tetap memfokuskan anggaran pada program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Tahun ini, Pemprov Sulbar telah menyalurkan mobil amrol dan ekskavator ke tiga kabupaten untuk mendukung pengelolaan sampah.

“Sudah dua dekade sampah daerah diangkut, tapi pernahkah satu mobil sampah dikirim ke kabupaten? Tahun ini, kita bantu,” ungkap Gubernur.

Di samping itu, berbagai program keberpihakan seperti jaminan BPJS gratis, pengembangan peternakan, bantuan bibit pertanian, dan peningkatan infrastruktur dasar tetap berjalan sesuai visi misi pembangunan.

Refleksi ini mempertegas bahwa membangun daerah bukan semata soal besar kecilnya dana, melainkan keberanian memilih jalan yang bertanggung jawab secara fiskal dan jangka panjang. (*)