Nasional
Gedung Sekolah Rakyat Mulai Dibangun Juli 2025, Maluku Siap Jadi Percontohan
Kitasulsel–MALUKU Pemerintah bersiap menghadirkan wajah baru pendidikan inklusif melalui program Sekolah Rakyat, dan Maluku Utara menjadi salah satu provinsi pertama yang akan menjadi lokasi percontohan.
Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos), Robben Rico, meninjau langsung kesiapan pembangunan gedung Sekolah Rakyat di provinsi tersebut pada Minggu (25/5/2025).
Dalam kunjungannya, Robben menyatakan pembangunan akan dimulai Juni 2025 dan ditargetkan rampung setahun kemudian.
“Kalau kami melihat secara prinsip, (Maluku Utara) salah satu daerah yang siap untuk kemudian menyambut program, gagasan Pak Presiden Prabowo dalam rangka memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan,” ungkapnya saat berada di Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) Kota Sofifi.
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menyambut positif inisiatif tersebut dan menyatakan dukungan penuh.
“Kami siap membantu mewujudkan program ini sebagai bagian dari upaya mencerdaskan generasi muda Maluku Utara,” ujar Sherly.
“Kami berharap Sekolah Rakyat ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan memberikan perhatian kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu, serta memberikan ekosistem yang baik bagi mereka untuk mengubah masa depan,” tambahnya.
Pemerintah provinsi bahkan telah menyediakan lahan seluas 8 hektare di Desa Rioribati, Kecamatan Jailolo Selatan, Halmahera Barat, untuk mendukung proyek ini.
Namun, di tengah semangat pemerataan, muncul kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan program oleh kalangan yang tidak tepat sasaran. Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, mengingatkan bahwa meski diperuntukkan bagi keluarga miskin, fasilitas unggulan Sekolah Rakyat bisa menarik minat masyarakat mampu.
“Walaupun ini sekolah untuk orang miskin, fasilitas yang disediakan oleh Presiden Prabowo adalah fasilitas unggulan. Lahannya saja 8,5 hektare, akan ada laboratorium, lapangan olahraga, hingga ruang praktik seperti pertanian dan perikanan,” ujar Agus dalam diskusi bersama Kantor Komunikasi Kepresidenan (24/5/2025).
Ia menekankan bahwa Sekolah Rakyat dirancang khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), dan tidak terbuka untuk semua kalangan.
“Kita khawatir karena sekolah ini bagus, nanti orang kaya malah ikut antre masukin anaknya ke situ. Padahal tujuan utamanya adalah memuliakan orang miskin dan memutus mata rantai kemiskinan,” tegas Agus.
Untuk mencegah salah sasaran, Kemensos akan menerapkan sistem seleksi ketat yang melibatkan berbagai pihak.
“Dalam asesmen calon siswa, kita akan benar-benar ketat. Kemensos akan bekerjasama dengan pihak-pihak lain agar yang diterima benar-benar berasal dari keluarga miskin,” jelasnya.
Program ini akan mulai menerima peserta didik pada tahun ajaran 2025/2026, dengan tahap awal kegiatan belajar-mengajar jenjang SMP dilakukan di Sentra Wasana Bahagia Ternate, dan jenjang SMA memanfaatkan fasilitas IPWL dan SPMA Sofifi. Sekolah ini mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA, dengan seluruh pembiayaan ditanggung penuh oleh APBN.
Dengan harapan tinggi untuk menghapus ketimpangan akses pendidikan, pelaksanaan Sekolah Rakyat menjadi ujian besar bagi pemerintah untuk menjaga integritas dan keberpihakan pada rakyat kecil. (*)
Kitasulsel–JAKARTA Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 sekaligus Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI), HM Jusuf Kalla, menegaskan bahwa keadilan merupakan faktor paling fundamental dalam mencegah konflik sosial maupun keagamaan di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan JK saat menjadi narasumber dalam webinar bertajuk “Penanganan dan Resolusi Konflik Sosial di Indonesia: Belajar dari Pak JK” yang digelar Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, Jumat (14/11/2025).
Dalam kegiatan yang berlangsung secara virtual dari Jakarta itu, JK memaparkan bahwa sejak Indonesia merdeka, tercatat sekitar 15 konflik besar yang menelan korban lebih dari seribu jiwa. Menurutnya, sebagian besar konflik tersebut dipicu oleh ketidakadilan dalam aspek ekonomi, sosial, maupun politik.
“Inti dari banyaknya konflik adalah ketidakadilan. Karena itu, keadilan, kemajuan, dan kemakmuran menjadi dasar penting bagi terciptanya perdamaian,” tegas JK.
Pencegahan Lebih Penting daripada Penyelesaian
JK mengingatkan bahwa mencegah konflik jauh lebih penting daripada menanganinya setelah pecah. Konflik sosial, kata dia, kerap muncul dari persoalan lokal yang tidak mendapat penanganan cepat, termasuk hubungan antarwarga hingga isu antarumat beragama.
Terkait konflik keagamaan, JK menekankan bahwa sejumlah kasus besar yang terjadi di Indonesia sebenarnya tidak berawal dari ajaran agama, melainkan persoalan sosial-politik yang kemudian melebar menjadi isu keagamaan.
“Poso dan Ambon itu bukan dimulai dari perbedaan agama, tetapi konflik politik yang kemudian dibawa ke ranah agama,” tandasnya.
Peran Strategis FKUB dan Dialog Antarumat Beragama
Dalam paparannya, JK juga menyoroti peran penting Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang ia prakarsai sejak awal di Makassar. Forum itu, menurutnya, terbukti efektif menciptakan ruang dialog bagi pemuka lintas agama.
“Dulu kami mengadakan pertemuan bulanan di masjid, katedral, hingga pura. Tokoh agama memberikan penjelasan tentang ajarannya masing-masing sehingga tidak ada salah paham,” jelas JK.
Ia menekankan bahwa penyuluh agama memegang tanggung jawab besar dalam menjaga harmoni sosial dengan menyampaikan pesan damai, adil, dan menyejukkan kepada masyarakat.
“Islam adalah rahmatan lil alamin. Penyuluh agama harus menjadi penyejuk, bukan pemicu ketegangan,” ujar mantan Wapres dua periode itu.
Kesejahteraan Masyarakat Jadi Faktor Penting
JK juga menegaskan hubungan erat antara kesejahteraan ekonomi dan potensi konflik. Menurutnya, banyak konflik terjadi di wilayah yang tingkat kesejahteraannya rendah.
“Kalau masyarakat sejahtera, konflik jarang terjadi,” ujar JK.
Ia menambahkan, memakmurkan rumah ibadah harus berjalan seiring dengan upaya memakmurkan masyarakat, agar harmoni sosial dapat terjaga secara berkelanjutan.
Keadilan, Komunikasi, dan Penghormatan Antarumat Beragama
Menutup paparannya, JK kembali menegaskan bahwa keadilan, penghormatan terhadap keyakinan, serta komunikasi yang baik antarumat beragama adalah fondasi utama untuk menjaga keutuhan bangsa.
“Dengan berlaku adil dan saling memahami, kita bisa membangun Indonesia yang aman, adil, dan makmur,” pungkasnya.
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
Nasional6 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login