Kementrian Agama RI
Puncak Haji Usai, Menag Berterima Kasih ke Presiden, DPR, Pemerintah Saudi, hingga Petugas dan Jemaah
Kitasulsel–MAKKAH Puncak penyelenggaraan ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina sudah selesai dan masuk tahap pemulangan jemaah haji Indonesia. Menag Nasaruddin Umar berterima kasih atas dukungan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran, serta menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Arab Saudi.
Fase puncak haji bermula dari pemberangkatan petugas Daerah Kerja Bandara sebagai Satuan Tugas Arafah pada 7 Zulhijjah 1446 H. Mereka diberangkatkan lebih awal untuk menyambut kedatangan jemaah sehari setelahnya.
Puncak haji diawali dengan Wukuf pada 9 Zulhijjah, lalu mabit di Muzdalifah, mabit di Mina dan lontar jumrah, serta kembali ke hotel di Makkah pada 12 Zulhijjah bagi Nafar Awal dan 13 Zulhijjah bagi Nafar Tsani.
“Saya bersyukur atas terlaksananya tahapan penyelenggaraan ibadah haji ini, mulai dari pemberangkatan, puncak haji di Armuzna, hingga pemulangan. Alhamdulillah secara umum berjalan baik dan lancar,” terang Menag di Makkah, Selasa (10/6/2025).
Menag sependapat dengan penjelasan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi M Taufiq Alrabiah yang menyatakan haji tahun ini lebih baik. Kedua menteri ini bertemu saat memenuhi undangan Pangeran Muhammad bin Salman pada pertemuan di Mina.
Hal senada juga disampaikan Wakil Gubernur Makkah sekaligus Wakil Ketua Komite Tetap Haji dan Umrah, Pangeran Saud bin Mish’al. Dia menegaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji haji tahun ini lebih baik.
Ada sejumlah alasan yang dikemukakan bahwa haji tahun ini lebih baik, antara lain: adanya sejumlah perbaikan pada fasilitas infrastruktur, ketersediaan air, fasilitas Kesehatan.
“Alhamdulillah angka kematian sampai saat ini juga lebih rendah. Semoga kondisi ini akan terus berlangsung hingga seluruh jemaah haji kembali ke negara masing-masing,” harap Menag.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subiyanto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka atas dukungan dan arahan sehingga penyelenggaraan ibadah haji 1446 H berjalan baik,” lanjutnya.
“Saya juga mengucapkan apresiasi, selamat, dan terima kasih kepada Pemerintah Arab Saudi, khususnya Yang Mulia Raja Salman, Yang Mulia Pangeran Muhammad bin Salman (MBS), dan Menteri Haji Taufiq yang telah menyelenggarakan haji 1446 H ini dengan baik,” ujarnya lagi.
Ucapan terima kasih kepada Pimpinan DPR, Ketua dan Anggota Komisi VIII atas kerja sama dan kemitraan yang baik dalam ikut menyukseskan penyelenggaran ibadah haji.
Hal sama Menag sampaikan kepada DPD RI dan BPK RI yang ikut terlibat dalam mengawal dan mengawasi penyelenggaraan ibadah haji.
Menag juga menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak terkait, BPKH, BP Haji, Baznas, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Imigrasi, Kementerian Perhubungan, TNI/Polri, Badan Pengawas, serta Kementerian dan Lembaga Negara terkait lainnya, serta ormas Islam dan KBIHU yang telah bersinergi menyukseskan penyelenggaraan ibadah 1446 H
“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas haji Indonesia, tidak terkecuali tim media, yang telah bekerja keras dalam memberikan layanan terbaik kepada jemaah dan memastikan seluruh jemaah Indonesia bisa menjalankan rangkaian ibadah hajinya. Semoga amal ibadah petugas diterima di sisi Allah,” harapnya.
:Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jemaah haji Indonesia yang telah menjadi tamu-tamu Allah yang baik, menjadi duta bangsa pengharum nama Indonesia.
Saya mendoakan semoga seluruh jemaah Indonesia meraih haji mabrur dan dosa-dosanya diampuni Allah Swt serta kembali ke Tanah Air dengan selamat,” tandasnya. (*)
Kementrian Agama RI
Sinergi Kemenag–MUI Perkuat Penegakan Hukum Keagamaan, Menag: Demi Kedamaian Umat
Kitasulsel—Jakarta – Kementerian Agama Republik Indonesia bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama terkait peningkatan pemahaman norma serta implementasi tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Penandatanganan dokumen tersebut dilakukan menjelang Hari Raya Idulfitri sebagai bentuk penguatan sinergi antara pemerintah dan ulama dalam menjaga harmoni kehidupan beragama di Indonesia.
Dalam keterangannya, Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa kerja sama ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat terkait praktik-praktik yang dapat dikategorikan sebagai penodaan, penyalahgunaan agama, maupun tindak pidana keagamaan.
“Sejak awal kita ingin memberikan bimbingan kepada masyarakat agar memahami batas-batas dalam kehidupan beragama, sehingga tidak terjadi praktik-praktik yang berpotensi menimbulkan konflik,” ujar Menag.
Menurutnya, respons cepat pemerintah terhadap masukan dari MUI terkait implementasi KUHP menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas sosial dan keharmonisan antarumat beragama.
Menag juga menyampaikan bahwa momentum bulan Ramadan menjadi waktu yang penuh keberkahan untuk melahirkan berbagai keputusan besar. Ia mencontohkan sejumlah peristiwa penting dalam sejarah yang terjadi di bulan suci tersebut.
“Banyak peristiwa besar terjadi di bulan Ramadan. Universitas Al-Azhar berdiri di bulan Ramadan, bahkan kemerdekaan Indonesia juga diproklamasikan di bulan Ramadan,” ungkapnya.
Karena itu, ia berharap kerja sama yang ditandatangani sebelum Idulfitri ini membawa berkah serta memperkuat kedamaian di tengah masyarakat.
Dalam implementasinya, Menag meminta pembentukan tim khusus yang akan mengawal pelaksanaan kerja sama tersebut. Tim ini nantinya bertugas memberikan panduan dan rambu-rambu dalam berbagai persoalan yang berkaitan dengan aktivitas keagamaan di ruang publik.
“Tugas ini tidak ringan, tetapi sangat penting demi terciptanya kedamaian dan ketertiban dalam kehidupan beragama di masyarakat,” katanya.
Salah satu isu yang turut menjadi perhatian dalam kerja sama tersebut adalah pemberian kepada tokoh agama ketika mengisi kegiatan keagamaan. Menurut Menag, perlu adanya kejelasan apakah pemberian tersebut termasuk gratifikasi, sedekah, atau bentuk lain yang sah secara hukum.
Karena itu, ke depan akan disusun pedoman atau rambu-rambu agar masyarakat memiliki pemahaman yang jelas dan tidak menimbulkan persoalan hukum.
Melalui sinergi antara Kementerian Agama dan MUI ini, diharapkan pemahaman masyarakat terhadap norma hukum dan etika dalam kehidupan beragama semakin kuat, sehingga tercipta suasana yang damai, toleran, dan saling menghormati di tengah keberagaman Indonesia.
-
Nasional9 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login