Protes DPRD Tak Dilibatkan Hibah Lahan untuk RS OJK, Pengamat : Untuk Kepentingan Umum, Tak Perlu Persetujuan

Published

3 tahun ago

4 Februari 2023

KITASULSEL—MAKASSAR – Pengamat Pemerintahan Prof Dr Armin mengaku, seyogyanya DPRD Sulsel turut mendukung hadirnya Rumah Sakit UPT Vertikal Makassar untuk menangani otak, jantung, dan kanker (OJK) yang akan dibangun di CPI Makassar.

Sebelumnya, Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Rahman Pina mengatakan proses pelepasan aset Pemprov Sulsel di CPI untuk pembangunan RS ini tak pernah dibahas bersama dengan DPRD Sulsel.

Diketahui, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan hibah lahan di kawasan CPI seluas 60 ribu m2 kepada Kementerian Kesehatan.

Lahan tersebut menjadi lokasi pembangunan Rumah Sakit UPT Vertikal Makassar untuk menangani otak, jantung, dan kanker (OJK) yang sedang dibangun Kementerian Kesehatan.

“Harapannya tentu DPRD Sulsel mendukung dan mengapresiasi langkah Pemprov yang menyediakan tempat lokasi pembangunan rumah sakit yang dibangun Kementerian dengan alokasi hampir Rp 2 Triliun. Bukan dengan mempertanyakan pembahasan aturan,” ungkapnya.

Selain itu, lahan milik Pemprov Sulsel yang dihibahkan itu bertujuan untuk pembangunan rumah sakit yang akan berdampak bagi masyarakat atau bisa disebut untuk kepentingan umum.

Dalam ketentuan Pasal 331 ayat (2) huruf d Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan sangat jelas diatur, bahwa pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan, tidak memerlukan persetujuan DPRD apabila diperuntukkan bagi kepentingan umum.

“Tak hanya dalam Permendagri, di dalam Perda Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah juga dijelaskan terkait hal tersebut, pada Pasal 333 ayat (2) huruf d, bahwa pemindahtanganan barang milik daerah tidak memerlukan persetujuan DPRD jika untuk kepentingan umum. Karena tujuan hibahnya untuk kepentingan umum dengan pembangunan rumah sakit, jadi tidak perlu persetujuan DPRD. Kebijakan hibah lahan itu sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Harusnya DPRD lebih tahu, karena ini ada dalam Perda yang telah disepakati bersama Pemerintah Daerah dan DPRD,” cetusnya.

Lanjutnya, “DPRD sebagai mitra, tetapi bukan minta persetujuan karena untuk kepentingan umum, dan Pemprov telah menyampaikan pemberitahuan. Supaya ada keharmonisan antara DPRD dengan Pemda,” imbuhnya.

Terlebih tidak semua daerah mendapatkan pembangunan rumah sakit penanganan otak, jantung, dan kanker.
“Kita patut bersyukur, Kementerian melirik Sulsel untuk pembangunan rumah sakit ini, dapat melayani bagi warga Indonesia bagian Timur,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala BKAD Sulsel, Muh. Rasyid menyampaikan, bahwa sebelum dilakukan penandatanganan hibah lahan tersebut, pihaknya telah bersurat kepada DPRD Sulsel.

“Pemprov telah mengirimkan surat penyampaikan rencana hibah kepada DPRD Sulsel pada tanggal 4 Februari tahun 2022, sebelum dilakukan NPHD pada 7 Februari 2022,” ujarnya.

Pembangunan rumah sakit ini telah dilakukan Peletakan batu pertama (ground breaking) oleh Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin didampingi Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, di CPI Makassar, Selasa 31 Januari 2023.

Rumah sakit ini diarahkan sebagai pusat pelayanan otak, jantung, dan kanker. Dengan nilai kontrak Rp 1,4 Triliun untuk pembangunan fisik rumah sakit, dan sekitar Rp 600 Miliar untuk alat kesehatan.

Kementrian Agama RI

Menag Ajak Tokoh Agama Tenangkan Umat agar Tidak Terprovokasi

Published

19 jam ago

30 Agustus 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel—Buton—Aksi demonstrasi masih terjadi di Jakarta dan sejumlah daerah. Ada yang berjalan tertib dan beberapa juga diwarnai aksi perusakan.

Menteri Agama Nasaruddin mengimbau para pendemo untuk tidak melakukan tindakan anarkis dalam menyampaikan aspirasi. Menag juga mengajak para tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk menenangkan umat agar tidak terprovokasi.

“Saya mengajak tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk menyampaikan pesan yang menjernihkan dan menyejukkan demi terus terjaganya kohesivitas sosial. Pesan yang menenangkan agar umat tidak terprovokasi,” terang Menag dalam giat Zikir dan Doa Bersama untuk Negeri di Button Tengah, Sulawesi-Tenggara, Sabtu (30/8/2025).

“Menyampaikan aspirasi adalah hak setiap warga bangsa, saya mengimbau para pendemo untuk tidak bertindak anarkis karena itu justru dapat merugikan semua pihak,” sambungnya.

Kepada para penyuluh agama, para penceramah, kyai, dan ustadz, Menag harap bisa memberikan pesan tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa dalam setiap kegiatan keagamaan yang diikuti. Imbauan yang sama disampaikan Menag kepada para pemimpin perguruan tinggi keagamaan.

“Sebagai pembina umat, peran tokoh agama, tokoh masyarakat, cendekiawan dan akademisi, diharapkan dapat mengambil peran dalam menjernihkan dan menenangkan suasana,” paparnya.

Menag sampaikan duka mendalam karena ada korban jiwa dan luka dalam peristiwa demonstrasi ini. Menag mendoakan almarhum Affan Kurniawan mendapat tempat terbaik di sisi Allah, keluarganya diberi ketabahan dan kesabaran. Untuk warga masyarakat yang terluka dan menjalani perawatan, Menag mendoakan semoga lekas sehat dan pulih. Terkait pelanggaran hukum, Menag meminta masyarakat memberikan kepercayaan kepada aparat.

“Proses penegakkan hukum sedang berjalan dan percayakan kepada aparat penegak hukum yang tengah bekerja secara professional dan transparan,” sebut Manag.

Menteri Agama yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal ini juga mengajak seluruh umat beragama untuk mendoakan Indonesia agar tetap terjaga, aman, rukun, dan damai.

“Kita harap semua pihak bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari peristiwa beberapa hari ini untuk terus melakukan perbaikan di masa mendatang,” tandasnya.