Kementrian Agama RI

Menag Nasaruddin Umar Resmi Lantik Empat Rektor PTKIN di Jakarta

Published

9 bulan ago

24 Maret 2025

Kitasulsel–JAKARTA — Menteri Agama Nasaruddin Umar hari ini, Senin (24/3/2025) melantik empat rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Kantor Kementerian Agama, Jakarta. Pelantikan ini berlangsung di Operation Room gedung pusat Kementerian Agama.

Hadir sebagai saksi, Sekretaris Jenderal Kamaruddin Amin dan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Suyitno.

Adapun pejabat yang dilantik adalah:

1. Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag sebagai Rektor UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan (2025 – 2029)

2. Prof. Dr. Danial, M.Ag sebagai Rektor IAIN Lhokseumawe (2025 – 2029)

3. Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd Kons sebagai Rektor IAIN Metro Lampung (2025 – 2029)

4. Prof. Dr. Evi Muafiah, M.Ag sebagai Rektor IAIN Ponorogo (2025 – 2029)

“Hari ini, hari yang bersejarah buat kita semuanya. Karena kita pada bulan Suci Ramadan ini, kita melantik empat pimpinan di lingkungan UIN Kementerian Agama Republik Indonesia. Di sini ada dua laki-laki, dua perempuan, jadi ini berkesetaraan,” ujar Menag Nasaruddin Umar saat pelantikan.

Menag menegaskan bahwa para rektor yang dilantik telah melalui proses seleksi ketat dan dipilih berdasarkan rekomendasi tim penilaian.

“Kami sangat percaya bahwa kalian setelah dilakukan berbagai macam seleksi yang berlapis dan juga atas rekomendasi dari tim penilai dan berbagai macam perkembangan, maka akhirnya saudara-saudarilah yang dipilih untuk menjadi pimpinan di perguruan tingginya masing-masing,” jelasnya.

Menag juga menekankan pentingnya menjaga efektivitas dan efisiensi dalam birokrasi PTKIN.

“Misi kita sekarang oleh Pak Prabowo adalah pembersihan, terutama pembersihan di lingkungan Kementerian Agama. Kita tidak ingin di lingkungan perguruan tinggi ada sesuatu yang tidak efisien, tidak efektif,” tegasnya.

Selain itu, Menag mengingatkan bahwa rektor PTKIN tidak hanya berperan sebagai akademisi, tetapi juga sebagai figur yang membawa nilai-nilai dakwah bagi masyarakat.

“Saudara-saudara kepemimpinan tidak hanya diminta untuk menjadi manusia akademik yang sejati, tapi juga ada beban tambahan, harus berfungsi sebagai da’i atau mubaligh atau menjalankan fungsi dakwah untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat non-akademik sekalipun,” tuturnya.

Ia juga meminta para rektor untuk memperhatikan lingkungan sekitar kampus, termasuk rumah-rumah kos yang dihuni mahasiswa.

“Jangan sampai nanti bersebelahan dengan laki-laki dan perempuan, pisahkan rumah kos laki-laki dan rumah kos perempuan. Dan saya mohon rektor ikut mengintervensi hal-hal yang seperti ini,” pungkasnya. (*)

Kementrian Agama RI

Tenaga Ahli Menag Bidang Haji dan Hubungan Internasional Hadiri Pamitan Ditjen PHU

Published

4 jam ago

16 Desember 2025

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL—TANGERANG SELATAN – Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 menjadi penutup perjalanan panjang Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama dalam mengelola layanan haji nasional. Mulai tahun 2026, tanggung jawab tersebut secara resmi akan diemban oleh Kementerian Haji dan Umrah.

Sebagai penanda pamitan sekaligus dokumentasi sejarah, Ditjen PHU Kemenag mempersembahkan sebuah karya monumental berupa buku bertajuk “Haji Indonesia Era Kementerian Agama”. Buku ini merekam memori kolektif 75 tahun penyelenggaraan haji oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

Peluncuran buku tersebut dilakukan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agama yang digelar di Tangerang Selatan, Selasa (16/12/2025). Rilis ditandai dengan penyerahan buku secara simbolis oleh Direktur Jenderal PHU Hilman Latief kepada Menteri Agama Nasaruddin Umar, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i, serta Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin.

Momen ini sekaligus menjadi ajang pamitan Ditjen PHU setelah puluhan tahun mengemban amanah besar penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.

“Kami bersyukur pelaksanaan haji terakhir oleh Kementerian Agama dapat berjalan dengan sukses. Tahun depan, penyelenggaraan haji akan dilaksanakan oleh Kementerian Haji dan Umrah,” ujar Hilman Latief.

Hilman mengungkapkan bahwa haji 2025 merupakan salah satu tantangan terberat Ditjen PHU karena kompleksitas persoalan dan dinamika kebijakan yang dihadapi. Namun demikian, pelaksanaannya dinilai sukses. Bahkan, Pemerintah Arab Saudi menilai penyelenggaraan haji Indonesia sebagai yang terbaik sepanjang masa, dengan indeks kepuasan jemaah yang terus meningkat dan berada pada kategori sangat memuaskan.

Menurut Hilman, 75 tahun pengelolaan haji bukanlah waktu yang singkat. Ia mengenang pesan Menteri Agama dan Wakil Menteri Agama bahwa meskipun ke depan penyelenggaraan haji beralih ke kementerian baru, Kementerian Agama tetap memiliki peran penting dalam menjaga memori dan pengetahuan kolektif umat Islam Indonesia tentang haji.

“Hari ini kami persembahkan buku Haji Indonesia Era Kementerian Agama. Mudah-mudahan buku ini dapat sampai ke para Rektor PTKIN, Kanwil Kemenag Provinsi, serta para pemangku kepentingan lainnya sebagai pegangan dan memori kolektif Kemenag,” harapnya.

Selain jajaran pimpinan Kementerian Agama, acara ini juga turut dihadiri oleh Tenaga Ahli Menteri Agama RI Bidang Haji dan Umrah serta Hubungan Internasional, yang selama pelaksanaan haji 2025 lalu menjadi garda terdepan dalam mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji.

Buku Akademik dan Komprehensif

Proses penyusunan buku “Haji Indonesia Era Kementerian Agama” dikoordinasikan oleh Sekretaris Ditjen PHU M. Arfi Hatim bersama tim dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Buku setebal sekitar 2.300 halaman ini ditulis oleh Hilman Latief dan tim dalam waktu relatif singkat setelah berakhirnya musim haji.

Penyuntingan dan pengemasan buku dipercayakan kepada Hadi Rahman dan Oman Fathurahman, filolog terkemuka yang juga dikenal sebagai editor buku Naik Haji di Masa Silam.

“Ini boleh jadi merupakan buku paling tebal dan paling komprehensif yang pernah ditulis tentang haji Indonesia,” ungkap M. Arfi Hatim.

Ia menambahkan, buku ini disusun berdasarkan sumber-sumber primer yang dimiliki Kementerian Agama serta referensi akademik yang kredibel, sehingga memenuhi standar penulisan ilmiah.

Buku tersebut diterbitkan dalam tiga jilid.

Jilid I: Dari Masa ke Masa, memuat narasi kronologis penyelenggaraan haji Indonesia dari tahun 1950 hingga 2025.
Jilid II: Ekosistem dan Kebijakan, berisi pembahasan tematik dan argumentatif mengenai berbagai kebijakan haji selama 75 tahun pengelolaan oleh Kemenag.
Jilid III: Adaptasi dan Inovasi, mengulas perjalanan inovasi dan pembaruan dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.

“Tiga jilid ini memiliki sudut pandang masing-masing, namun merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan,” pungkas M. Arfi Hatim.

Dengan terbitnya buku ini, Kementerian Agama berharap warisan pengetahuan, pengalaman, dan nilai-nilai pengabdian dalam penyelenggaraan ibadah haji tetap terjaga dan menjadi rujukan penting bagi generasi mendatang.