Kementrian Agama RI

Menag Nasaruddin Umar Resmi Lantik Empat Rektor PTKIN di Jakarta

Published

7 bulan ago

24 Maret 2025

Kitasulsel–JAKARTA — Menteri Agama Nasaruddin Umar hari ini, Senin (24/3/2025) melantik empat rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Kantor Kementerian Agama, Jakarta. Pelantikan ini berlangsung di Operation Room gedung pusat Kementerian Agama.

Hadir sebagai saksi, Sekretaris Jenderal Kamaruddin Amin dan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Suyitno.

Adapun pejabat yang dilantik adalah:

1. Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag sebagai Rektor UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan (2025 – 2029)

2. Prof. Dr. Danial, M.Ag sebagai Rektor IAIN Lhokseumawe (2025 – 2029)

3. Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd Kons sebagai Rektor IAIN Metro Lampung (2025 – 2029)

4. Prof. Dr. Evi Muafiah, M.Ag sebagai Rektor IAIN Ponorogo (2025 – 2029)

“Hari ini, hari yang bersejarah buat kita semuanya. Karena kita pada bulan Suci Ramadan ini, kita melantik empat pimpinan di lingkungan UIN Kementerian Agama Republik Indonesia. Di sini ada dua laki-laki, dua perempuan, jadi ini berkesetaraan,” ujar Menag Nasaruddin Umar saat pelantikan.

Menag menegaskan bahwa para rektor yang dilantik telah melalui proses seleksi ketat dan dipilih berdasarkan rekomendasi tim penilaian.

“Kami sangat percaya bahwa kalian setelah dilakukan berbagai macam seleksi yang berlapis dan juga atas rekomendasi dari tim penilai dan berbagai macam perkembangan, maka akhirnya saudara-saudarilah yang dipilih untuk menjadi pimpinan di perguruan tingginya masing-masing,” jelasnya.

Menag juga menekankan pentingnya menjaga efektivitas dan efisiensi dalam birokrasi PTKIN.

“Misi kita sekarang oleh Pak Prabowo adalah pembersihan, terutama pembersihan di lingkungan Kementerian Agama. Kita tidak ingin di lingkungan perguruan tinggi ada sesuatu yang tidak efisien, tidak efektif,” tegasnya.

Selain itu, Menag mengingatkan bahwa rektor PTKIN tidak hanya berperan sebagai akademisi, tetapi juga sebagai figur yang membawa nilai-nilai dakwah bagi masyarakat.

“Saudara-saudara kepemimpinan tidak hanya diminta untuk menjadi manusia akademik yang sejati, tapi juga ada beban tambahan, harus berfungsi sebagai da’i atau mubaligh atau menjalankan fungsi dakwah untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat non-akademik sekalipun,” tuturnya.

Ia juga meminta para rektor untuk memperhatikan lingkungan sekitar kampus, termasuk rumah-rumah kos yang dihuni mahasiswa.

“Jangan sampai nanti bersebelahan dengan laki-laki dan perempuan, pisahkan rumah kos laki-laki dan rumah kos perempuan. Dan saya mohon rektor ikut mengintervensi hal-hal yang seperti ini,” pungkasnya. (*)

Kementrian Agama RI

Pemerintah Siapkan LPDU sebagai Instrumen Kelola Dana Umat, Apa Itu?

Published

12 jam ago

30 Oktober 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar memaparkan visi besar pemerintah untuk memaksimalkan Pemberdayaan Ekonomi melalui pengelolaan dana umat yang nilainya fantastis. Berbicara di Annual International Conference on Islam, Science, and Society (AICIS+) 2025 di UIII Depok, Menag mengungkapkan bahwa potensi akumulasi dana umat di Indonesia dapat mencapai lebih dari Rp1.000 triliun per tahun.

Untuk mendayagunakan potensi ini secara produktif, Menag menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto telah mempersiapkan pembentukan Lembaga Pemberdayaan Dana Umat (LPDU), yang direncanakan akan dibangun di Jakarta tahun depan.

“Pemerintah Indonesia di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto telah mempersiapkan pembentukan LPDU, yaitu Lembaga Pemberdayaan Dana Umat dalam mendayagunakan potensi dana umat ini secara produktif,” tegas Menag di Jakarta, Kamis (30/10/2025).

“Kami berencana, Insya Allah, LPDU akan dibangun di Jakarta tahun depan sebagai instrumen serius pemerintah dalam mengelola aset umat untuk kesejahteraan nasional,” lanjutnya.

Dijelaskan Menag bahwa data potensi dana umat di Indonesia memiliki nilai yang sangat signifikan, namun belum termanfaatkan secara maksimal dan terintegrasi.

Ia lalu mencontohkan bahwa dana ibadah rutin seperti Kurban saja memiliki potensi ekonomi yang dapat mencapai Rp72 triliun per tahun. Selain kurban, Menag juga menyoroti potensi dari dana sosial keagamaan yang lain, yaitu Fidyah (denda bagi yang tidak mampu berpuasa).

“Berdasarkan data, sekitar 7% dari total penduduk Indonesia sudah berusia di atas 80 tahun. Mayoritas kelompok usia ini sudah tidak mampu berpuasa. Jika dari jumlah tersebut membayar fidyah, potensinya dapat mencapai Rp2 triliun per tahun. Ini baru dari Fidyah,” ungkap Menag.

Potensi ini semakin membesar jika diakumulasikan dengan sumber dana keagamaan lainnya, seperti Kafarat, Akikah, Luqhotah (barang temuan yang diserahkan ke Baitul Mal), dan berbagai infaq.

“Jika seluruh sumber daya keuangan umat ini diakumulasikan dan dikelola secara profesional, potensi dana umat ini secara konservatif dapat mencapai lebih dari Rp1.000 triliun per tahun,” tegasnya.

Lebih lanjut, Menag menjelaskan bahwa LPDU dibentuk sebagai instrumen strategis untuk memastikan dana umat ini tidak hanya terdistribusi, tetapi terkelola secara produktif dan terintegrasi dalam mendukung pembangunan nasional dan pengentasan kemiskinan.

“Pendirian LPDU ini merupakan upaya serius pemerintah dalam mengelola dan mendayagunakan potensi dana umat ini untuk kesejahteraan masyarakat luas. Kami optimistis LPDU akan memberikan kontribusi signifikan terhadap APBN dan pembangunan ekonomi kerakyatan,” pungkasnya. (*)