Provinsi Sulawesi Selatan

Dongkrak Sektor Perikanan Sulsel, Sudirman Siapkan 100 Kapal untuk Nelayan

Published

1 hari ago

16 Juni 2025

Kitasulsel–MAKASSAR Kabar baik bagi para nelayan di Sulawesi Selatan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) menyiapkan bantuan ratusan unit kapal gratis untuk nelayan di berbagai daerah.

Kepala DKP Sulsel, M Ilyas, menyampaikan bahwa bantuan kapal ini merupakan bagian dari program Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, untuk memperkuat sektor perikanan tangkap di wilayahnya.

“Tahun ini, Pak Gubernur mengalokasikan anggaran untuk bantuan kapal nelayan. Terdiri dari 100 unit kapal berukuran 1 GT, 20 unit kapal 5 GT, dan 3 unit kapal 15 GT,” kata M Ilyas kepada wartawan, Minggu (15/6/2025).

Kapal berukuran 1 GT (Gross Tonnage) umumnya memiliki panjang sekitar 10 meter dan digunakan oleh nelayan kecil untuk mencari ikan di perairan dangkal atau dekat pantai.

Sementara kapal 5 GT berukuran lebih besar, dengan panjang sekitar 12 meter, yang mampu menampung lebih banyak awak dan alat tangkap.

Adapun kapal 15 GT dapat melebihi 15 meter dan dirancang untuk beroperasi di laut lepas karena lebih tahan terhadap ombak dan cuaca ekstrem.

Tidak hanya kapal, nelayan juga akan mendapatkan alat penangkap ikan sebagai bagian dari paket bantuan ini.

“Bantuan alat tangkap sudah termasuk dalam paket bantuan kapal,” jelas Ilyas.

Pemprov Sulsel saat ini tengah memetakan wilayah penerima bantuan kapal.

Menurut Ilyas, hampir seluruh kabupaten/kota akan mendapatkan bantuan, meskipun jumlahnya menyesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan daerah.

“Ada permintaan dari sejumlah daerah seperti Selayar, Luwu, dan Luwu Utara. Semua berdasarkan permintaan pemerintah kabupaten,” jelasnya.

Terkait penerima bantuan, DKP akan menyesuaikannya dengan petunjuk teknis (juknis).

Hanya kelompok nelayan yang memenuhi kriteria yang akan menerima bantuan, dan mereka diwajibkan menandatangani surat perjanjian pemanfaatan.

“Akan ada surat kesepakatan. Kalau kapal tidak digunakan sebagaimana mestinya, maka bantuan bisa ditarik kembali,” tegasnya.

Ilyas berharap program bantuan kapal ini dapat meningkatkan hasil tangkapan nelayan di Sulsel. Saat ini, produksi perikanan tangkap di Sulsel berada di kisaran 500 ribu ton per tahun, padahal potensi maksimalnya mencapai 1 juta ton.

“Dengan bantuan kapal ini, kami menargetkan hasil tangkapan bisa meningkat menjadi 750 ribu ton per tahun,” tutupnya. (*)

Provinsi Sulawesi Selatan

Gubernur Andi Sudirman Sebut SPPG BGN di Sulsel Ada 76 Titik Sudah Beroperasi

Published

4 jam ago

17 Juni 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman menyebut, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Badan Gizi Nasional (BGN) di Sulsel sudah berdiri 76 titik.

SPPG ini memiliki peran penting, sebab ini menjadi dasar suksesnya Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program prioritas pemerintah pusat.

Hal ini diungkap Andi Sudirman saat mendampingi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rachmat Pambudy meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Badan Gizi Nasional (BGN) Panakkukang yang ada di Jalan Topaz Raya, Makassar dan sekolah SD Inpres Tamamaung, Selasa, 17 Juni 2025.

Andi Sudirman bahkan bilang, SPPG Sulsel ini menjadi dasar atau tolok ukur SPPG BGN di provinsi lain.

“Alhamdulillah tadi secara overall sangat bagus, dan lebih standar dibanding wilayah provinsi lain ya. Ini menjadi salah satu benchmark nya untuk MBG lainnya. Kita juga sudah liat antusias anak-anak sekolah dan sangat semangat,” ujar Andi Sudirman usai kunjungan.

Ia menyampaikan, Sulsel hanya butuh penambahan lokasi MBG, terutama bisa menjangkau di daerah-daerah.

Andi Sudirman juga mengatakan, proses pembangunan SPPG BGN di Sulsel masih sementara berlangsung untuk memenuhi seluruh sekolah.

“Yang perlu kita ini bagaimana penambahan saja ya di Sulsel, supaya bisa menjangkau daerah-daerah juga. Sekarang masih banyak proses konstruksi ya, beberapa banyak sudah bangun (SSPG),” tukasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulsel, Jufri Rahman menjelaskan Pemprov Sulsel sebelumnya, sudah mengusulkan 92 titik lokasi/dimana ini merupakan aset milik Pemprov Sulsel ada juga yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota.

Kendati demikian, Jufri mengakui, masih ada sejumlah persyaratan yang menjadi kendala yang sulit untuk dipenuhi pemerintah daerah kabupaten dan kota.

Ia berharap, Badan Gizi Nasional segera melakukan verifikasi terhadap lokasi yang diusulkan. Pasalnya, salah satu syarat lokasi SPPG harus berdekatan dengan pusat pendidikan dan memiliki jarak tempuh maksimal 20 menit untuk distribusi makanan ke sekolah atau dapat mensuplai ke 3.000an siswa.

“Setelah kami mengajukan titik-titik ini. Kami harap dilakukan verifikasi. Jangan sampai titik yang kami tunjuk itu justru tidak memenuhi syarat sesuai persyaratan. Contohnya jauh dari pusat pendidikan,” jelasnya. (*)