Kabupaten Sidrap

Soal Stigma Negatif, Bupati Sidrap Mengaku Sedih dan Kecewa

Published

6 bulan ago

16 April 2025

Kitasulsel–SIDRAP Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif mengaku sedih dan kecewa terkait label negatif yang disematkan ke daerah kekuasaanya. Hal itu menyusul sorotan publik terkait video DJ Nathalie Holscher pamer uang sawer saat manggung di salah satu tempat hiburan malam (THM) di Sidrap, baru-baru ini.

“Kami bersama Pemerintah Kabupaten Sidrap, selama saya dilantik 40 hari sudah merubah hastag negatif menjadi hastage positif dengan kegiatan religius yang dilakukan selama 40 hari dan bersyukur banyak sekali tamu yang datang. Tapi saya merasa sedih dan agak terganggu, kecewa saya, dengan adanya kegiatan seperti itu,” ungkap Syaharuddin Alrif dalam sebuah wawancara.

Dirinya pun mengaku telah menginstruksikan kepada seluruh jajarannya yang memiliki kewenangan untuk mengamati izin dan kelengkapan tempat hiburan di wilayah Kabupaten Sidrap.

“Saya sudah minta Satpol PP untuk melakukan penertiban perda secara tegas dan tanpa pandang bulu,” tegasnya di hadapan awak media.

Syaharuddin Alrif juga mengaku malu setelah ditegur oleh sejumlah sejawatnya baik yang ada di Jakarta maupun di Sulawesi Selatan.

“Saya tidak akan tinggal diam. Saya bersama Forkopimda saya akan menjalankan kewenangan saya,” sambungnya.

Syaharuddin Alrif juga mengimbau pihak-pihak yang hanya mengambil keuntungan di wilayahnya, namun tidak mengindahkan norma hukum yang berlaku di tengah masyarakat Sidrap, untuk segera sadar diri.

Pernayataan diduga mengarah pada oknum yang melakukan tindak pidana penipuan atau yang dikenal dengan istilah Passobis.

“Saya minta teman-teman yang masih melakukan aktivitas itu, mohon sadar dirilah untuk perbaikan masyarakat kita semuanya. Jangan karena keuntungan pribadi atau yang lain, merugikan citra masyarakat Sidrap,” tegasnya.

“Masyarakat Sidrap hanya segelintir yang begitu pekerjaannya, lebih banyak yang positif kerjanya. Kita banyak penghapal al-quran, banyak pesantren kita, banyak ulama kita. Jangan perbuatan sedikit merusak semuanya,” sambung Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif. (*)

Kabupaten Sidrap

Wabup Sidrap Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Bersama Mendagri dan Menkeu

Published

9 jam ago

20 Oktober 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–SIDRAP Wakil Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap) Nurkanaah mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Senin (20/10/2025). Rakor tersebut juga dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Nurkanaah mengikuti rakor secara daring melalui Zoom Meeting dari ruang kerjanya. Turut mendampingi, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Sidrap Siara Barang, Kabag Perekonomian Rimba, serta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Dalam arahannya, Mendagri Tito menyampaikan, pemaparan realisasi pendapatan dan belanja daerah semula dijadwalkan awal Oktober, namun pelaksanaannya digelar bertepatan dengan momentum satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran.

“Sebetulnya rencana di awal Oktober karena waktu itu Bapak (Purbaya) menjadi inspektur upacara HUT Bea Cukai, sehingga akhirnya kita laksanakan hari ini, 20 Oktober, tepat satu tahun pemerintahan Pak Prabowo,” ujar Tito.

Ia menyampaikan apresiasi atas kehadiran Menteri Keuangan. “Ini kebanggaan bagi kami bisa mendengar langsung arahan beliau, apalagi beliau dikenal sebagai media darling,” tambah Tito.

Dalam kesempatan itu, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga komoditas.

“Untuk memastikan inflasi terkendali, pemerintah daerah perlu menjaga agar harga berbagai komoditas, terutama beras, tetap stabil,” ujarnya.

Ia menegaskan, pengendalian inflasi perlu dilakukan melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang bersinergi dengan Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP). Menurutnya, dengan inflasi yang terjaga rendah, keterjangkauan harga di berbagai wilayah akan lebih mudah dicapai.

“Keterjangkauan harga di berbagai wilayah juga membaik karena pasokan lancar dan distribusi antardaerah semakin efisien. Kerja sama perdagangan antardaerah terbukti jadi faktor penting. Daerah yang aktif membangun jaringan pasokan lintas wilayah, inflasinya jauh lebih stabil,” tutup Purbaya.

Berdasarkan data Kemendagri, realisasi pendapatan gabungan provinsi, kabupaten, dan kota per 30 September 2025 mencapai 70,27 persen atau senilai Rp949,97 triliun. Capaian ini naik dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar 67,82 persen.

Adapun realisasi belanja daerah tercatat Rp770 triliun atau 56,07 persen, turun dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yang mencapai Rp817 triliun.

Sementara itu, Wabup Nurkanaah menyampaikan, kehadiran Pemkab Sidrap dalam rakor ini merupakan bagian dari komitmen mendukung langkah pemerintah pusat mengendalikan inflasi dan mempercepat realisasi belanja daerah.

“Kita perlu sinergi kuat antara pusat dan daerah agar pengendalian inflasi lebih efektif serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah,” ujarnya usai rakor. (*)